Jakarta - Setelah Jokowi-JK ditetapkan KPU sebagai pemenang Pilpres 2014, tinggal pasangan ini membentuk kabinet pemerintahan yang baru. Namun, guna menjaga stabilitas politik dan tidak dilemahkan di parlemen, maka harus mengisi para menteri di kabinetnya dengan orang parpol.
"Pemerintahan Jokowi-JK akan mudah dilemahkan di parlemen jika tidak diisi oleh orang-orang dari partai pengusung. Misalnya dengan penjegalan anggaran atau legislasi dari pemerintah," kata pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarak kepada detikcom, Jumat (25/7/2014).
Hal itu dikatakan Zaki menanggapi hasil survei Indo Barometer yang menyebutkan nama-nama calon menteri di kabinet Jokowi-JK lebih menggambarkan penggabungan antara kader parpol dengan profesional. Sementara di website Jokowi Center sejumlah nama yang muncul lebih non partisan.
"Indo Barometer lebih realistis, sementara Jokowi-JK center lebih mengabaikan partai-partai pengusung dan membuka ruang buat partai yang tidak memberikan kontribusi kepada Jokowi-JK," jelasnya.
Menurut Zaki, kabinet mendatang membutuhkan dukungan partai politik di parlemen. Sehingga, dalam menyusun kabinet ke depan, Jokowi-JK harus melibatkan para pimpinan partai pengusung. Khususnya tiga partai politik besar, seperti PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Nasdem.
Dengan adanya diskusi dengan para petinggi partai, lanjut Zaki, akan tercipta kabinet yang kuat secara politik dan kuat dari sisi kelembagaan. Dengan menggunakan asas proporsionalitas, Jokowi akan mampu membangun pemerintahan yang kuat dan mendapatkan dukungan dari beberapa partai di parlemen.
No comments:
Post a Comment