Wakil Ketua DPRD DKI JakartaMohamad Taufik heran penambahan APBD DKI disebut untuk mengakomodasi pokir anggota Dewan. Taufik mengatakan tidak ada pokok pikiran (pokir) DPRD DKI dalam APBD DKI 2017 ini.
"DPRD kan enggak ada pokir," ujar Taufik ketika dihubungi, Senin (26/12/2016).
Taufik pun heran bahwa penambahan anggaran disebut untuk mengakomodasi kepentingan Dewan. Menurut dia, itu adalah tudingan dari para pendukung Gubernur DKI Jakarta non-aktifBasuki Tjahaja Purnama yang tidak senang pengesahan APBD selesai tepat waktu di bawah kepemimpinan Plt Gubernur.
Sementara di bawah kepemimpinan Basuki atau Ahok, pengesahan APBD kerap terlambat.
"Ini kan aneh, ketika DPRD dengan eksekutif melakukan sesuatu dengan baik dan tepat waktu, kok orang pada ribut," ujar dia.
Taufik pun mengatakan DPRD DKI tidak bisa mengusulkan program. Jika ada penambahan anggaran, itu karena ada penambahan dari segi pendapatan. Selain itu, ada penyesuaian UMP terhadap gaji para PHL. (Baca: APBD DKI 2017 Disahkan Plt Gubernur bersama Pimpinan DPRD)
Untuk penambahan anggaran di tiap SKPD, Taufik mengatakan itu juga merupakan usulan SKPD sendiri.
"Saya beri contoh, di Dinas Kesehatan ada penambahan berapa puluh miliar, karena dana dari pemerintah pusatnya bertambah," ujar Taufik.
No comments:
Post a Comment