Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono (Soni) menegaskan tidak punya wewenang langsung memutuskan usulan kenaikan Biaya Operasional (BOP) RT/RW. Usulan anggaran itu hanya diteruskan ke DPRD untuk dibahas bersama.
"Saya tidak memutuskan, saya adalah menampung aspirasi masyarakat termasuk RT/RW untuk diusulkan dan dibahas DPRD. Karena hak sebagian itu ada di DPRD mau iya naik, apa enggak," kata Soni kepada wartawan di Gedung Bank Indonesia, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (19/12/2016).
(Baca juga: Ahok: Saya yang Kerja, Kok yang Mutusin Anggaran Plt Gubernur?)
Aspirasi kenaikan biaya operasional bagi RT/RW menurut Soni sepenuhnya akan ditindaklanjuti dewan. Soni menegaskan tidak memiliki kepentingan untuk memaksa dewan menyetujui usulan Pemprov DKI.
"Namanya aspirasi masyarakat posisi saya sebagai pelaksana Gubernur ada aspirasi ya saya salurkan. Saya tidak dalam posisi untuk memutuskan. Kalau DPRD enggak setuju ya enggak usah naik, sederhana saja," ujarnya.
(Baca juga: Djarot: Saya Sudah Usulkan Kenaikan Dana Operasional RT/RW Sebelum Cuti)
Soni menyebut kebijakan mengusulkan kenaikan biaya operasional RT/RW merupakan upaya menindaklanjuti rencana Pemprov saat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat masih aktif memimpin. Djarot sebelumnya sudah menegaskan usulan kenaikan dana operasional RT/RW sudah disampaikan sebelum cuti kampanye Pilkada.
"Pak Djarot penah mengatakan saatnya dinaikkan saya kita tidak ada masalah saya hanya menjalankan ritme kebijakan yang telah disusun sebelumnya yang baik kita lanjutkan yang kurang baik kita luruskan," tutur Soni.
Soal kenaikan biaya operasional RT/RW, Ahok sebelumnya mempertanyakan kewenangan Plt Gubernur dalam memutuskan anggaran. "Itu yang saya minta ke MK. Bagaimana bisa saya yang kerja, saya yang tanggung jawab, kok yang mutusin anggarannya Plt Gubernur," ujar Ahok.
Selama ini, kata Ahok, belum pernah Plt Gubernur menentukan kebijakan. Lantaran Plt Gubernur hanya menjalankan program visi-misi dari gubernur yang nonaktif.
No comments:
Post a Comment