"Setiap mendengar berita OTT dan dapat surat pemberitahuan dari KPK, Kejaksaan atau kepolisian, saya merasa sedih prihatin dan ikut merasa bersalah. Apapun kepala daerah dan jajaran Kemendagri dari pusat sampai daerah adalah keluarga besar saya termasuk DPRD," kata Tjahjo melalui pesan singkat, Jumat (30/12).
Tjahjo terus mengingatkan setiap pejabat baik di pusat maupun daerah untuk memahami area rawankorupsi yang pasti mendapatkan pantauan dari masyarakat dan penegak hukum. Namun, diakuinya, banyak pejabat yang nekat berbuat di luar ketentuan dan koridor.
"Ini yang selalu saya ingatkan termasuk peringatan buat diri saya sendiri. Saya merasa prihatin walau yang tidak OTT mungkin azas praduga tidak bersalah tetap dikedepankan sampai keputusan hukum tetap. Tapi kalau OTT pasti proses pemantauan dan penyadapan sudah dilaksanakan sesuai SOP penegak hukum," ujarnya.
Selain mengamankan Bupati Klaten, Sri Hartini terkait kasus suap mutasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengamankan dua pejabat Dinas Pendidikan setempat. Menurut ajudan Bupati Klaten, Tri Nugroho, dua pejabat tersebut ikut dibawa dalam mobil KPK bersama Bupati Sri Hartini.
"Tadi dalam mobil KPK juga ikut diamankan 2 pejabat Dinas Pendidikan, yakni Sekretaris Dinas Pendidikan Sudirno dan Kabid Dikdas Bambang Teguh," ujar Tri Nugroho.
Sementara itu, berdasarkan informasi di lapangan juga ikut diamankan Kabid Mutasi BKD, Slamet dan satu pejabat lainnya yang belum diketahui namanya. Uang senilai Rp 2 miliar diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut.
Pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) ini, pada Jumat (30/12) pagi, ruang kerja Bupati Sri di gedung Pemkab Klaten Jalan Pemuda Selatan, disegel KPK. Tak hanya ruang dinas bupati, ruang Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sartiyasno juga ikut disegel.
No comments:
Post a Comment