Bupati Purwakarta Minta Waduk Jatiluhur Bersih dari Jaring Apung

Pemkab Purwakarta sudah lama meminta kolam jaring apung (KJA) di Waduk Jatiluhur dibersihkan secara keseluruhan. Namun KJA yang menjadi kewenangan Perum Jasa Tirta (PJT) II itu semakin bertambah dari jumlah maksimal 4.000, kini menjadi 24.000.

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya sudah sejak dua minggu lalu meminta PJT II membersihkan seluruh KJA tanpa terkecuali. Termasuk tidak lagi mengizinkan 4.000 KJA baru jika nantinya sudah dilakukan pembersihan.

"Tapi kan itu kewenangan PJT II," jelas Dedi saat meninjau lokasi penangkapan teroris di KJA Zona I, Desa Cibinong, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Senin (26/12/2016).

Menurut Dedi, pembersihan KJA tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Pasalnya, satu KJA bisa memakan waktu satu hari dengan 10 pekerja. Karena itu, pihaknya bersama PJT II dan aparat lainnya hanya bisa menargetkan pembersihan 4.000 KJA dalam waktu setahun.

Kecuali, kata Dedi, pembersihan bisa dipersingkat dengan bantuan TNI. Selain meminta bantuan dalam hal pasukan, pihaknya meminta bantuan perahu untuk menarik langsung KJA-KJA itu sekaligus sehingga menyisakan puing yang mudah dibersihkan.

"Saya kan dua minggu lalu sudah minta agar di-zero-kan saja, jangan ada 4.000 lagi kalau sudah bersih. Tapi ya itu balik lagi kewenangan PJT II," ungkapnya.

Dedi mengatakan, jika nantinya diberi ruang baru berupa 4.000 KJA, bukan tidak mungkin KJA itu akan kembali menjamur dan jumlahnya bisa kembali berlipat ganda. Tidak hanya itu, keberadaan warga yang bermukim di KJA pun selama ini sulit dikontrol.

"Mereka kan sulit terkontrol. Dan tidak ada RT atau RW di KJA. Sehingga kita harus antisipasi sejak dini, bukan pas ada kejadian baru bertindak," beber Dedi.

Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan PJT II untuk pembuatan pos-pos keamanan desa yang berbatasan langsung dengan Waduk Jatiluhur. Nantinya setiap orang yang masuk akan melewati pos penjagaan dan menitipkan identitas sebelum masuk ke wilayah tersebut.

"Nanti yang mancing wajib titipkan KTP. Walaupun dianggap berlebihan atau berpikir terlalu jauh, tapi kewaspadaan itu harus ada. Apalagi Waduk Jatiluhur adalah objek vital nasional," tuturnya.

Lebih lanjut Dedi pun akan berkoordinasi dengan pihak TNI dan Polri untuk meminta pengawasan lebih ketat dan memperkuat patroli danau. Hal itu bertujuan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di tempat penghasil listrik terbesar bagi Jawa-Bali dan penyuplai air bersih di Jabar dan DKI Jakarta tersebut.