Disupervisi KPK, Jaksa Agung Yakin La Nyalla Bersalah

 Kejaksaan Agung melakukaan koordinasi dan supervisi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus yang menjerat mantan Kepala Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur La Nyalla Mattaliti.

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan, supervisi tersebut menunjukkan bahwa ada tindak pidana yang dilakukan La Nyalla dalam kasus tersebut.

"KPK juga bilang kan kasus ini tidak main-main. Mereka juga yakin bahwa pidananya ada, buktinya jelas. Kurang apalagi," kata Prasetyo, di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (30/12/2016).

Dalam vonis bebas untuk La Nyalla itu, ada dua hakim yang tak sependapat dengan tiga hakim lainnya.

Dengan demikian, menurut Prasetyo, masih ada hakim yang sependapat dengan jaksa penuntut umum.

Setelah adanya vonis bebas terhadap La Nyalla, Kejagung akan berkoordinasi lagi dengan KPK.

Saat ini upaya yang ditempuh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yakni mengajukan kasasi atas vonis tersebut.

"Jaksa harus mengkaji kebenaran keykinan atas keterbuktian terdakwa. Makanya jaksa tentunya tidak ada pilhan lain, mengajukan kasasi ke MA," kata Prasetyo.

Prasetyo yakin kasasi yang diajukan Kejaksaan Agung akan diterima oleh MA.

Ia menyebutkan, ada sejumlah putusan bebas yang akhirnya dianulir setelah hakim agung mengabulkan kasasi kejaksaan.

Salah satu contohnya yakni putusan bebas terhadap Direktur Utama PDAM Kota Padang Azhar Latif karena menggunakan kas perusahaan sebesar Rp 450 juta untuk membayar pengacara bagi dirinya.

MA pun menjatuhkan vonis menjadi empat tahun penjara.

"Tentunya MA sebagai benteng terakhir keadilan ini bisa memberikan putusan yang objektif, profesional, dan proporsonal," kata Prasetyo.

Istana Sebut Ada "Framing" Politik dalam Isu Tenaga Kerja China

Kepala Staf Kepresidenan Teten Masdukimenilai isu serbuan tenaga kerja asal China sengaja diciptakan oleh sejumlah pihak.

Isu ini, kata dia, dibuat untuk menciptakan framing politik tertentu di masyarakat.

"Saya kira ada motif politik untuk menunjukkan seolah-olah ada dominasi Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Ini yang menurut saya lebih padaframing politik ya," kata Teten di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (30/12/2016).

(Baca juga: Respons Pemerintah Tanggapi Isu "Serbuan" Tenaga Kerja China...)

Teten pun mengakui bahwa kerja sama dengan China meningkat di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Namun, ia menilai hal itu justru berdampak positif pada perekonomian.

Ia menjelaskan, sebelum China masuk, ekonomi Indonesia lebih banyak didominasi oleh Jepang. Saat ini, Indonesia justru memiliki lebih banyak pilihan.

"Jadi harus dilihat, saya kira politik Indonesia untuk mencoba mencari pasar baru, mencari partner bisnis baru, itu menurut saya harus dilihat sebagai suatu hal yang positif. Sehingga Indonesia tidak dikendalikan oleh salah satu kekuatan ekonomi dunia," kata Teten.

Teten mengatakan bahwa kepolisian kini terus menelusuri siapa dalam pembuat isu ini di media sosial. Hal ini sesuai dengan instruksi PresidenJokowi.

(Baca: Jokowi Minta Polisi Tindak Penyebar Isu 10 Juta Tenaga Kerja China)

Kena Razia Narkoba, Gading Marten Puji Kinerja Polri dan BNN

Dini hari tadi Gading Marten bersama sang istri Gisel Anastasia terkena razia gabungan BNN dan Polri di kawasan Kemang. Hasilnya, Gading dan Gisel tak terbukti menggunakan narkoba. Gading pun mengaku tak malu dengan kejadian itu.

"Kalau saya sih justru apresiasi kerja Polri dan BNN yang cepat tanggap, walaupun banyak keganggu tapi emang prosedurnya seperti itu, bagus malah, kan pergantian tahun takut ada kejadian yang tidak diinginkan dan narkoba juga harus diberantas, saya mengapresiasi sekali," papar Gading ditemui di sela syuting di kawasan Cawang, Jakarta Timur, Jumat (30/12/2016).

"Kerja wartawan juga oke cuma itu dia penggunaan kalimat yang bisa lebih akurat kan," lanjut Ganding menyinggung sebuah pemberitaan yang sempat memojokkan dirinya.

Gading memang menyesalkan pemberitaan tersebut. "Maksudnya jangan seperti itu karena kan di keluarga saya pernah ada kejadian seperti itu makanya jangan sampe hal-hal kayak itu keulang lagi, itu kan kesalahan," tambah Gading.

"Maksudnya saya juga harus memberikan contoh yang baik juga kepada orang-orang kan gitu, bagaimana pun juga kerjaan sebagai entertaimen kan akan jadi sorotan," tuturnya.

Aktor Gading Marten ikut terkena razia gabungan BNN dan Polri di kelab kawasan Kemang, Jakarta Selatan, semalam. Suami dari Gisel Anastasia itu pun memaparkan kronologis lengkap peristiwa yang menimpanya itu.

Malam itu Gading bersama Gisel pergi ke kelab lantaran ingin menonton band favoritnya manggung. Setelah waktu larut malam dan merasa lelah, bintang film 'Hangout' itu pun bergegas pulang. Namun saat ingin meninggalkan lokasi, dirinya kebetulan berpapasan dengan pihak Kepolisian yang tengah melakukan razia narkoba.

Alhasil, Gading pun ikut digiring polisi untuk dites urine. Gisel juga bernasib sama dengan sang suami.

"Kebetulan sayalah orang yang diperiksa pertama tuh. Terus saya disuruh tunggu di sana tapi saya bilang di sini saja, karena saya pengen cepat tahu hasilnya dan saya mau pulang," ujar Gading kepada detikHOT di kawasan Cawang, Jakarta Timur, Jumat (30/12/2016).

Selang hampir 10 menit pemeriksaan pun selesai. Gading dan Gisel dipersilakan pulang ke rumah.

Namun, Gading dikejutkan dengan pemberitaan sebuah media yang menyebut dirinya diamankan kepolisian. Hal tersebut pun membuatnya berang.

"Seolah-olah menggantung pemberitaannya. Sementara terang-terangan kita sudah di rumah. Saya di situ kooperatif dan hasilnya memang negatif," tegasnya.

Meskipun terkena razia, tak membuat Gading kapok untuk pergi ke kelab malam. Sebab, tujuannya pergi ke kelab selalu hanya untuk menyaksikan musik live. Dia pun sudah mulai beraktivitas kembali seperti biasanya.

Laporan Kekayaan Bupati Klaten 4 Tahun Lalu Rp 35 M

Bupati Klaten kena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sri diketahui terakhir kali melaporkan harta kekayaannya sebesar Rp 35.043.759.000 miliar.

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di KPK yang diakses Jumat (29/12/2016), Sri terakhir melaporkan kekayaannya pada 28 Juni 2012. Sri melapor kekayaan saat masih jadi Wakil Bupati Klaten periode 2010-2015.

Harta senilai Rp 35 miliar itu terdiri dari giro dan kas setara lainnya Rp 500.000.000, alat transportasi dan mesin lainnya Rp 1.683.000.000. Selain itu, Sri juga memiliki peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan, dan usaha lainnya sebesar Rp 1.000.000.000. Dia juga punya harta bergerak lainnya senilai Rp 1.151.000.

Selain itu, Sri juga memiliki harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan senilai Rp 30.709.759.000.

Sementara itu, harta kekayaan Sri yang dilaporkan pada 5 Juli 2010 sebesar Rp 12.324.000.000 miliar. Dengan begitu, kekayaan Sri melonjak sebesar Rp 22.719.759.000

Sri Hartini ditangkap penyidik KPK pagi tadi. Selain Sri, ada sejumlah pihak lain yang ditangkap KPK.

"Ada beberapa orang yang telah diamankan, termasuk penyelenggara negara," ujar Jubir KPK Febri Diansyah ketika dikonfirmasi, hari ini. 

Sri Hartini dan Politik Dinasti di Kabupaten Klaten

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Klaten Sri Hartini. Hartini ditangkap di rumah dinasnya di Jalan Pemuda, Klaten Tengah, Jawa Tengah, pagi tadi.

Dalam kurun waktu 15 tahun terakhir kepemimpinan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dipegang oleh dua pasangan suami istri (pasutri). Secara silih berganti, kursi Bupati Klaten hanya ditempati oleh pasangan almarhum Haryanto Wibowo-Sri Hartini dan Sunarna-Sri Mulyani.

Pasangan Bupati-Wakil Bupati Klaten saat ini dijabat oleh Sri Hartini dan Sri Mulyani. Mereka secara resmi dilantik untuk menjabat pada 17 Februari 2016.

Sri Hartini dan Sri Mulyani akan berpasangan untuk memimpin Kabupaten Klaten untuk periode 2016-2021. Pasangan ini menjadi duet pasangan perempuan pertama yang jadi pemimpin daerah di Indonesia.

Dinasti kepemimpinan di Kabupaten Klaten ini diawali ketika Haryanto menjabat pada periode 2000-2005. Haryanto tak lain adalah suami dari Bupati petahana Klaten Sri Hartini.

Ketika menjabat sebagai bupati, Haryanto didampingi oleh Sunarna yang menjabat sebagai wakil bupati. Di periode selanjutnya, giliran Sunarna yang menjadi Bupati Klaten. Sunarna menjabat sebagai Bupati Klaten selama 2 periode yaitu pada 2005-2010 dan 2010-2015.

Relasi dua pasutri ini berlanjut pada periode kedua kepemimpinan Sunarna. Sebagai Bupati Klaten, Sunarna didampingi oleh Sri Hartini. Sri Hartini duduk sebagai wakil bupati.

Setelah periode kedua Sunarna habis, posisi Bupati Klaten ditempati oleh Sri Hartini. Sementara posisi Wakil Bupati Klaten ditempati oleh istri Sunarna, Sri Mulyani.

Suami Hartini, Haryanto juga pernah menjadi tersangka korupsi pengadaan buku paket tahun ajaran 2003/2004 senilai Rp 4,7 miliar. Pengadaan buku paket untuk SD, SMP dan SMA tersebut dinilai menyalahi ketentuan karena dilakukan tanpa tender terbuka. Haryanto juga pernah terbelit kasus penggunaan dana anggaran pendapatan belanja daerah untuk perjalanan ke luar negeri.

Dilihat dari situs resmi Kabupaten Klaten www.klatenkab.go.id, Sri lahir di Sukoharjo, 16 November 1961 lalu. Ibu dua anak itu lulus SMP Negeri Gatak pada 1977, lulus SMA Tunas Bangsa pada 2009, dan lulus STIE AUB Solo, lulus 2013.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, penyidik KPK menyita uang dari OTT Sri Hartini. Uang ini diduga setoran dari para PNS terkait promosi jabatan.

"Ada satu calon pejabat ditemukan Rp 75 juta, tapi ada beberapa (kumpulan uang), cuma jumlah uangnya belum tahu persis," kata Alexander Marwata saat dihubungi detikcom hari ini. 

Pasien bisa pesan kamar rumah sakit di DKI Jakarta secara online

Untuk semakin memudahkan proses pelayanan kesehatan untuk masyarakat, Dinas Kesehatan DKI Jakarta melakukan terobosan baru dengan cara meng-update informasi kamar kosong rumah sakit lewat program Jakarta Smart City.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Kusmedi Priharto menyatakan hal ini bertujuan untuk menghindari kejadian pasien tidak mendapat kamar atau perawatan di rumah sakit.

"Kalau di RSUD daerah kita bisa dibuka di Jakarta Smart City, ada info kamar yang kosong dan itu ter-update setiap satu menit sekali, dan bisa langsung booking kamar kosong," kata Kusmedi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (29/12).

Namun ternyata hal itu belum efektif, Kusmedi menyatakan bahwa dengan cara memesan seperti itu, ketika pasien yang sudah memesan kamar datangnya telat, begitu sampai di rumah sakit ternyata kamarnya sudah terisi oleh pasien lain yang datang terlebih dahulu.

Untuk menghindari hal tersebut terulang kembali, Kusmedi menyatakan bahwa kini sistemnya sudah diperbaiki dengan aturan baru.

"Sekarang bisa dipesan kalau udah dipesen ada waktu 6 jam ditunda, maksimal kalau 6 jam gak keisi itu artinya batal," terangnya.

Dicurhati banjir oleh warga Jati Padang, Ahok minta maaf

Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama melakukan kampanye di kawasan Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (30/12). Kedatangannya untuk melakukan peninjauan lantaran masih adanya keluhan mengenai banjir.

Basuki atau akrab disapa Ahok ini mengenakan kemeja kotak-kotak lamgsung mendapatkan sambutan hangat dari warga, salah satunya dari Ahmad Naimun (59). Warga RT 07 RW 02 ini meminta agar mantan Bupati Belitung Timur masuk ke rumahnya.

Ahmad yang tengah menderita struk itu mengadukan banjir di depan rumahnya saat hujan lebat tiba. Walaupun kediamannya tidak masuk air, namun selalu menjadi tempat pengungsian bagi mereka yang terendam banjir.

"Di sini kalau hujan deres banget pasti banjir. Kalau di sini banjirnya dari aliran kali Ciliwung, kadang-kadang banjir kiriman," ujarnya kepada Ahok, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (30/12).

Ahok mengakui jika kawasan yang tengah disambanginya kali ini masih mengalami banjir. Sebab Pemprov DKI Jakarta sampai saat ini baru menyelesaikan dua pertiga dari seluruh kawasan banjir ibukota.

"Iya Pak, saya mau cek banjir. Dulu ada beberapa titk banjir dari 2.000 tinggal 400. Tinggal Ciliwung, lebarin terus sheetpile, rumah susun belum siap, kalau enggak ada kasihan," ujarnya.

Bapak tiga orang anak ini juga meminta kepada Ahmad untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di RSUD. Dan dia mendoakan agar mantan pekerja di Suku Dinas Kebersihan DKI Jakarta itu agar lekas sehat.

"Maaf ya bu, pak, sini masih banjir, nanti kita beresin," tutupnya.

Ahok curiga orang yang larangnya kampanye 'bos' tanah di Jatipadang

 Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama tidak mau ambil pusing dengan adanya penolakan saat melakukan kampanye di Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sekalipun penolakan tersebut dilakukan oleh Ketua Front Pembela Islam Pasar Minggu Herianudin.

Dapatkan diskon Rp 300,000 untuk tiket libur Natal & Tahun baru-mu

Basuki atau akrab disapa Ahok ini menduga, penolakan tersebut terjadi karena dirinya sempat melakukan tanya jawab dengan warga yang tinggal di bantaran Kali Serua. Sebab, dia sudah mulai mempertanyakan tanah yang digunakan sebagai tempat penampungan plastik itu milik siapa, karena hanya berjarak 20 meter dari bibir sungai.

"Makanya tadi saya ngecek ini nyawanya dari siapa, udah ada bos kata dia (warga yang tinggal di bantaran sungai). Dia (Herianudin) marah-marah. Saya kira yang punya takut saya wawancara," katanya di Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (30/12).

Dia mengaku penasaran dengan status tanah yang digunakan oleh warga tersebut. Selain berbatasan dengan bibir sungai, tanah yang dibangun menggunakan seng tersebut berada sejajar dengan tinggi muka air sungai.

"Saya ingin tahu sewa sama siapa ini tempat itu, gini juga tanah punya siapa jangan-jangan tanah DKI yang pernah dibebasin DKI pernah dikerjain eh ada yang datang marah-marah nanya apa hak bapak wawancara, ih masalah apa wawancara," tegasnya.

Berdasarkan informasi yang didapatkan mantan Bupati Belitung Timur ini, ada warga Bogor, Cikarang dan Jawa Barat yang tinggal di bantaran sungai. Sehingga ini perlu perhatian dari pemerintah agar anak-anak mereka tetap mendapatkan hak untuk sehat.

Bapak tiga orang anak ini melakukan peninjauan kondisi Kali Serua. Ternyata di bantaran sungai terdapat bangunan yang terbuat dari seng ditinggali oleh warga luar Jakarta.

Mantan politisi Gerindra ini sempat melakukan bincang-bincang tentang kondisi kesehatan anak-anak yang tinggal di sana. Lalu mendadak datang Herianudin bersama seorang temannya menolak kedatangan calon petahana ini tanpa alasan yang jelas.

Mendagri ikut merasa bersalah saat Bupati Klaten ditangkap KPK

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo merasa bersalah dengan tertangkapnya Bupati Klaten, Sri Hartini oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap mutasi jabatan. Tjahjo mengaku sedih dan merasa bersalah karena sepanjang 2016 banyak sekali kepala daerah tertangkap tangan KPK.

"Setiap mendengar berita OTT dan dapat surat pemberitahuan dari KPK, Kejaksaan atau kepolisian, saya merasa sedih prihatin dan ikut merasa bersalah. Apapun kepala daerah dan jajaran Kemendagri dari pusat sampai daerah adalah keluarga besar saya termasuk DPRD," kata Tjahjo melalui pesan singkat, Jumat (30/12).

Tjahjo terus mengingatkan setiap pejabat baik di pusat maupun daerah untuk memahami area rawankorupsi yang pasti mendapatkan pantauan dari masyarakat dan penegak hukum. Namun, diakuinya, banyak pejabat yang nekat berbuat di luar ketentuan dan koridor.

"Ini yang selalu saya ingatkan termasuk peringatan buat diri saya sendiri. Saya merasa prihatin walau yang tidak OTT mungkin azas praduga tidak bersalah tetap dikedepankan sampai keputusan hukum tetap. Tapi kalau OTT pasti proses pemantauan dan penyadapan sudah dilaksanakan sesuai SOP penegak hukum," ujarnya.

Selain mengamankan Bupati Klaten, Sri Hartini terkait kasus suap mutasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengamankan dua pejabat Dinas Pendidikan setempat. Menurut ajudan Bupati Klaten, Tri Nugroho, dua pejabat tersebut ikut dibawa dalam mobil KPK bersama Bupati Sri Hartini.

"Tadi dalam mobil KPK juga ikut diamankan 2 pejabat Dinas Pendidikan, yakni Sekretaris Dinas Pendidikan Sudirno dan Kabid Dikdas Bambang Teguh," ujar Tri Nugroho.

Sementara itu, berdasarkan informasi di lapangan juga ikut diamankan Kabid Mutasi BKD, Slamet dan satu pejabat lainnya yang belum diketahui namanya. Uang senilai Rp 2 miliar diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut.

Pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) ini, pada Jumat (30/12) pagi, ruang kerja Bupati Sri di gedung Pemkab Klaten Jalan Pemuda Selatan, disegel KPK. Tak hanya ruang dinas bupati, ruang Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sartiyasno juga ikut disegel.

Tradisi Ahok setiap tahun baru, beribadah di gereja

Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak memiliki agenda khusus merayakan pergantian tahun. Dia memilih tetap tinggal di rumah dan berkumpul bersama anggota keluarganya.

Basuki atau akrab disapa Ahok ini mengatakan, belum ada rencana melakukan kampanye jelang malam pergantian tahun. Ahok mengaku bingung akan pergi ke mana pada tanggal 31 Desember 2016 nantinya.

"Bagi saya, pergantian tahun ganti hari sama saja kok. Tiap hari ya hari baru buat saya," katanya di Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (30/12).

Meski begitu, mantan Bupati Belitung Timur ini memiliki tradisi setiap malam tahun baru yakni melakukan ibadah di gereja. Selama ini dia tidak memiliki waktu untuk menikmati malam pergantian baru karena harus berangkat pagi hari.

"Kita punya tradisi tiap tahun baru ke gereja jam 7 pagi. Jadi saya enggak mungkin bisa begadang tanggal 31 untuk menyambut tahun baru seperti orang lain," ujarnya.

Ahok menerangkan, tidak ada yang istimewa dalam pergantian tahun. "Buat saya 31 tanggal 1, mau bulan apa sama aja hidup ini kok, yang penting berguna."

Ahok: Plt Gubernur DKI Sudah Konsultasi Soal Perombakan SKPD

Ahok saat blusukan di Jati Padang

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono (Soni) merombak jajaran SKPD. Gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui sudah ada pembicaraan mengenai hal tersebut.

"Memang (sudah konsultasi). Jadi semua SKPD kita rombak. Cuma waktu itu saya bilang harusnya kan masih tunggu. Plt rombaknya sudah rombak keuangannya. Sementara perubahan, baru kita masuk. Karena saya kan di luar takut dibongkar. Tapi katanya sih secara prinsip pas kita masuk bisa diatasi," ujar Ahok di Jalan Ketapang, Jati Padang, Jakarta Selatan, Jumat (30/12/2016).

Baca Juga: Plt Gubernur DKI: Tidak Perlu Khawatir Perombakan SKPD

Sebelumya Sumarsono mengatakan hanya akan melakukan sedikit perubahan dalam susunan SKPD. Pihak-pihak lain diminta tidak khawatir. 

"Saya akan memfokuskan lebih banyak pengukuhan daripada pelantikan. Saya hanya sedikit melakukan perubahan itu pun karena penyesuaian. Tidak ada perlu khawatir karena perombakan," kata Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (29/12).

Sumarsono mengklaim dirinya belum menerima pengajuan nama-nama yang akan dikukuhkan atau dilantik. Ia menyatakan semua proses pertimbangan untuk pengisian jabatan dilakukan oleh dewan jabatan. 

"Sekarang proses belum saya tanda tangani. Belum diajukan ke saya, termasuk struktur namanya. Saya tidak menyentuh satu namapun," ungkap Sumarsono.

Soni sapaan akrab Sumarsono mengaku telah berkonsultasi ke gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ia juga meminta masukan dari berbagai pihak yang menurutnya kompeten untuk memberi masukan.

"Tidak hanya dikonsultasikan. Seluruh lembaran sudah diberikan kepada Pak Ahok, Pak Djarot kepada semuanya kita berikan yang layak untuk kita konsultasikan. Kepada Menpan kita kasihkan, pada Mendagri kita kasihkan," ucapnya.

Plt Gubernur DKI: 1 Tempat Hiburan Tutup, 1.000 Orang Hilang Kerja

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak langsung mencabut izin tempat hiburan yang pengunjungnya kedapatan positif mengonsumsi narkoba. Berdasarkan penjelasan Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono, Pemprov DKI akan mengevaluasi terlebih dahulu sebelum menutup tempat hiburan.

"Itu memang butuh evaluasi. Tidak langsung hari ini ketemu langsung dicabut (izinnya). Karena implikasinya, yang kita pikirkan adalah implikasi, dampak sosialnya. Satu sisi kita tidak ingin ada penyalahgunaan izin. Di sisi lain juga memikirkan, paling enggak kalau satu tempat hiburan ditutup, maka 1.000 orang bisa kehilangan pekerjaan," kata Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (30/12/2016).

Sumarsono menyatakan Pemprov akan memberikan sanksi secara bertahap. Tahap pertama, menurutnya, adalah pemberian surat peringatan.

"Kedua, sanksi lebih ditingkatkan lagi, diberikan izin wajib lapor. Ketiga, itu baru pemberhentian. Step-step inilah yang kita harus perlukan. Saya kan belum tahu ini sudah dilakukan atau belum," ujarnya.

Namun pria yang akrab disapa Soni ini tidak menutup kemungkinan pencabutan izin. "Kalau Anda melanggar diberi peringatan, kemudian SP-2, lalu dalam waktu satu bulan Anda tidak perbaiki, cabut," ucapnya.

Terkait razia narkoba yang dilakukan aparat gabungan di dua tempat di bilangan Jakarta Selatan dini hari tadi, Sumarsono menganggap itu bagian dari komitmen Indonesia bebas narkoba. Razia ini, menurutnya, tidak hanya digelar di Jakarta.

"Ini kan bagian dari komitmen Indonesia bebas dari narkoba," ungkap Sumarsono.

"Razia ini dilakukan tidak hanya di Jakarta, tapi di semua daerah," pungkasnya.

(Baca juga: Ahok: Bisa Saja Sekali Kena Razia Narkoba, Diskotek Ditutup)

Sebelumnya, Ahok menjelaskan tempat hiburan malam yang tiga kali kedapatan menjadi tempat penyalahgunaan narkoba akan ditutup. Ada nota kesepahaman antara Pemprov DKI dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk pelaksanaan kebijakan itu. Namun Ahok membuka kemungkinan, bisa saja suatu saat nanti, sekali kedapatan aktivitas bernarkoba, klub malam tersebut langsung ditutup. 

Ditangkap KPK, Bupati Klaten Diduga Terima Duit Promosi Eselon PNS

Bupati Klaten Sri Hartini diduga menerima duit terkait dengan promosi jabatan para PNS. Duit ini diduga diberikan ke Sri Hartini melalui seorang perantara. 

"Diduga terkait untuk mutasi promosi, misal naik eselon untuk menduduki jabatan tertentu," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat dihubungi detikcom, Jumat (30/12/2016).

Informasi adanya setoran dari para eselon di lingkungan Pemkab ini didapat KPK dari masyarakat. Tim KPK langsung bergerak cepat menindaklanjuti informasi hingga akhirnya dilakukan operasi tangkap tangan. 

"Nanti akan kita kembangkan dari banyak informasi yang diterima setelah dilakukan penyidikan. Yang jelas pengembangan penyidikan ini tidak akan berhenti," tegas Alex.

Kabar penangkapan Sri Hartini sudah diterima PDI Perjuangan sebagai partai pengusung. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan partainya langsung mengambil tindakan tegas terhadap Sri Hartini. PDIP melakukan pemecatan karena Sri Hartini ditangkap KPK terkait dengan dugaan suap.

"Saya hanya menerima informasi itu sumbernya A1 bahwa yang ditangkap tersebut adalah Bupati Klaten yang diusung PDIP. Yang kedua, partai langsung melakukan sanksi pemecatan seketika tidak memberikan bantuan hukum dan, begitu surat pemecatan dikeluarkan, yang bersangkutan bukan anggota PDIP lagi," ujar Hasto saat dihubungi detikcom terpisah.

Tangkap Bupati Klaten, Duit Diduga Setoran Promosi PNS Disita

KPK menyita uang dari operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Klaten, Jawa Tengah, Sri Hartini. Uang ini diduga setoran dari para PNS terkait promosi jabatan.

"Ada satu calon pejabat ditemukan Rp 75 juta, tapi ada beberapa (kumpulan uang), cuma jumlah uangnya belum tahu persis," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat dihubungi detikcom, Jumat (30/12/2016).

Duit diduga setoran terkait promosi atau mutasi jabatan ini menurut Alex tidak diserahkan langsung ke Sri Hartini. Diduga ada seseorang yang menjadi perantara pengumpulan uang untuk diberikan ke Sri Hartini.

"Ada pengepulnya, ada perantara jadi nggak diberikan langsung ke bupati," imbuh Alex.

Selain Bupati Klaten, sejumlah orang diamankan. Rumah dinas Sri Hartini juga digeledah tim KPK. 

"Yang jelas ada pemberi, penerima dan perantara," sebut Alex ditanya jumlah orang yang ditangkap tim KPK. 

 KPK menangkap Bupati Klaten Sri Hartini terkait dugaan penerimaan suap. Tim Satgas KPK langsung menggeledah rumah dinas Sri Hartini di Jl Pemuda, Klaten Tengah.

"Benar ditangkap Bupati Klaten inisial SH," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat dihubungi detikcom, Jumat (30/12/2016).

Menurut Alex, ikut ditangkap sejumlah orang yang terkait dengan dugaan pemberian uang kepada Sri Hartini. Sri Hartini kemudian dibawa ke Jakarta untuk diperiksa dan ditentukan statusnya dalam waktu 1x24 jam.

"Yang jelas ada penggeledahan di rumah dinas. Akan dilakukan pemeriksaan terhadap mereka yang tertangkap tangan," sebut Alex.

Tinjau Korban Banjir Bandang di Bima, Kapolri Serahkan Bantuan

KOMPAS.com/SyarifudinKapolri Jenderal Tito Karnavian saat memberikan bantuan secara simbolis kepada Wali Kota Bima, H Qurais H Abidin untuk korban yang terdampak bencana banjir, Kamis (30/12/2016)

Bantuan logistik untuk korban banjir bandang di Bima terus mengalir. Kali ini, giliran Kapolri Jenderal Tito Karnavianmemberikan bantuan kemanusian untuk warga Bima.

Kapolri bersama rombongan tiba di bandara Muhammad Sultan Salahuddin, Jumat (30/12/2016), sekitar pukul 10.00 Wita.

Kapolri yang didampingi Kapolda NTB Brigadir Jenderal Umar Septono kemudian menuju kantor Pemerintah Kota Bima.

Di posko utama penanganan banjir itu, Kapolri menyerahkan bantuan logistik sebanyak tiga truk untuk kebutuhan para korban banjir bandang.

Bantuan diserahkan secara simbolis kepada Wali Kota Bima Qurais H Abidin untuk korban bencana. Bantuan itu berupa mie instan 500 dus, air mineral 1.900 dus, beras 18 ton, dan kain sarung 2.000 lembar.

"Kami juga sekaligus menyampaikan turut berduka terhadap warga Bima yang terkena bencana," kata Tito.

Dia mengatakan, sejak awal pihak kepolisian dan unsur lainya seperti TNI, BNPB, serta pemerintah daerah telah bekerja keras untuk membantu korban banjir.

Tito bersyukur tidak ada korban jiwa dalam bencana banjir yang menerjang 5 kecamatan di kawasan Kota Bima itu.

"Anggota harus tetap siaga dan giat melakukan pemulihan sampai kondisi Bima dinyatakan aman," ujar Tito.

Kapolri kemudian meninjau Mapolek Rasanae Barat yang terendam banjir. Dia juga meninjau pelayanan kesehatan di Posko kesehatan Polri di Terminal Dara.

Usai Dihadang, Ahok Dihampiri Warga yang Dukung Kedatangannya

Seusai berdebat dengan pria yang mengaku bernama Herianudin dan menyebut dirinya sebagai Ketua Front Pembela Islam (FPI) Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Jumat (30/12/2016), calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok didatangi seorang pria paruh baya.

Pria itu mengaku sebagai warga RT 12/02 dan mendukung kedatanganAhok di wilayahnya, di Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Herianudin sebelumnya menyebut bahwa warga menolak kedatangan Ahokdi Jatipadang.

"Enggak, saya mendukung. Saya warga RT 12 juga, saya mendukung, Pak," kata pria berbaju kuning itu kepada Ahok.

"Nah makanya, kenapa saya enggak boleh datang," kata Ahok sambil menyalami bapak itu dan menengok ke arah Herianudin.

(Baca: Begini Perdebatan Ahok dengan Pria yang Mengaku Ketua FPI Pasar Minggu)

Sementara itu, di belakang Ahok, Herianudin masih tidak terima dengan kedatangan Ahok. Soalnya, kata Herianudin, rencana kedatangan Ahoktidak dikoordinasikan dengan pihak RT/RW setempat.

Selain pria yang berbaju kuning itu, seorang ibu berambut pendek juga mendukung kedatangan Ahok.

"Orang kami mendukung, ngapain usil? Jangan sok munafik jadi orang," seru ibu tersebut ke arah Herianudin.

Dia mengaku mengenal Herianudin yang juga seorang ustadz dan anggota organisasi masyarakat. Ibu itu mengatakan, dalam kegiatan sehari-hari, Herianudin tidak terlalu membaur dan dekat dengan warga.

Riah, warga RT 05/02 mengatakan, seharusnya warga tidak boleh menolak kedatangan orang lain yang tengah bertamu atau berkunjung.

"Namanya orang berkunjung, ya enggak boleh ditolak dong harusnya," kata Riah.

Riah mengapresiasi kinerja Ahok selama memimpin Jakarta. Menurut Riah, lingkungan tempat tinggalnya semakin bersih berkat program Pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).

Ahok di Daerah Rawan Banjir: Saya Tak Menggusur Kecuali Terpaksa

Ahok saat blusukan di Jati Padang

Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melakukan peninjauan daerah rawan banjir di Jati Padang, Jakarta Selatan. Ahok berdialog dengan warga mengenai banjir di daerah tersebut.

"Di Jakarta dulu ada 2.000 titik banjir. Sekarang sudah berkurang hingga 400. Ini akan kita lanjutkan," ujar Ahok kepada warga di jalan Ketapang, Jati Padang, Jakarta Selatan, Jumat (30/12/2016).

"Kalau permasalahan di sini, limpahan dari Depok, mirip Kalisari. Kalau bawah enggak bisa masuk, kita mau potong dari atas, kita bikin sodetan," sambungnya

Ahok mengatakan akan berusaha membeli tanah kosong di daerah tersebut untuk dibuatkan menjadi waduk. Sehingga dapat mengurangi banjir.

"Bisa buat waduk tanah kosong ini. Kalau tanah bapak sertifikat semua serahkan ke kami akan langsung kami beli tanpa perantara," janji Ahok pada warga saat melihat tanah kosong.

Ahok sendiri menampik bila dirinya akan menggusur daerah tersebut. Ia berjanji hanya akan menata daerah tersebut agar tidak banjir.

"Prinsipnya kita nggak gusur, kecuali terpaksa. Kita lihat dulu bantaran sungainya. Kalau mereka warga asli, dapat tinggal rusun. Lebih sehat, naik bus gratis," tuturnya. 
(fdu/imk)

'Mesra' dengan Anies, Agus: Kami Sama-sama Penantang Petahana

Dalam dua hari berturut-turut, dua calon Gubernur DKI Jakarta, yaitu Agus Yudhoyono dan Anies Baswedan, bertemu di satu panggung dalam acara Maulid Nabi. Agus mengatakan ada persamaan dari keduanya, yaitu penantang calon petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). 

Setelah bertemu saat peringatan Maulid Nabi di Kwitang, Jakarta Pusat, pada Kamis (29/12/2016), Anies dan Agus bertemu kembali dalam acara Salat Subuh Gabungan se-Jabodetabek. Agus memakai baju muslim, sedangkan Anies mengenakan baju putih. Keduanya duduk di satu panggung dan ada pula Menag Lukman Hakim Saifuddin. 

Soal 'kemesraan' mereka berdua, Agus menjelaskan bahwa dia dan Anies tak pernah tak akrab. Hubungan mereka baik-baik saja. 

"Kami nggak pernah tidak akrab, saya tidak pernah merasa tidak akrab. Jadi baik-baik saja," ujar Agus di Krukut, Taman Sari, Jakarta Barat, Jumat (30/12/2016).

Baca Juga: Bertemu di Acara Maulid, Anies Cipika-cipiki dengan Agus Yudhoyono

Saat bertemu, Agus mengaku mengobrol dengan Anies. Namun tak banyak yang diobrolkan keduanya.

"(Ngobrol) tak banyak. Bertanya-tanya biasa, hari ini ke mana saja dan sebagainya. Intinya kami, sama-sama berjuang, berkompetisi dengan cara baik. Tentunya kami ingin, sekali lagi, bagi saya sama Mas Anies dan Bang Sandi kan posisinya sama, bisa dikatakan sebagai challenger, penantang dari petahana," ujar Agus.

Sapa Warga Pendatang di Jati Padang, Ahok: Jakarta Tak Tertutup

 Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjhaja Purnama (Ahok) pagi ini berkampanye di Jati Padang, Jakarta Selatan. Ahok sempat bertemu dengan warga pendatang yang berprofesi sebagai pemulung dan meminta mereka memperhatikan anak mereka.

"Bu asalnya dari mana? Ini anaknya harus divaksin ya, ke puskesmas," ujar Ahok di Jalan Ketapang, Jati Padang, Jakarta Selatan, Jumat (30/12/2016).

Warga bernama Sri (32), yang berasal dari Cikarang, itu mengatakan akan siap mematuhi peraturan di Jakarta. Ia mengatakan hanya menyewa tempat mengontrak untuk bekerja sebagai pemulung.

"Saya di sini mengontrak, Pak. Rp 600 ribu sebulan," katanya.

Ahok pun menegaskan semua warga boleh datang ke Jakarta namun harus memiliki pekerjaan yang tetap. Ia ingin tidak ada warga yang telantar di Jakarta.

"Yang pertama, Jakarta tidak tertutup, kawasan yang kumuh ini saya yangngecek makanya Ini saya cari bosnya nggak ada," ucap Ahok

"Nggak masalah yang penting dia punya tempat tinggal, anak sekolah. Kita nggak mau karena orang tuanya, anak nggak divaksin nggak sekolah," sambungnya.

Ahok menegaskan, bila warga tersebut memiliki KTP Jakarta, ia pasti akan mendapatkan fasilitas di rusun.

"Kalau mereka warga asli, dapat tinggal di rusun, lebih sehat, naik bus gratis enggak bayar, cuma 150 ribu per bulannya," katanya.