My Blog List

Twitter

Wednesday, November 30, 2016

NU Kabupaten Bogor Imbau Warganya Tidak Ikut Aksi 2 Desember di Jakarta

Warga Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, diimbau tidak ikut aksi 2 Desember di Jakarta. Acara salat Jumat sebaiknya dilakukan di tempat masing-masing.

"Kami mengimbau Warga NU agar tidak berangkat ke Jakarta tanggal 2 Desember 2016. Adakan acara salat Jumat di tempat masing–masing dan doakan bangsa negara ini biar aman kondusif dan terkendali," kata Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bogor KH Romdoni.

Pernyataan tersebut disampaikan KH Romdoni kepada wartawan usai Apel Gerakan Nasional Nusantara Bersatu di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/11/2016).

NU Kabupaten Bogor Imbau Warganya Tak Ikut Aksi 2 Desember di JakartaFoto: Acara Apel Gerakan Nasional Nusantara Bersatu di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong (Istimewa)

"Kalau ada hal-hal perbedaan paham antara kita semua, percayakan kepada penegak hukum. Nahdatul Ulama dan kita semua warga NU Bogor menyerahkan proses hukum kepada kepolisian dan pemerintah," sambung KH Romdoni.

KH Romdoni menambahkan, dirinya juga mengajak seluruh warga Bogor apapun agamanya agar bersatu padu membangun negara. Jerih payah dan perjuangan pahlawan dan para pendahulu bangsa hingga NKRI berdiri harus dihargai dan dijaga.

NU Kabupaten Bogor Imbau Warganya Tak Ikut Aksi 2 Desember di JakartaFoto: Acara Apel Gerakan Nasional Nusantara Bersatu di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong (Istimewa)

"Jangan sampai negara ini dihancurkan oleh emosional seseorang atau egoisme kelompok-kelompok tertentu. Jangan sampai mayoritas menjadi tirani kepada minoritas dan jangan sampai juga minoritas tidak menghargai kepada mayoritas. Krisis Bangsa ini karena adanya kurang menghargai satu sama lain," imbuh KH Romdoni. 

Anak Ratu Atut Terkaya, Ini Rincian Harta Kekayaan Cagub dan Cawagub Banten

KPU Banten resmi mengumumkan laporan harta kekayaan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten. Pengumuman hasil kekayaan ini menjadi bagian dari transparansi calon kepada publik Banten.

"Dalam formulir KPK B3 dalam tambahan berita negara RI 8 November 2016 melalui pengumuman ini maka penyelenggara negara calon gubernur dan wakil gubernur telah memenuhi kewajiban mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme," ujar Komisioner KPU Banten Saiful Bahri kepada wartawan di kantor KPU Banten, Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, Kota Serang, Rabu (30/11/2016).

Dari hasil pengumuman, Cawagub Andika Hazrumy berada di urutan pertama dengan total kekayaan Rp 20.744.339.190. Cagub nomor urut 1 Wahidin Halim berada di posisi kedua dengan kekayaan sebesar Rp 17.942.004.193. Kemudian pasangan nomor urut 2 Rano Karno sebesar Rp 15.794.639.511 dan Embay Mulya Syarief sebesar Rp 2.097.176.000.

Berikut rincian kekayaam masing-masing calon gubernur dan wakil gubernur Banten:

Status laporan tanggal 21 September 2016 atas nama Wahidin Halim. Harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang rata-rata ada di Tangerang Raya senilai Rp 13.028.998.000. Harta bergerak berupa alat transportasi dan mesin senilai Rp 1.130.000.000.000. Logam mulia senilai Rp 386.250.000. Giro dan setara kas senilai Rp 3.396.756.193. Total harta kekayaan adalah Rp 17.942.004.193.

Status laporan Andika Hazrumy tanggal 31 Desember 2015. Harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Kota Serang, Kabupaten Serang, Pandeglang, Tangerang, Bandung, Lebak, dan Sumedang senilai Rp 16.788.707.500. 

Harta bergerak berupa alat transportasi senilai Rp 1.664.000.000. Logam mulia senilai Rp 670.000.000. Surat berharga senilai Rp 1.800.000.000. Giro dan setara kas senilai Rp 321.631.690. Total harta kekayaan Andika Hazrumy adalah Rp 20.744.339.190.

Rano Karno status laporan tanggal 1 Desember 2015. Harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan di Bogor dan Jakarta Selatan senilai Rp 10.806.698.000. Harta bergerak berupa alat transportasi dan mesin senilai Rp 720.000.000. 

Harta bergerak lainnya senilai Rp 1.276.945.754. Surat berharga senilai Rp 891.000.000. Giro dan setara kas senilai Rp 301.317.727. Piutang senilai Rp 1.932.289.515. Total harta kekayaan Rano Karno senilai Rp 15.794.639.511.

Embay Mulya Syarief status laporan tanggal 3 Oktober 2016. Harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan di Serang dan Cilegon senilai Rp 2.053.212.000. Giro dan setara kas senilai Rp 43.964.000. Total harta kekayaan Embay adalah senilai Rp 2.097.176.000. 

Novanto Ketua DPR Lagi, PAN dan PPP Setuju Usul PDIP Revisi UU MD3

 PAN dan PPP menyambar usul revisi UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang disampaikan PDIP. Apakah rombak ulang pimpinan DPR bakal jadi nyata?

"Kami PAN menyepakati. Semoga momentum ini dapat menjadikan kita bekerja dan terus bekerja," kata Sekretaris FPAN DPR Yandri Susanto membacakan persetujuan PAN terkait penetapan Setya Novanto jadi Ketua DPR, di paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/11/2016).

Yandri kemudian menanggapi usul FPDIP yang mendorong revisi UU MD3. "Fraksi PAN mengapresiasi dan kita perlu duduk bersama untuk mengkaji apa yang disampaikan FPDIP," katanya.

Pandangan senada disampaikan Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati. Reni mengungkap persetujuannya atas pergantian Ketua DPR. 

"Kami sebagai fraksi menghormati. Kami menerima pergantian ini. Tadi pagi kami rapat pleno fraksi, ketum hadir. Ada satu hal yang harus kami sampaikan adalah terkait dengan UU MD3," sebut Reni di lokasi yang sama.

Reni kemudian menyatakan dukungan ke usul PDIP terkait revisi UU MD3. Ia mengingatkan DPR merupakan lembaga wakil rakyat. Jumlah kursi di DPR disebutnya adalah cerminan atau representatif dari dukungan rakyat.

"Maka proporsional rakyat harus tercermin dalam proporsional di pimpinan dewan. Maka PPP mendukung dilakukan revisi terbatas atas UU MD3," kata dia.

"Komposisi yang terjadi saat ini adalah 'kompromi-kompromi' yang tidak normal. Saat ini sudah sangat memungkinkan dilakukan revisi," lanjut dia.

Saat Djarot Blusukan ke Duri Kosambi dan Lewati Spanduk Lawan

Saat Djarot Blusukan ke Duri Kosambi dan Lewati Spanduk Lawan

Calon wakil gubernur DKI nomor urut 2, Djarot Saiful Hidayat melakukan blusukan di Duri Kosambi, Jakarta Barat. Di tengah jalan, dia melewati spanduk dukungan terhadap pasangan lain yakni Agus Yudhoyono-Sylviana Murni dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. 

Namun Djarot tampak tak melihat. Begitu pula saat melewati spanduk 'Menolak Penista Alquran', justru warga tak terlihat ada penolakan. Mereka nampak antusias menyambut dan meminta foto bersama dengan Djarot. 

"Ayo, foto bareng pak Djarot," kata seorang warga di Jl KH Abdul Wahab RT 01, RW 06, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat pada pukul 15.35 WIB, Rabu (30/11/2016).

Saat Djarot Blusukan ke Durikosambi dan Lewati Spanduk Lawan Foto: Andhika Prasetia/detikcom
Djarot juga mendapat sambutan dari anak-anak Durikosambi. "Ada pak Djarot, ada pak Djarot," teriak anak-anak di sekitar lokasi.

Djarot pun membalas dengan senyuman. Tak lupa Djarot melayani permintaan foto.

"Kamu belajar yang baik ya, KJP terus ya," kata Djarot.

Tak lama setelah itu, Djarot melanjutkan blusukan, sempat dia melihat kondisi selokan yang kotor. Kemudian, Djarot berhenti di Musala yang tak jauh dari lokasi untuk melangsungkan salat Ashar. 

Miras Oplosan Berujung Maut di Cakung, Ahok Soroti Peran Lurah

Delapan orang tewas akibat minum miras oplosan di Cakung, Jakarta Timur. Calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyoroti peran lurah yang seharusnya peduli. 

"Itu biasanya satpol PP dan lurah sebagai estate manajer, kami itu ada skor daftar tabel semua harus dimasukkan, lurah harus kasih cek. Kalau dia tidak peduli hal itu, dia bukan seorang manajer yang baik di wilayahnya," kata Ahok di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/11/2016). 

Menurutnya, lurah di wilayah tersebut perlu dievaluasi. Bahkan, jika perlu diganti. 

"Itu yang kita evaluasi. Kalau lurah tidak peduli lingkungan, dia harus diganti dengan lurah baru," ujarnya. 

Sepuluh orang pria menenggak miras gerobak dorong yang dijual oleh N di kawasan Cakung, Jaktim. Para korban dibawa ke rumah sakit pada waktu berlainan, setelah sebelumnya meminum miras oplosan pada tanggal 24 hingga 25 November. 

Delapan orang tewas akibat peristiwa ini. Sementara itu, dua orang lainnya masih dirawat. 

Tercatat Punya Harta Rp 25 M, Ahok: Tanya ke KPK Saja

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengumumkan kekayaan tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI 2017. Calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan sudah melaporkan harta tersebut ke KPK

"Gua nggak tahu, kamu tanya ke KPK saja. Kita laporan KPK semua," ujar Ahok di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/11/2016).

Hal itu disampaikan Ahok saat ditanyakan soal asal usul harta tersebut. Ahok mengaku harta yang dimilikinya berupa tanah dan rumah.

"Saya nggak tahu. Setahu saya tanah, rumah, saya sudah lapor sejak 2004 kalau gak salah, 2004 atau 2005 saya lupa," lanjut Ahok.

Ahok tidak membahas lebih lanjut soal kekayaan yang mencapai Rp 25 miliar. Ahok hanya menjawab bahwa sebagian besar hartanya yaitu harta tak bergerak berupa tanah.

"Saya nggak tahu, tapi pasti sesuai laporan kok. Kan kita lebih banyak tanah kan, tanah naiknya luar biasa. Kalau nggak salah KPK itu patokan dari NJOP. Jadi nilai tanah kita walaupun pasarnya lebih tinggi dia tetap gunakan NJOP," papar Ahok.

"Misalnya kamu punya tanah, NJOP terus Rp 2 juta padahal di pasaran Rp 10 juta. Tetap harga kamu patokannya Rp 2 juta. Hanya saja waktu kamu jual Rp 10 juta kamu kan buat laporan, itu kan ada bukti pajak final yang 5 persen," sambungnya.

Sebelumnya KPU DKI mengumumkan kekayaan tiga pasangan calon di Pemilu Gubernur DKI 2017 berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Calon Kepala Daerah dari KPK. Ahok sendiri memiliki kekayaan Rp 25.655.887.496 plus USD 7.228 dan pasangannya Djarot Saiful Hidayat memiliki harta Rp 6.295.603.364. 

Jokowi: Awas, Kalau Ada yang Potong Dana Desa, Saya Kejar!

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa ia selalu berupaya memastikan agar dana desa bisa tersalurkan dengan sebaik-baiknya.

Ia tidak ingin dana desa tidak tersalurkan karena ulah oknum yang tidak bertanggung jawab.
"Awas kalau ada siapa pun yang motong, saya kejar pasti," kataJokowi saat berpidato dalam acara penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/11/2016).
Untuk memastikan dana desa tersalurkan dengan baik, Jokowimengaku kerap bicara langsung dengan para kepala desa.
Misalnya, saat berkunjung ke Desa Sumurgeneng, Tuban, Jawa Tengah, pada Senin kemarin, Jokowi sudah bisik-bisik dengan kepala desa setempat.
Jokowi bertanya apakah ada pemotongan saat penyaluran dana desa. Kepala desa memastikan tidak ada pemotongan. Dana desa yang diterima utuh sebanyak Rp 608 juta.
"Ternyata enggak ada (pemotongan). Alhamdulillah itu yang saya harapkan," kata Jokowi.
Lalu pada hari ini, sebelum acara dimulai, Jokowi juga sempat bertanya kepada salah satu penerima Adhikarya, Umbu, yang merupakan kepala desa dari salah satu daerah di Nusa Tenggara Timur.
Umbu juga mengaku tidak ada pemotongan dana desa yang disalurkan ke wilayahnya.
Dana desa yang diterima bisa dimanfaatkan dengan baik untuk membangun berbagai infrastruktur, seperti irigasi dan embung.
 
"Akan saya cek, akan saya kontrol terus penggunaan dana desa ini agar bisa masuk pada yang berkaitan dan produksi pangan," ucapJokowi.
Dengan penyaluran dana desa yang sudah efektif ini, Jokowi terus bertekad untuk menaikkan anggaran untuk dana desa setiap tahunnya.
Pada tahun 2015 lalu, dana desa hanya Rp 20,5 triliun. Jumlah itu sudah dinaikkan pada tahun ini, yakni Rp 47 triliun.
Pada tahun 2017 mendatang, dana desa kembali meningkat menjadi Rp 60 triliun.
Sementara itu, pada tahun 2018, Jokowi sudah menginstruksikan kepada menterinya untuk meningkatkan dana desa hingga Rp 120 triliun.

Terkait Kasus Ahok, Polri Secepatnya Limpahkan Barang Bukti dan Tersangka ke Kejaksaan

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, dalam waktu dekat penyidik akan menyerahkan barang bukti dan tersangka kasus Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ke Kejaksaan Agung.

Kejaksaan menyatakan berkas perkara Ahok sudah lengkap atau P21.
"Mudah-mudahan secepatnya. Kalau seandainya dimungkinkan besok, ya besok. Kalau tidak dimungkinkan, ya lusanya," ujar Boy, di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (30/11/2016).
Boy mengatakan, umumnya pelimpahan barang bukti dan tersangka dilakukan tak lama setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap.
Ia memastikan dalam pekan ini bisa dilimpahkan.
"Secepatnya, kami berkeyakinan penyidik kami akan menghadapkan kalau tidak dimungkinkan besok, bisa di hari berikutnya," kata Boy.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Noor Rachmad mengatakan, menurut jaksa peneliti, berkas perkara Ahok sudah memenuhi aspek formil dan materiil.
Setelah ini, Kejaksaan Agung akan menyampaikan hasil itu kepada Bareskrim Polri untuk segera ditindaklanjuti.
"Jaksa meminta penyidik untuk menyerahkan barang bukti dan tersangka sesegera mungkin," kata Noor.
Dengan demikian, penyidik akan menentukan jadwal sidang Ahok begitu barbuk dan tersangka dilimpahkan.
Rencananya sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
Ahok dinyatakan sebagai tersangka penistaan agama, Rabu (16/11/2016). 
Ia dijerat Pasal 156 huruf a KUHP dalam kasus dugaan penistaan agama.

Apakah Akan Bertemu SBY dan Sohibul Iman? Ini Jawaban Jokowi

Selama sebulan terakhir, PresidenJoko Widodo bersilaturahim dengan berbagai pihak. Mulai dariTNIPolri, ormas Islam, ulama hingga petinggi partai politik.

Terkait pertemuan dengan parpol, Jokowi sudah bertemu dengan para pemimpin parpol koalisi pendukung pemerintah.
Namun, Jokowi juga bertemu Ketua Umum Partai Gerindra yang juga mantan rivalnya saat Pilpres 2014, yakni Prabowo Subianto.
Lalu, apakah Presiden juga akan bertemu Ketua Umum PartaiDemokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman?
"Ke semuanya, ke semuanyalah (akan ditemui)," ujar Presiden saat ditanya demikian di sela-sela pertemuannya dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (30/11/2016).
"Kita enggak bicara partai politik, enggak bicara masalah organisasi masyarakat. Semuanya (akan ditemui)," lanjut dia.
Presiden mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara yang besar dan terdiri dari banyak kekuatan, baik kekuatan sosial, ekonomi dan politik.
Jokowi berkomitmen tetap menjaga komunikasi dengan seluruh unsur itu. Secara khusus, ia juga membuka peluang untuk menemui unsur di kalangan akar rumput.
"Bisa dengan daerah, bisa dengan langsung ke akar rumput, bisa dengan kelompok petani, bisa dengan nelayan, bisa juga dengan kelompok buruh," ujar Jokowi.
Ketika ditanya kembali, apakah Presiden sudah merencanakan pertemuan dengan SBY dan Sohibul, ia tidak menjawab dengan tegas.
"Ya, akan terus bertemu siapapun," jawab Jokowi.
Selain Prabowo dan Zulkifli, Presiden juga sudah bertemu Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto pada tanggal 17 November 2016.
Setelah itu, giliran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang bertemu Jokowi, yakni pada 21 November 2016.
Sehari setelahnya, Jokowi juga bersilaturahmi dengan Ketua Umum PPP Romahurmuziy dan Ketua Umum Partai NasionalDemokrat Surya Paloh.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandarjuga bersilaturahim dengan Presiden Jokowi, yakni pada 29 November 2016.

Ahok: Bagi Saya, Disuruh Cuti Saat Susun Anggaran Saja Sudah Terganggu

 Calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berkomentar soal pengaruh kasus penistaan agama terhadap kegiatan kampanyenya. Basuki ditanya apakah kampanyenya terganggu karena ada kasus itu.

"Kalau bagi saya, disuruh cuti saat lagi susun anggaran saja sudah terganggu. Sebenarnya bukan soal kampanye, petahana itu kan yang penting bekerja," ujar Basuki atau Ahok di Rumah Lembang, Rabu (30/11/2016).
Basuki masih merasa seharusnya dia bisa bekerja lebih baik jika tidak cuti selama masa kampanye. Dia juga bisa memantau dan menyusun anggaran untuj tahun 2017.
Selain itu, dia juga bisa meneruskan visi dan misi yang pernah disampaikan saat Pilkada lalu.
"Cuma karena Undang-undang memaksa (cuti) seperti itu, ya kita terima saja," ujar Ahok.
Berkas kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok juga sudah lengkap. Ahok tidak tahu apakah bisa lolos dari kasus ini atau tidak. Namun, dia ingin warga tahu bahwa dia tidak melakukan penistaan agama. Dia juga sudah meminta maaf atas kegaduhan akibat kesalahpahaman ini.
Dengan lengkapnya berkas perkara, penyidik tinggal menentukan jadwal sidang Ahok. Rencananya sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
Ahok dinyatakan sebagai tersangka penistaan agama, Rabu (16/11/2016). Dia dijerat Pasal 156 huruf a KUHP dalam kasus penistaan agama.

Sylviana: Saya Miris, Tambora Hampir Tiap Minggu Ada Kebakaran

 Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan dua, Sylviana Murni, merasa prihatin karena Tambora, Jakarta Barat, merupakan salah satu wilayah yang sering banjir. Sylvi menyampaikan hal tersebut saat berdialog dengan warga RW 03 Kelurahan Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat, Rabu (30/11/2016).

"Saya suka merasa miris, sedih, Tambora nih hampir tiap minggu ada kebakaran. Betul ya?" ujar Sylvi.
Dia menuturkan banyak mengetahui permasalahan warga Tambora. Sebabnya, Sylvi pernah menjadi Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Barat.
"Dulu saya pernah jadi Plt Wali Kota Jakarta Barat. Jadi, kalau ada kebakaran di Tambora, saya biasa langsung meluncur sini, ke lapangan. Jadi saya sudah hapal nih," kata dia.
Sylvi menyatakan, apabila dia bersama pasangannya, calon gubernur Agus Harimurti Yudhoyono, terpilih pada Pilkada DKI 2017, masalah kebakaran yang selama ini sering terjadi akan menjadi perhatian keduanya sehingga permukiman warga terhindar dari kebakaran. (Baca: Tabung Gas Bocor Diduga Penyebab Kebakaran di Tambora)
Salah satu pencegahan yang dapat dilakukan yakni dengan early warning system. Sylvi menyebut hal itu pernah dilakukan saat dia menjadi Plt Wali Kota Jakarta Barat.
"Makanya sistem keamanan lingkungan itu perlu dihidupkan, perlu dinyalakan kembali. Di Dinas Kebakaran sendiri ada semacam motor untuk kebakaran. Jadi, bisa masuk ke ruang-ruang yang memang sempit," ucap Sylvi.
Selain itu, Sylvi menyebut pernah beberapa kali melatih pramuka untuk melakukan penanganan kebakaran dan keadaan darurat lainnya. Dia berharap nantinya pelatihan itu juga bisa dilakukan dan membuat warga cepat tanggap.

Warga Berharap Kali Grogol Dikeruk karena Sering Banjir

Warga RT 06, RW 01 Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, mengeluhkan kondisi Kali Grogol yang melintasi di belakang permukiman mereka. Ketua RT 06, Zainudin, menuding adanya rekayasa aliran sungai telah menyebabkan pendangkalan kali itu.

Permukiman warga RT 06 yang terletak di belakang Kali Grogol itu menjadi titik terendah di wilayah sekitarnya. Untuk menjangkaunya, dari Gang Madrasah Ujung, Gandaria Selatan, harus turun lewat jalan setapak yang curam.
Di dataran rendah itu masih terlihat bekas bangunan, seperti pondasi dan tumpukan bata. Namun sekelilingnya sudah banyak ditumbuhi pohon pisang.
"Dulu puluhan keluarga bermukim di sini, sekarang tinggal dua, saya dan satu rumah lagi," kata Zainudin kepada Kompas.com, Rabu (30/11/2016).
Zainudin mengatakan, banjir yang selalu merendam rumah warga membuat tetangga-tetangganya satu per satu angkat kaki dan menjual lahan mereka. Zainudin sendiri tetap menempati rumah itu dan mengakalinya dengan membiarkan lantai satu rumahnya kosong, semua barang dan perabotan di lantai dua.
Dari lantai dua rumahnya, terlihat aliran Kali Grogol di balik tembok. Lebar sungai itu tak lebih dari lima meter. Kali itu menjadi batas  permukiman padat penduduk dengan hamparan lapangan Pondok Indah Golf.
"Kali ini aslinya lebarnya dua kali lebih luas. Tapi (lapangan) golf itu kan rendah, tadinya kali itu di sebelah sana, di dalam lapangannya, terus dia (pengelola lapangan golf) pindah kalinya ke sini, dia bangun tembok, ke sini (permukiman warga) kalinya jadi dangkal," kata Zainudin.
Zainudin berharap pemerintah mengeruk agar Kali itu lebar dan mampu menampung air ketika hujan deras.

Pemprov DKI: Bamus Betawi Rutin Sampaikan LPJ Dana Hibah

Kepala Badan Kesatuan, Bangsa, dan Politik (Bakesbangpol) DKI Jakarta Ratiyono menegaskan, Bamus Betawi rutin menyerahkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana hibah tiap tahunnya.

Terakhir, Bamus Betawi mendapat hibah dari APBD tahun anggaran 2015.
"(Bamus Betawi) sudah (menyerahkan LPJ) dong. Karena LPJ itu syarat untuk pemberian hibah di tahun berikutnya," kata Ratiyono, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/11/2016).
Dia mengatakan, pemerintah atau organisasi yang mendapat hibah wajib menyerahkan LPJ usai melakukan kegiatan sesuai dengan perundang-undangan. Nantinya, penggunaan hibah itu akan diaudit oleh akuntan publik yang kredibel.
"Sehingga menjadi sah itu nanti pasti diaudit juga oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan itu jadi syarat bagi lembaga yang mau mengajukan hibah pada tahun berikutnya. Syarat membuat LPJ itu harus dipenuhi," kata Ratiyono. (Baca: Sumarsono Anggarkan Hibah untuk Bamus Betawi, Ahok Dulu Hentikan Itu)
Ratiyono menjelaskan, sebenarnya hibah Bamus Betawi tercantum pada APBD Perubahan 2016. Hanya saja tidak dicairkan. Kemudian Bamus Betawi kembali mengajukan hibah pada tahun anggaran 2017.
Pemprov DKI Jakarta juga sudah memasukkan usulan hibah tersebut ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017.
"Mereka mintanya (hibah) Rp 5 miliar," kata Ratiyono.

Ahok: Kalau Saya Mau Minum Alkohol, Apa Begitu Bodoh Saya "Upload"?

 Calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berkomentar mengenai fotonya bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang menjadi viral. Dalam foto tersebut, Basuki dituduh minum minuman keras bersama dengan Tito.

"Itu betul-betul fitnah. Kamu tahu enggak sih botol air minum yang Equil, warna hijau toh. Makanya saya pikir, apakah gendeng, Pak Tito enggak minum minuman keras, tapi nyediain minuman itu?" ujar Basuki atau Ahok di Rumah Lembang, Menteng, Rabu (30/11/2016).
Ahok mengaku bukan orang yang suka mengonsumsi alkohol. Ahok bahkan juga tidak merokok. Sehingga, tidak mungkin dia dan Tito minum minuman keras bersama-sama. Ahok mengaku lebih suka minuman bersoda daripada minuman beralkohol.
"Kalau kita bicara jujur, kalau saya mau minum (alkohol), apa begitu bodoh saya upload?" ujar Ahok.
Kehebohan botol Equil yang disangka botol minuman keras bermula dari foto dokumentasi rapat jelang Final Piala Presiden di Balai Kota DKI Jakarta pada pertengahan Oktober 2015.
Rapatnya memang sudah setahun lalu, tetapi fotonya diangkat kembali oleh seorang netizen sehingga jadi ramai.
Rapat itu dihadiri Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnamaalias Ahok, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal (sekarang Kapolri) Tito Karnavian, dan Ketua Steering Committee Turnamen Piala Presiden 2015 Maruarar Sirait.

Lukman Sardi Datang ke Rumah Lembang untuk Dukung Ahok


Jessi CarinaCagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Lukman Sardi di Rumah Lembang, Menteng, Rabu (30/11/2016).

Aktor Lukman Sardi ada di tengah-tengah warga yang mengantre untuk berfoto bersama calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Rumah Lembang, Jakarta Pusat, Rabu (30/11/2016). Lukman mengatakan kedatangannya adalah untuk mendukung Basuki atau Ahok dalamPilkada DKI 2017.

"Selama Pak Ahok di sini ,begitu banyak yang positif. Pak Ahok benar-benar kerja. Mungkin memang harus keras karena tidak bisa dipungkiri, dengan masyarakat yang majemuk, perlu sedikit lebih keras, kalau tidak, maka tidak akan terkontrol," kata Lukman di Rumah Lembang.
Lukman datang bersama istrinya. Dia mengatakan, hari ini dia datang membawa nama pribadi, yang merasa kinerja Ahok sangat baik. Dia tidak memaksakan pilihan ini kepada para penggemarnya.
"Karena aku datang ke sini benar-benar karena merasa Ahok perlu dikasih support. Walaupun hanya seorang Lukman Sardi dan istri. Tapi saya pikir ini bisa jadi cukup baik untuk Pak Ahok," kata dia.
Lukman juga berkomentar soal elektabilitas pasangan Ahok-Djarot yang disebut menurun di sejumlah survei. Menurut Lukman, lembaga survei tidak bisa dijadikan acuan. Segalanya masih bisa terjadi. Sebagai pendukung, dia tetap yakin Ahok adalah yang terbaik.

Transjakarta Klaim Sudah Diizinkan Sopir Angkot K56 Beroperasi di Cawang-Cileungsi

PT Transportasi Jakarta menyatakan sudah berdialog dengan para sopir angkot K56 jurusan Cawang-Cileungsi. Dialog dilakukan untuk mencari jalan tengah terkait mulai beroperasinya layanan Transjakarta di rute tersebut.

"Sudah dilakukan komunikasi antara sopir angkutan, Dishub dengan Transjakarta," kata salah satu staf Humas PT Transjakarta, Wibowo, saat dihubungi, Rabu (30/11/2016) siang.
Menurut Wibowo, dialog menghasilkan kesepakatan bahwa para sopir angkot K56 setuju Transjakarta beroperasi di jalur tersebut.
"Dan saat ini bus Transjakarta sudah melayani para pelanggan," ujar Wibowo.
Para sopir angkot K56 jurusan Cawang-Cileungsi diketahui melakukan unjuk rasa di depan Mal Cibubur Junction, Jakarta Timur pada Rabu hari ini. Mereka memprotes beroperasinya busTransjakarta di trayek mereka.
Menurut mereka, keberadaan bus Transjakarta membuat penghasilan mereka menurun. Mereka pun meminta mediasi dengan pihak Dinas Perhubungan DKI.

Ahok Cuti, Pelayanan di Kelurahan-kelurahan Berjalan Normal, Benarkah?




 Pelayanan di sejumlah kelurahan di DKI Jakarta terpantau berjalan normal di masa cuti Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama. Warga yang datang ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kelurahan itu tidak menemukan berkurangnya sisi pelayanan.

Seperti yang terjadi di Kelurahan Cipinang Cimpedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Made Chandra (64), warga RT 8 RW 02 Cipinang Cimpedak mengaku terlayani dengan baik mengurus di PTSP kelurahan tersebut.
"Kalau sampai sekarang sih normal ya. Saya nyatakan pelayanan baik. Dengan warganya aktif, bagus," kata kelurahan tersebut kepada Kompas.com, Rabu (30/11/2016).
Made menyakini, meski Ahok cuti, pelayanan terhadap warga di kelurahan itu tidak mungkin berubah atau menurun. Ia tidak menemukan adanya pegawai PTSP yang lambat melayani.
"Program pelayanan yang diterapkan gubernur (Ahok) kan sudah bagus, enggak mungkin ada perubahan," ujar Made.
Begitu juga dialami Pandi (29), warga RT 15 RW 04 Cipinang Cimpedak. "Tidak ada pengaruh ya, normal biasa saja. Saya juga ngurus KK cepat," ujar Pandi.
Di Kelurahan Lenteng Agung, suasana pelayanan juga terpantau normal pada Rabu sekitar pukul 09.00 WIB. Meski di pagi hari terlihat lengang, petugas PTSP sudah melayani satu dua warga yang datang mengurus sejumlah administrasi.
Neneng (48), warga RT 04 RW 04 Lenteng Agung menilai, pelayanan di kelurahan sampai saat ini berjalan normal. Neneng hendak mengurus akte lahir cucunya.
"Di sini bagus, kalau dulu pelayanannya lama. Dulu petugasnya santai, jadi lama baru dilayani. Sekarang enak pelayanannya cepat," puji Neneng. (Baca: Warga Keluhkan Pelayanan yang Sepi Saat Ahok Cuti Kampanye)
Dari pengalaman beberapa kali mengurus urusan di kelurahan tersebut, Neneng mengaku tidak ada kendala.
"Dulu abis Lebaran ngurus KTP elektronik di sini juga cepat. Hanya memang terima KTP (jadinya) lama," ujar Neneng.

Sumarsono: Keputusan Saya Lebih Keras daripada Ahok

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menegaskan, keberlangsungan pelayanan publik di Jakarta tak terpengaruh dengan cutinya Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Sumarsono mengatakan, sudah ada sistem yang dibangun untuk mengawasi kinerja para satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta.

"Saya mengambil keputusan bahkan lebih keras dari Pak Ahok," kata Sumarsono di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (30/11/2016).
Ia mencontohkan, dirinya langsung menskors 63 pekerja harian lepas (PHL) UPK Badan Air Suku Dinas Kebersihan Kecamatan Johar Baru dan Kemayoran yang ketahuan ikut kampanye Pilkada. Anggota pasukan oranye itu diketahui berfoto dengan spanduk salah satu pasangan calon gubernur-wakil gubernur. Mereka pun diskors hingga kontrak kerja selesai.
Sumarsono berjanji akan langsung memecat pegawai negeri sipil (PNS) yang terlibat kampanye pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Sebab, PNS wajib netral pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Hal itu, kata dia, membuktikan bahwa dia tak lalai mengawasi kinerja pegawai DKI Jakarta.
"Tiap hari saya di lapangan, tiap hari saya turun ke bawah. Semuanya saya jenguk," kata Sumarsono.
Meski demikian, pria yang akrab disapa Soni tersebut memohon maaf jika ada kekurangan dalam pemerintahannya yang baru berjalan satu bulan ini.
"Karena saya cuma satu orang tenaganya. Kalau dia kan dua orang, Pak Ahok sama Pak Djarot (Wakil Gubernur DKI petahanaDjarot Saiful Hidayat)," kata Sumarsono.