Teman Ahok: Kisruh Sumber Waras Muncul karena Sumber yang Pertama Kali Tidak Waras

Ahli hukum relawan "Teman Ahok", Andi P Syafrani, mengatakan bahwa kisruh yang muncul dalam pembelian lahan oleh Pemprov DKI bermula karena sumber yang pertama kali digunakan tidak tepat.

Sumber yang dimaksud Andi adalah dasar hukum yang digunakan BPK untuk mengaudit pembelian lahan tersebut.

"Kisruh ini muncul karena sumber yang pertama kali tidak waras. Ibarat aliran sungai, sumber airnya sudah keruh. Bicara soal aspek hukumnya, kita harus punya positioning pijakan yang sama. Ini sumber pertama yang menurut saya keruh," ujar Andi dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/6/2016).

Menurut Andi, sumber hukum yang seharusnya digunakan adalah Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

"Yang menjadi sumber hukum terkait pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah Perpres Nomor 40 Tahun 2014. Jadi, sumber ini yang jadi dasar. Ketika sumber ini berbeda, ya tentu salah ujungnya," kata dia.

Sementara itu, kata Andi, BPK hanya menggunakan Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tanpa memperhatikan perubahan-perubahan yang ada pada Perpres Nomor 40 Tahun 2014.

"BPK DKI, yang dijadikan dasar adalah Perpres Nomor 71 Tahun 2012. Saya tidak tahu ini kesalahan sengaja atau karena alfa. Tentu hasilnya berbeda," ucap Andi. (Baca: Pihak RS Sumber Waras Merasa Dirugikan oleh Hasil Audit BPK)

Dalam kasus pembelian lahan Sumber Waras, audit BPK menemukan adanya indikasi kerugian negara. Namun, pada Selasa (14/6/2016), Ketua KPK Agus Rahardjo telah menyatakan tidak menemukan adanya tindak pidana dalam kasus pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras.

Dalam penyidikannya, KPK menggandeng para ahli untuk memberikan keterangan seputar kasus pembelian lahan RSSumber Waras. Di antaranya yakni dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan MAPI.

Hasil perbandingan data-data dan pemaparan para ahli menyebutkan tidak ada indikasi kerugian negara dalam hasil audit BPK terkait pembelian lahan Sumber Waras. (Baca: Lulung: Pembelian Lahan RS Sumber Waras Dosa Pemprov DKI, Kemendagri, dan DPRD)