Jakarta -Dalam debat capres dan cawapres, Hatta Rajasa mempertanyakan bagaimana pandangan perpanjangan kontrak mineral tambang bahkan membuat saham divestasi Freeport dan Newmont hilang tidak dimiliki negara.
Menurut Jusuf Kalla (JK) justru hilangnya saham divestasi Freeport Indonesia dan Newmont Nusa Tenggara harus diinvestigasi, ke mana perginya, siapa yang menikmati keuntungan dividen dari kedua perusahaan tambang besar tersebut.
"Ke mana dan ke siapa saham Freeport dan Newmont tersebut? Dulu milik nasional atau BUMN sekarang tidak lagi, ke siapa larinya," heran JK dalam debat capres cawapres 2014 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (5/7/2014).
Hal yang sama juga diungkapkan Joko Widodo (Jokowi). Menurut Jokowi, perlu adanya investigasi hilangnya saham divestasi kedua perusahaan asal Amerika Serikat tersebut. Ia menilai hilangnya saham tersebut karena adanya kelompok kepentingan, yang sebenarnya setiap orang mengetahui saham divestasi tersebut perginya ke mana.
"Sebetulnya orang sudah tahum sudah mengerti siapa yang dapat, tapi tidak ada mempunyai niatan untuk menyelesaikannya. Maka itu komitmennya koalisi yang dibangunnya merupakan koalisi tanpa syarat, ini komitmen yang ingin kami tunjukkan, kami tidak ingin tersandera pada kelompok kepentingan," tambah Jokowi.
JK mengungkapkan lagi, saat dirinya menjadi Wakil Presiden, saham divestasi Newmont diberikan kepada BUMN.
"Namun setelah saya tinggal (tidak jadi Wapres) justru keputusan saham tersebut oleh Menko Perekonomian diputuskan diberikan ke swasta sehingga Newmont tidak bayar deviden ke negara," tutup JK.
(rrd/dnl)
Menurut Jusuf Kalla (JK) justru hilangnya saham divestasi Freeport Indonesia dan Newmont Nusa Tenggara harus diinvestigasi, ke mana perginya, siapa yang menikmati keuntungan dividen dari kedua perusahaan tambang besar tersebut.
"Ke mana dan ke siapa saham Freeport dan Newmont tersebut? Dulu milik nasional atau BUMN sekarang tidak lagi, ke siapa larinya," heran JK dalam debat capres cawapres 2014 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (5/7/2014).
Hal yang sama juga diungkapkan Joko Widodo (Jokowi). Menurut Jokowi, perlu adanya investigasi hilangnya saham divestasi kedua perusahaan asal Amerika Serikat tersebut. Ia menilai hilangnya saham tersebut karena adanya kelompok kepentingan, yang sebenarnya setiap orang mengetahui saham divestasi tersebut perginya ke mana.
"Sebetulnya orang sudah tahum sudah mengerti siapa yang dapat, tapi tidak ada mempunyai niatan untuk menyelesaikannya. Maka itu komitmennya koalisi yang dibangunnya merupakan koalisi tanpa syarat, ini komitmen yang ingin kami tunjukkan, kami tidak ingin tersandera pada kelompok kepentingan," tambah Jokowi.
JK mengungkapkan lagi, saat dirinya menjadi Wakil Presiden, saham divestasi Newmont diberikan kepada BUMN.
"Namun setelah saya tinggal (tidak jadi Wapres) justru keputusan saham tersebut oleh Menko Perekonomian diputuskan diberikan ke swasta sehingga Newmont tidak bayar deviden ke negara," tutup JK.
No comments:
Post a Comment