Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo berbincang dengan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama seusai menandatangani komitmen dan sosialisasi pengendalian gratifikasi di Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (4/3/2014). Provinsi DKI Jakarta menempati posisi tertinggi pelaporan gratifikasi tahun 2013 yang mencapai 970 laporan. Warta Kota/angga bhagya nugrahaJAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta mendoakan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Joko "Jokowi" Widodo untuk tetap menjadi gubernur dan segera kembali menjalani tugasnya.
Hal itu disampaikan anggota Fraksi Gerindra, Endah S Pardjoko, saat membacakan pandangan umum fraksinya pada rapat paripurna soal Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2013 di Gedung DPRD DKI, Senin (7/7/2014).
"Semoga kita semua selalu berjalan ke arah yang lebih damai dan bersih dari penyakit lupa, seperti lupa mengurus kemacetan, lupa mengurus banjir, lupa mengurus KJS, lupa mengurus KJP, lupa mengurus gorong-gorong, dan tentunya lupa pada sumpah jabatan," kata Endah.
Menurut Endah, doa tersebut bertujuan agar berbagai permasalahan di Jakarta dapat dituntaskan.
Endah sempat mengungkit soal penurunan predikat pengelolaan keuangan Pemprov DKI Jakarta berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan. Pada tahun 2013, Pemprov mendapat penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
"Jakarta ke depan tidak boleh terabaikan seperti saat ini yang mendapat pernyataan WDP dari BPK sebagai kado ulang tahun Jakarta," ujarnya.
"Semoga kita semua selalu berjalan ke arah yang lebih damai dan bersih dari penyakit lupa, seperti lupa mengurus kemacetan, lupa mengurus banjir, lupa mengurus KJS, lupa mengurus KJP, lupa mengurus gorong-gorong, dan tentunya lupa pada sumpah jabatan," kata Endah.
Menurut Endah, doa tersebut bertujuan agar berbagai permasalahan di Jakarta dapat dituntaskan.
Endah sempat mengungkit soal penurunan predikat pengelolaan keuangan Pemprov DKI Jakarta berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan. Pada tahun 2013, Pemprov mendapat penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
"Jakarta ke depan tidak boleh terabaikan seperti saat ini yang mendapat pernyataan WDP dari BPK sebagai kado ulang tahun Jakarta," ujarnya.
No comments:
Post a Comment