Salah satu pendiri "Teman Ahok", Singgih Widyastomo mengungkapkan kekesalannya karena dituding menerima dana Rp 30 miliar dari salah satu pengembang proyek reklamasi Teluk Jakarta untuk mendanai biaya operasional Teman Ahok.
Singgih menyatakan jika menerima dana Rp. 30 milliar makaTeman Ahok tidak lagi mengendarai sepeda motor untuk beraktivitas sehari-hari.
"Kalau dapat Rp 30 miliar kami tidak naik motor, kami beli satu gerbong kereta. Kami tidak mungkin lah begitu (terima suap)," ujar Singgih di sela-sela perayaan terkumpulnya 1 juta KTP dukungan untuk Ahok, di Graha Pejaten, Jakarta Selatan, Minggu (19/6/2016).
Singgih menceritakan dirinya pernah bertemu dengan aktivis politik yang kini menjabat Komisaris Utama PT Adhi Karya Tbk Fadjroel Rachman. Fadjroel juga mempertanyakan mengenai aliran dana yang disebut masuk ke kantong Teman Ahok melaluiSunny Tanuwidjaja dan Lembaga Survei Cyrus Network.
"Saat mas Fadjroel melihat ruangan Teman Ahok, 'ini sih tidak menggambarkan terima Rp 30 miliar'. Kantor kita di Kuningan atau di Sudirman. Tidak mungkin lah," kata Singgih.
Ia mengungkapkan memang ada dana sumbangan yang diterimaTeman Ahok sebesar Rp 5 miliar. Namun ia memastikan sumbangan itu berasal dari relawan Teman Ahok.
"Ini sumbangan dari teman-teman semuanya. Total sumbangan Rp 5 miliar. Jangan pernah fitnah kami. Kami marah dengan fitnah yang dilayangkan," ucapnya.
Sebelumnya, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang menyebutkan, ada aliran dana sebesar Rp 30 miliar yang mengalir ke Teman Ahok dari perusahaan pengembang reklamasi Pantai Utara, Jakarta.
Pernyataan tersebut disampaikan Junimart dalam rapat kerja Komisi III dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/6/2016).
"Kami dapat info ada dana pengembang reklamasi sebesar Rp 30 miliar untuk Teman Ahok. Dana tersebut disalurkan lewat Sunny dan Cyrus," kata Junimart di ruang rapat Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu siang.
"Salah satu orangnya Cyrus. Kan dipecat. Kami bilang ke KPK biar ini berkembang," lanjut dia.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu mengaku memiliki dokumen terkait informasi tersebut. Namun, ia enggan menyebutkan dari mana informasi tersebut didapatkannya.
No comments:
Post a Comment