Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito, mengatakan, calon independen yang bertarung dalam pemilihan kepada daerah (pilkada) dapat mendorong kinerja partai politik. Arie menyebut calon independen bukan ancaman bagi parpol (partai politik) dalam pilkada.
"Sebetulnya enggak perlu merasa terancam, (calon independen) justru harus dijadikan kompetitor untuk mendorong kerja kerasnya partai," kata Arie saat dihubungi Kompas.com, Minggu (5/6/2016).
Menurut Arie, adanya calon independen, yang diperbolehkan dalam undang-undang, dirancang untuk meningkatkan kualitas pilkada. Dengan adanya calon independen, partisipasi dan kontestasi dalam pilkada akan semakin berkualitas.
"Calon independen itu jangan dipahami buruk karena memang dari awal juga sudah bagian dari rancangan untuk meningkatkan kualitas partisipasi, kualitas kontestasi," kata dia.
Gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berencana mengikuti pertarungan pada Pilkada 2017 melalui jalur independen. Dia memilih Heru Budi Hartono sebagai wakilnya. Hingga saat ini, pengumpulan data KTP dukungan untuk Ahok-Heru yang dilakukan relawan "Teman Ahok" sudah mencapai 933.846. Teman Ahok menargetkan 1 juta KTP dukungan terkumpul.
Beberapa waktu lalu, pelaksana tugas Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta, Bambang DH, pernah mengatakan, keputusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan calon independen telah memungkinkan terbentuknya koalisi yang besar di Jakarta.
"Tahun 2015 menjelang pilkada ada keputusan MK bahwa calon tunggal pun tidak masalah. Dengan keputusan itu, kecenderungan ke depan akan buat koalisi besar. Jadi mereka (partai) yang punya modal popularitas besar akan buat koalisi sebesar mungkin," kata Bambang, Selasa (31/5/2016).
Menurut Bambang, koalisi yang besar itu terbentuk karena dua hal. Pertama, adanya jaminan keterpilihan calon yang diusung koalisi tersebut.
"Kedua, setelah terpilih kan butuh stabilitas politik. Makin banyak kekuatan politik yang mendukung (makin stabil)," ucap dia.
No comments:
Post a Comment