Penyuap Panitera PN Jakpus Akhirnya Menangis Usai Dengarkan Dakwaan

Doddy Aryanto Supeno hanya bisa menerawang mendengarkan dakwaan jaksa. Usai sidang ditutup, ia tidak kuasa menahan tangis dan buru-buru memeluk rekannya yang duduk di kursi pengunjung.

Doddy menyuap Panitera PN Jakpus, Edy Nasution sebesar Rp 100 juta untuk menunda pengiriman aanmaning (teguran) kasus perdata. Doddy juga menyuap Edy untuk meminta proses PK dipercepat dengan tarif sebesar Rp 50 juta. Sepanjang persidangan, lelaki yang memakai kemeja lengan panjang warna cokelat itu hanya terdiam tenang. 
Usai sidang selesai, Doddy menghampiri kuasa hukumnya dan menuju ke ruang pengunjung. Ia tiba-tiba memeluk rekannya satu persatu dan mata pun berkaca-kaca. Pelukan itu cukup lama dan mata Doddy akhirnya tidak kuat menahan air mata hingga menangis.

"Yang sabar ya Pak, yang sabar ya," kata beberapa orang anggota keluarganya kepada Doddy di ruang sidang PN Jakpus, Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Rabu (29/6/2016).

Setelah itu, Doddy berjalan meninggalkan ruang sidang. Ia memilih tidak bicara dan diwakili kuasa hukumnya, Ani Andriani.

"Tadi di dakwaan jelas namanya sedikit saja disebutnya Pak Doddy," kata Ani kepada wartawan usai persidangan di PN Tipikor, Jl Bungur Raya, Jakarta Pusat, Selasa (29/6/2016).

Walaupun begitu, Ani enggan menjelaskan lebih lanjut apakah penyebutan nama Doddy yang menurutnya sedikit dalam dakwaan karena peranan Doddy hanya sebagai perantara saja.
"Nanti biar dilihat di keberatan kami tanggal 11 (Juli)," tutupnya sambil buru-buru meninggalkan gedung pengadilan.

Suap itu juga menyeret Sekretaris MA Nurhadi. KPK meyakini Nurhadi berperan mengatur perkara-perkara tersebut. 

"Di mana sebelum berkas perkara dikirimkan, Edy Nasution dihubungi oleh Nurhadi, Sekretaris MA yang meminta agar berkas perkara niaga PT AAL segera dikirim ke Mahkamah Agung RI," papar jaksa. 

Tahan Surat Teguran, Panitera PN Jakpus Pasang Tarif Rp 100 Juta

 Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Edy Nasution memasang tarif Rp 100 juta untuk menahan surat teguran kasus perdata. Sebelumnya, Kasubdit Perdata MA Andri Tristianto Sutrisna juga memasang tarif Rp 400 jutaan untuk menunda pengiriman berkas kasasi pidana.

Penundaan surat teguran (aanmaning) pertama adalah penundaan aanmaning PT MTP melawan PT KYM pada 2013. PT MTP meminta surat teguran tidak dikirimkan dengan janji sejumlah uang yang akan diserahkan Doddy Aryanto Supeno.

"Atas permintaan itu, Edy menyetujui penundaan dengan imbalan sebesar Rp 100 juta," kata jaksa dalam dakwaan yang di Pengadilan Negeri Tipikor, Jl Bungur Raya, Selasa (29/6/2016).

Penyerahan uang dilakukan dilakukan di basement Hotel Acacia, Senen, Jakarta Pusat pada 18 Desember 2015.

Kasus kedua yang ditangani adalah kasus PK kasus pailit. Doddy menghubungi Edy dan awalnya Edy sempat menolak karena waktu pendaftaran PK telah lewat. Namun karena ada tawaran sejumlah uang, Edy akhirnya setuju. Setelah mendaftarkan permohonan PK, berkas perkara dikirimkan ke MA pada 30 Maret 2016. Dalam kasus kedua itu, Sekretaris MA Nurhadi meminta agar proses PK itu segera dikirim ke MA.

"Di mana sebelum berkas perkara dikirimkan, Edy Nasution dihubungi oleh Nurhadi, Sekretaris MA yang meminta agar berkas perkara niaga PT AAL segera dikirim ke Mahkamah Agung RI," papar jaksa.

Pada tanggal 20 April 2016 sekitar pukul 10.00 WIB, Doddy menyerahkan uang Rp 50 juta dalam paper bag motif batik kepada Edy di Basement Hotel Acacia. 

"Sesaat setelah penyerahan yang, terdakwa dan Edy Nasution ditangkap petugas KPK," tutur jaksa.

Doddy didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001, juncto Pasal 64 KUHPidana, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. 
(rii/asp)

Ahok: Banyak Pemain Sandiwara di Kasus Lahan Cengkareng, Piala Oscar Semua!

 Pembelian lahan di Cengkareng Barat menjadi masalah. Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai banyak pihak menyembunyikan manipulasi pembelian lahan itu, hingga akhirnya Pemerintah Provinsi DKI malah salah beli, yakni membeli lahan sendiri senilai Rp 668 miliar.

Ahok mendapat informasi, pihak penjual yakni pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) lahan seluas 4,6 hektare itu menggugat Pemprov DKI ke pengadilan. Dalam salah satu materi gugatan, disebut bahwa DKI belum menyetor penuh uang pembayaran Rp 668 miliar. Uang pembayarannya masih kurang Rp 200 miliar.

"Ada materi gugatan menyebutkan, dia belum menerima Rp 200 miliar. (Uangnya) Ditahan," kata Ahok.

Ternyata ada pihak yang menahan Rp 200 miliar dibayarkan ke pihak penjual. Dari sini Ahok menilai, proses pembayarannya tidak sesuai arahannya. Ahok selalu meminta pembayaran menggunakan mekanisme transfer, bukan pembayaran tunai secara fisik. Soalnya, cara transfer bisa lebih aman dan terhindar dari aktivitas colong-menyolong duit.

"Kalau ditahan, maka proses pembayarannya enggak benar dong? Saya minta semua pembayaran ditransfer," tutur Ahok.

Entah kenapa uang Rp 200 miliar itu tidak sekalian dibayarkan ke penjual lahan. Ahok menanyakan ke pihak yang menangani pembelian itu, namun semuanya seperti menutup-nutupi alasan yang sebenarnya.

"Mereka berlagak pilon (bodoh -red) saja. Kata mereka, 'Oh, kami kira boleh ke surat kuasa saja, Pak.' Di sini mah banyak pemain sandiwaranya lah. (Piala) Oscar semua dapatnya," kata Ahok menyebut penghargaan di Amerika Serikat untuk para aktor terbaik.

"Bu Toeti (penjual/ pemegang SHM) kan gugat ke pengadilan, dia bilang Rp 250 miliar dia enggak terima. Berarti ada bagi-bagi duit dong kalau begitu kesimpulannya," kata Ahok.

Ahok ingin tahu ke mana gerangan aliran duit Rp 200an miliar itu. KPK dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentu bisa menelusuri aliran duit ini.

"Ditelusuri saja, PPATK langsung bisa mengetahui kok, kamu kenapa kamu menarik uang kontan. Rp 200 miliar. Kamu mau kasih siapa?" ujar Ahok.

Relawan Penghitung KTP Teman Ahok Mayoritas Mahasiswa, Tak Dibayar

Teman Ahok menggelar verifikasi dan penghitungan manual KTP dukungan hari ini. Mayoritas relawan yang ikut kegiatan hari ini berstatus mahasiswa.

"Mereka kebanyakan mahasiswa. Ada yang baru lulus juga," kata Jubir Teman Ahok Amalia Ayuningtyas kepada wartawan di Markas Teman Ahok, Graha Pejaten, Jakarta, Rabu (29/6/2016).

Amalia mengatakan para verifikator hari ini adalah relawan yang sudah sejak awal bergabung dengan Teman Ahok. Para mahasiswa ini, masih kata Amalia, sudah meluangkan waktu untuk kegiatan penghitungan hari ini.

"Mereka sudah alokasikan waktu mereka untuk jadi relawan. Jadi mereka sudah sengaja meluangkan waktunya," kata Amalia menjawab pertanyaan apakah para relawan tak punya kegiatan lain hari ini.

Diwawancara terpisah, Koordinator Teman Ahok Singgi Widyastomo menegaskan para relawan yang hadir hari ini tak dibayar. Ada sekitar 140 relawan yang ikut kegiatan hari ini, dan semuanya tak mendapat bayaran.

"Nggak, nggak ada (bayaran)," ujar Singgih.

Foto: Rachman Haryanto/detikcom

Para relawan yang datang hari ini diundang Teman Ahok untuk melakukan penghitungan manual tanpa upah. Tak juga terlihat ada kegiatan makan minum para relawan.

"Kalau relawan mal kita kasih operasional, kan Rp 50 ribu perhari. Tapi kalau di sini enggak, kita cuma undang aja," ujar Singgih.

Proses penghitungan KTP dimulai sejak pukul 11.00 WIB pagi tadi dan direncanakan selesai petang ini.

KPK Ungkap Soal Mahar Partai dan Biaya Saksi Rp 2 miliar Saat Pilkada

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkaji seluk beluk dana kampanye pada gelaran pemilu kepala daerah (Pilkada) 2015 lalu. Melalui wawancara terhadap ratusan calon kepala daerah yang kalah, KPK diceritakan bahwa ada biaya yang nilainya tak kalah signifikan dari biaya kampanye.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, ongkos tersebut berupa biaya mahar kepada partai politik pengusung. Selain itu ada pula biaya saksi yang nilainya tak sedikit.

"Menurut responden, lebih signifikan sebelum kampanye, itu mereka mengeluarkan biaya mahar ke Parpol, dan sesudah kampanye mereka mengeluarkan biaya saksi di TPS," kata Pahala saat menggelar jumpa pers di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (29/6/2016).

"Biaya Pilkada di luar kampanye. signifikan nilainya terhadap total biaya Pilkada yang dikeluarkan Cakada. Biaya saksi bisa mencapai Rp 2 miliar untuk tingkat kabupaten," ujar Pahala menirukan pernyataan salah satu respondennya.

Pahala tak mengungkap kisaran besaran mahar yang diberikan respondennya kepada Parpol pengusung. Hanya saja ia menjelaskan bahwa besarnya mahar calon yang meminang partai dan yang dipinang, akan berbeda.

"Biaya terbesar adalah mahar partai yang dihitung berdasarkan jumlah kursi di DPRD. Biaya yang dikeluarkan sangat berbeda antara paslon yang dipinang partai, atau paslon yang meminang partai," jelasnya.

KPK melakukan wawancara terhadap 286 kepala daerah yang kalah saat maju di Pilkada 2015 lalu. Terkait dana kampanye, beberapa responden mengaku tak melaporkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) ke KPUD.

"20 persen responden tidak melaporkan LPPDK. (Atau) ada biaya-biaya lain yang nilainya signifikan besar tapi tidak dimasukkan dalam LPPDK," tutur Pahala.

Hadir dalam jumpa pers adalah Komisioner KPU Ida Budhiati, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Soni Sumarsono, dan Sekjen Bawaslu Gunawan Suswantoro. 

Besok Menlu Terbang ke Filipina Upayakan Pembebasan 7 WNI yang Disandera

Pihak Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terus berupaya membebaskan 7 ABK WNI yang disandera kelompok militan Abu Sayyaf di Filipina. Salah satunya dengan mengirimkan diplomat senior ke Filipina.

"Beberapa hari yang lalu saya sudah menerjunkan senior diplomat dari Jakarta untuk mulai membuka, bangun jejaring komunikasi," kata Retno saat ditemui Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (29/6/2016).

Retno mengatakan, dirinya sendiri akan berangkat ke Filipina, Kamis (30/6) besok untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina yang baru.

"Besok insya Allah saya juga akan berangkat ke Manila untuk bertemu dengan Menlu Filipina yang baru, untuk tentunya menjalin komunikasi. Karena pada saat pembebasan yang dulu, komunikasi yang intensif antara saya dengan Menlu sangat membantu dalam upaya pelepasan sandera," terang Retno.

"Komunikasi intensif inilah yang akan saya lakukan dengan Menlu yang baru. Right after kabinet terbentuk, Presiden dilantik tanggal 30 (Juni), tanggal 1-nya (Juli) menurut rencana, saya akan bertemu," tambah Retno.

Untuk diketahui, pada 30 Juni 2016 besok, Rodrigo Duterte akan dilantik sebagai Presiden Filipina yang baru, menggantikan Benigno Aquino. Rodrigo Duterte juga diperkirakan akan mengumumkan langsung jajaran kabinetnya.

Lalu, seberapa berpengaruh perubahan transisi kabinet ini untuk Indonesia?

"Saya yakin komitmen akan sama. Makanya dari hari pertama pemerintah dilantik, kami ada di sana untuk menjalin networking, komunikasi dengan pemerintah baru agar tidak ada jeda soal kasus sandera ini," jawab Retno.

Adian & Habiburokhman absen undangan Teman Ahok buktikan 1 juta KTP

Relawan Teman Ahok mengundang para pihak yang meragukan pengumpulan sejuta Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk calon petahana Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Pejaten, Jakarta, hari ini. Namun para pihak tersebut tak datang, termasuk Ketua Pospera Adian Napitupulu dan Politikus Gerindra Habiburokhman.

"Makanya kita menyayangkan. Kalau enggak ada yang bisa hadir ini bisa dibuktikan. Mau bagaimana pun teman yang hadir di sini untuk membuktikan satu tahun kemarin yang sudah dikerjakan," kata Juru bicara Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas di Markas Teman Ahok, Jakarta, Rabu (29/6).

Selain itu, pihaknya juga mengundang seluruh partai politik untuk menyaksikan pembuktian pengumpulan sejuta KTP ini. Namun saat ini belum ada perwakilan partai politik yang hadir.

"Ya semua (parpol), kita undang secara terbuka kalau memang yang punya kontaknya kita undang secara personal," kata dia.

Sebelumnya, Politikus PDIP Adian Napitupulu meragukan pengumpulan sejuta KTP yang dilakukan Teman Ahok. Dia menuding banyak kecurangan yang dilakukan oleh Teman Ahok dalam pengumpulan sejuta KTP.

Selain itu, Politikus Gerindra Habiburokhman juga meragukan Teman Ahok tak akan bisa mengumpulkan sejuta KTP untuk Pilgub DKI 2017 mendatang. Apabila terkumpul sejuta KTP, ia berjanji akan terjun dari ketinggian monumen nasional (Monas).

Politisi PDIP: Kasus lahan Cengkareng karena perencanaan buruk

Kisruh pembelian lahan di Cengkareng yang rencananya akan dibangun rusunawa oleh Pemerintah Provinsi DKI mendapat sorotan dari DPRD DKI. Sekretaris Fraksi PDIP DKI Gembong Warsono menyebut akar permasalahan terjadi saat proses perencanaan.

"Pengawasan yang paling efektif adalah dari perencanaan. Yang efektif harus dimulai dari perencanaannya. Kalau perencanaan baik, penyelewengan mengecil. Kalau perencanaan saja enggak ada, yang terjadi seperti ini," kata Gembong saat dihubungi, Rabu (29/6).

Menurutnya, jika perencanaannya disusun dengan baik maka tidak akan sampai terjadi praktik curang dan dugaan gratifikasi yang melibatkan kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI.

"Mulai dari awal konsep perencanaan dalam rangka pengawasan. Prinsip dasarnya kalau perencanaan baik pasti pelaksanaan baik. Jangan-jangan enggak direncanakan," tegasnya.

Sebelumnya, Gembong menilai masalah sengketa lahan di Cengkareng, Jakarta Barat muncul karena kecerobohan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama. Selain Ahok yang dinilai kurang mengontrol, Gembong juga menilai inspektorat minim melakukan pengawasan.

"Yang pertama itu adalah kecerobohan Ahok sebagai pimpinan. Dan tidak aktifnya inspektorat dalam melaksanakan pengawasan internal. Kalau pengawasan internalnya efektif, tidak akan terjadi seperti itu," kata Gembong saat dihubungi, Rabu (29/6).

Menurut dia, mantan Bupati Belitung Timur ini harus bertanggung jawab atas praktik curang anak buahnya dalam membeli lahan 4,6 hektare yang rencananya bakal dibangun rusunawa itu.

Kekesalan KJRI diminta urus putri Fadli Zon di New York

Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta KBRI Washington melalui KJRI New York untuk melakukan penjemputan dan pendampingan kepada putrinya tersebut selama berada di New York. Anak Fadli mengikuti Stagedoor Manor dari 12 Juni sampai 12 Juli.

Informasi ini diketahui setelah salinan faksimili surat permintaan fasilitas tersebut beredar luas. Dalam surat dengan kop Setjen DPR dan bernomor 27/KSAP/DPR RI/VI/ 2016 itu dikirimkan tanggal 10 Juni 2016 untuk putri Fadli bernama Shafa Sabila Fadli.

Koordinator Fungsi Konsuler Sosial Budaya dan Protokol di KJRI New York, Benny YP Siahaan menyatakan tak bisa memenuhi seluruh permintaan. Pihaknya hanya dapat membantu fasilitas berupa menjemput di Bandara.

"KJRI New York telah membalas surat termaksud pada tanggal 10 Juni yang menginformasikan bahwa KJRI New York hanya dapat membantu penjemputan di Bandara dan transportasi dari bandara ke hotel di kota New York," kata Benny saat dihubungi merdeka.com, Senin (27/6).

Benny menjelaskan pihaknya mengalami keterbatasan anggaran untuk dapat memenuhi seluruh permintaan yang diinginkan dalam surat tersebut. Maka dari itu, pihaknya hanya dapat membantu berupa melakukan penjemputan di Bandara menuju hotel tempat putri Fadli Zon menginap.

"Karena keterbatasan anggaran KJRI New York tidak dapat memfasilitasi pendampingan karena jaraknya yang sekitar 200 km dari kota New York," ujarnya.

Fadli sudah meminta maaf. Dia memperkirakan putrinya menghabiskan sekitar USD 100 sebelum mengikuti kegiatan summer camp Stage Manor di Loch Sheldrake, Amerika Serikat. 

"Saya segera mengirimkan biaya pengganti transportasi dari bandara ke rumah kawan orang Indonesia kepada pihak KJRI New York melalui Kementerian Luar Negeri di Jakarta," kata Fadli. 

Politikus Gerindra itu juga langsung mengirim surat ke Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Dia pun menepati janji untuk membayar ganti rugi biaya penjemputan anaknya selama berada di New York.

Dalam surat yang tertulis 28 Juni 2016, Fadli memperkirakan jarak yang ditempuh putrinya kurang lebih 13 kilometer. Dia pun menghitung biaya bahan bakar yang terpakai. 

"Saya perkirakan bensin yang terpakai sekitar kurang dari USD 100 (Rp 1.330.000). Saya kirim Rp 2.000.000 juta sekaligus tip sopir, mohon disampaikan pada KJRI New York."

Fadli mengingatkan, sebagaimana tercantum di dalam Tugas Pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, tugas KJRO salah satunya adalah penyelenggaraan fungsi pengayoman, pelayanan, perlindungan dan pemberian bantuan hukum dan fisik kepada warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia.

"Sehingga, siapa pun warga negara memiliki hak untuk mendapatkan penyelenggaraan fungsi dari organisasi perwakilan RI di Luar Negeri," ujarnya. 

Semoga hal seperti ini tak terulang lagi.

Presiden minta barang penyelundupan tak dimusnahkan tapi dilelang

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan kepada menteri kabinet kerja soal hasil selundupan tidak perlu dimusnahkan seluruhnya melainkan dilelang agar memberikan manfaat kepada rakyat. Arahan ini kemudian disepakati.

"Presiden Jokowi telah menyepakati bahwa hasil selundupan selama ini yang dimusnahkan walaupun dalam Peraturan Perundang-Undangan memungkinkan untuk dilakukan dilelang," ujar Sekretaris Kabinet, Pramono Anung saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden,Jakarta Pusat, Rabu (29/6).

Pramono mengambil salah satu contoh kasus yang saat ini ditangani bea cukai. Bea cukai menyita tujuh kontainer berisi daging. Tujuh kontainer daging ini nantinya dilelang, misalnya Bulog yang menjadi pemenang lelang maka hasilnya akan dioperasikan ke pasar.

"Dengan demikian ada manfaatnya bagi masyarakat," sambung politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Pramono menjelaskan, penyebab terjadinya penyelundupan yaitu perbedaan tarif, adanya peraturan perundang-undangan mengenai rezim bebas devisa dan Undang-Undang luar negeri yang mengizinkan transaksi tidak mengenakan surat hutang (letter of credit). 

"Maka dengan demikian Presiden telah meminta kepada jajaran kementrian terkait untuk melakukan pembenahan, dalam hal ini termasuk kalau diperlukan merubah aturan Perundang undangan sehingga para penyelundup tidak serta merta bebas dengan mudah mengeluarkan uangnya dari republik ini," jelas Pramono. 

Selain itu, Presiden meminta kepada Menteri Luar Negeri, Retno LP Mursadi untuk berbicara dengan otoritas negara tetangga yang menjadi tempat transit sebelum masuk ke Indonesia. Menlu harus menyampaikan persoalan penyelundupan sekaligus menyampaikan nota keberatan dari Pemerintah RI.

Pedagang mi ini berani ancam marahi wali kota Banda Aceh soal sidak

BPOM Aceh sidak makanan. ©2016 merdeka.com/afif

Merdeka.com - Pemerintah Kota Banda Aceh bekerja sama dengan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Aceh turun ke pasar-pasar, melakukan sidak terhadap makanan yang berformalin atau borak. Hasilnya, di tahun ini Banda Aceh bebas dari zat pengawet berbahaya itu.

Pasar pertama yang disidak adalah Pasar Tradisional Lambaro, Aceh Besar. tahun lalu, pasar ini terdapat 12 pembuat mi kuning positif menggunakan zat pengawet. Namun, pada tahun 2016 ini petugas tidak menemukannya atau semuanya negatif.

Setelah itu, Kepala BPOM Aceh, Syamsuliani didampingi Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa'duddin Djamal menuju Lorong Pisang, Peunayong, Banda Aceh. Di lokasi ini ada 20 pembuat mi kuning telah dilakukan pemeriksaan. Hasilnya semua pengusaha mi kuning ini negatif dari zat pengawet tersebut.

Illiz Sa'aduddin Djamal bahkan sempat berbincang-bincang dengan pembuat mi kuning, Dek Yan. Kepada Illiza, Dek Yan meminta pemerintah untuk melakukan pengawasan secara rutin. Karena selama ini dirinya tidak pernah menggunakan zat pengawet tersebut.

"Saya minta ibu turun setiap bulan, periksa semua. Kalau satu tahun sekali saya marah. Saya tidak gunakan formalin, mi saya cepat basi dan kalau gak laku saya buang, maka sering-sering periksa," pinta Dek Yan kepada Illiza saat sidak, Rabu (29/6).

Illiza didampingi Kadis Kesehatan Kota Banda Aceh, Media Yulizar di hadapan pembuat mi kuning dan bakso bakal memeriksa setiap bulannya. Sehingga ke depan tidak ada lagi makanan yang mengandung borak maupun formalin.

"Iya kami akan perketat nantinya. Ini yang jual tadi saya bicara dia belum pernah menggunakan zat pengawet," jelas Illiza.

Kata Illiza, sebelum Ramadan pihaknya dan BPOM sudah lebih dulu melakukan sidak dan mengingatkan para pedagang agar tidak menggunakan zat kimia berbahaya.

"Hari ini kita kembali dan ternyata mereka mematuhinya. Kita tidak temukan lagi formalin dan boraks," ungkap Illiza.

Sementara itu Kepala BPOM Aceh, Syamsuliani mengatakan, tahun ini semua pembuat mi dan bakso serta makanan lainnya sudah mematuhi tidak menggunakan zat pengawet.

"Berbeda tahun lalu kita banyak temukan. Di Lambaro saja dulu 12 tempat usaha gunakan boraks, sekarang tidak ada lagi," imbuhnya.

Meskipun sebelum puasa dia tak menampik menemukan empat pembuat mi di Lambaro menggunakan zat pangawet dan tiga di Peunayong. Setelah dilakukan pembinaan dan peringatan, sidak sekarang mereka sudah tidak menggunakannya lagi.

"Sidak hari ini semua sudah aman dari zat pengawet. Ini bukan berarti besok sudah aman, bisa saja mereka besok gunakan. Makanya butuh pengawasan secara bersama-sama," imbuhnya.

Salah satu pengawasan yang dilakukan, kata Syamsuliani, pihaknya telah menempatkan petugas pasar untuk melakukan pengawasan. Termasuk telah memberikan peralatan sederhana untuk menguji.

"Nanti mereka pengurus organisasi pasar sendiri yang awasi, bila mencurigakan setelah diuji dengan alat sederhana, kita akan turun langsung," tutupnya.

Ahok Gugat Penjual Lahan Cengkareng yang Terima Dana Pembelian Rp 668 M

Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok akan menggugat penjual lahan di Cengkareng Rp 668 miliar. Lahan itu disebut Ahok milik Pemprov DKI, tetapi diduga ada pemalsuan surat sehingga lahan seluas 4,6 hektar itu menjadi atas nama perseorangan. Dinas Perumahan DKI karena tak melakukan pengecekan membayar uang itu ke pemilik lahan yang disebutkan seorang ibu bernisial T di Bandung pada 2015.

Namun hasil audit BPK menemukan dugaan penyimpangan. Berdasarkan putusan MA, lahan itu milik Pemprov DKI. Ahok pun sudah dipanggil BPK dan dia segera meminta uang dikembalikan. Pemprov DKI juga sudah melayangkan gugatan.

"Posisinya digugat. Kalau kayak begitu biasanya kita akan beratkan kepada jaksa untuk menagih. Kerugian begitu," kata Ahok di balai kota DKI, Jakarta, Selasa (28/6/2016).

"Tapi kan orang yang main kan nggak boleh dilepasin, harus dipenjara. Kalau sudah terima duit, harus dipidana," jelas Ahok lagi.

Detikcom sudah melacak kediaman ibu yang menjadi penjual lahan karena mengantongi sertifikat BPN pada 2014. Namun di kediaman ibu itu tidak ada yang bisa dikonfirmasi. 

Ruhut: Sudah Tepat KJRI New York Tolak Permintaan Fasilitasi Putri Fadli Zon

Foto: Sumber foto: istimewa. Repro oleh: Toriq/detikcom

Jakarta - KJRI New York membenarkan telah menerima surat Setjen DPR yang meminta fasilitas bagi putri Wakil Ketua DPR Fadli Zon selama di New York. Namun pihak KJRI menolak memfasilitasi karena keterbatasan anggaran.

Anggota komisi III DPR Ruhut Sitompul mengapresiasi pihak KJRI yang tak memberikan pendampingan bagi anak Fadli Zon itu. Menurutnya, tidak selayaknya Fadli meminta fasilitasi keluarga kepada KJRI.

"Saya rasa yang menolak harus dikasih reward, karena apapun dia menjalankan tugas dengan kemandirian. Sudah tepat," ucap Ruhut kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2016).

Ruhut mengatakan, setiap anggota DPR adlah pejabat negara yang sama dengan pimpinan DPR. Namun tidak serta merta bisa meminta fasilitasi kepada KJRI atau KBRI di luar negeri, baik langsung atau melalui staf.

"(Permintaan fasilitasi) Itu tidak wajar. Sangat memalukan dan menjijikan," kritik jubir Partai Demokrat itu.

Ruhut bercerita dia tidak pernah meminta fasilitas kepada KJRI atau KBRI jika hendak ke luar negeri. Meski dia punya kerabat di antaranya Dubes RI di Perancis Hotmangaradja Pandjaitan.

"Kita masih mengerti, apalagi sekarang anggaran sulit. Jadi jangan merepotkan, mereka juga punya tugas di sana," kata Ruhut.

Sebelumnya, Fadli Zon membantah mengirimkan surat kepada KJRI New York yang meminta fasilitasi atas anaknya yang sedang mengikuti kegiatan Stagedoor Manor Camp. Fadli menyebut dia hanya melapor kepada stafnya yang mungkin ditindaklanjuti dengan surat ke KJRI. Fadli sudah meminta maaf dan siap mengganti biaya yang dikeluarkan KJRI.

Jelang Buka Puasa, Jokowi Bagi-bagi Sembako ke Warga Bogor

 Jelang berbuka puasa, Presiden Joko Widodo menyapa warga Bogor, Jawa Barat. Jokowi membagi-bagikan sembako untuk warga Bogor.

Ada dua lokasi yang didatangi Jokowi. Pertama, Jokowi mendatangi lokasi di Jalan Riau, Baranangsiang, Bogor, Jawa Barat. Jokowi tiba sekitar pukul 14.05 WIB, Selasa (28/6/2016). 

Di lokasi ini, ratusan warga menyambut kehadiran Jokowi. Warga didominasi oleh ibu-ibu dan anak-anak. Sembako dikemas dalam sebuah kantong berlogo dan bertuliskan 'Istana Kepresidenan Republik Indonesia' dan 'Bantuan Presiden Republik Indonesia'. Sembako yang dibagikan antara lain, minyak, gula, beras dan biskuit.

Presiden Jokowi menyapa warga Bogor

Lokasi berikutnya, Jokowi menuju ke Jalan Paledang, Bogor, Jawa Barat. Lokasi ini biasa disebut Kampung Kramat. Jokowi yang tiba sekitar pukul 15.00 WIB ini langsung disambut meriah ratusan warga.

Jokowi yang terlihat mengenakan kemeja putih lengan panjang itu langsung menyalami beberapa perempuan usia lanjut sambil menyelipkan amplop. Setelah itu Jokowi memberikan bingkisan sembako kepada warga. Warga berbaris antre untuk mendapatkan sembako dari Jokowi.

Turut mendampingi Jokowi dalam kegiatan ini Wali Kota Bogor Bima Arya dan Juru Bicara Presiden Johan Budi SP.

Presiden Jokowi bagi-bagi sembako ke warga

Saat hendak meninggalkan lokasi, ratusan anak-anak berbaris untuk bisa bersalaman dan mendapatkan buku tulis dari Presiden Jokowi. Jokowi kemudian pulang ke Istana Kepresidenan Bogor untuk istirahat dan menanti berbuka puasa bersama ratusan anak yatim dan penyandang disabilitas. 

PKB: Kasihan Teman Ahok

 Sempat mantap maju lewat independen, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kini mulai tergoda maju lewat parpol. PKB yang tak ikut mendukung Ahok melempar sindiran tajam.

"Dari awal saya sudah yakin Ahok akan ke partai kok. Makanya saya selama ini bilang kita lihat konsistensi Ahok," ungkap Wasekjen PKB Daniel Johan kepada detikcom, Selasa (28/6/2016).

Daniel pun berharap agar Ahok mau konsisten dengan pilihannya. Sebab ia melihat pada situasi terkini, Ahok seolah tak menghargai hasil kerja keras Teman Ahok.

"Saya secara pribadi mendorong Ahok agar konsistensi independen dengan Teman Ahok," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR itu.

"Kasihan Teman Ahok yang sudah kerja keras membuktikan tantangan Ahok untuk mengumpulkan satu juta KTP. Masa tega ujung-ujungnya balik ke partai," lanjut Daniel.

Ahok memang sebelumnya seolah menolak tiket maju di Pilgub 2017 lewat jalur partai politik. Setelah NasDem dan Hanura, Partai Golkar menyusul memberikan surat dukungan untuk Ahok.

Kemudian Ahok lalu mengatakan siap jika memang parpol mau mengusungnya dan akan membicarakan kemungkinan tersebut dengan Teman Ahok. Berbeda dengan sebelumnya, Teman Ahok kini tampak legowo dan mengaku akan mendukung pilihan gubernur petahana itu.

"Berarti tidak ada pembelajaran yang diberikan dengan adanya Teman Ahok, malah seperti membodohi masyarakat," kata Daniel mengomentari perkembangan terkini itu.

Disebutkannya jika Ahok tak bisa menunjukkan kekonsistenan, itu akan mencederai kepercayaan masyarakat. Terutama warga DKI yang sudah menyerahkan KTP nya untuk mendukung Ahok.

"Sedikit banyak pasti akan melukai kepercayaan masyarakat. Jadi seperti main-main saja," tutur Daniel.

PKB sendiri tengah menjajaki koalisi besar bersama PDIP untuk Pilgub DKI 2017. Meski begitu, keputusan belum lah final karena masih ada beberapa tahapan yang perlu PKB lakukan.

"PKB masih terus menjaring aspirasi dan masukan ranting-ranting dan tokoh masyarakat terutama ulama NU yang menjadi orangtua PKB. Lalu menunggu hasil survei akhir Juli dan pembicaraan koalisi dengan partai-partai lain," jelas dia.

"Koalisi dengan siapa pun masih terbuka apalagi dengan PDIP, sahabat PKB yang sesama koalisi pemerintah," pungkas Daniel.

Ahok: RS di Jakarta Aman dari Vaksin Palsu

Publik digegerkan oleh ulah pasutri Rita Agustina dan Hidayat Taufiqurahman beserta komplotannya yang menjalankan bisnis vaksin palsu. Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) memastikan Jakarta aman dari peredaran vaksin palsu tersebut.

"DKI aman lah," ungkap Ahok saat dikonfirmasi mengenai kasus ini di Gedung Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (28/6/2016).

Pihak Bareskrim sendiri sebelumnya menyatakan ada 4 rumah sakit di Jakarta yang terindentifikasi menjual vaksin palsu. Namun menurut Ahok, bisa saja yang dimaksud bukan DKI melainkan di daerah-daerah sekitarnya.

"Saya nggak tahu, apa itu di DKI atau di luar DKI karena kepolisian itu kan Polda Metro Jaya termasuk Tangerang, Depok, Bekasi juga," ujar Ahok.

Sebelumnya Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri terus menyelidiki kasus pembuatan dan peredaran vaksin palsu dan menyebut ada vaksin palsu yang beredar di wilayah Jakarta. Untuk penyebaran di RS menurut Direktur Tipideksus Brigjen Agung Setya dilakukan oleh oknum.

"Rumah sakit kita baru mengidentifikasi pada empat (RS). Iya masih di Jakarta," kata Agung, Senin (27/8).

Bukan hanya di rumah sakit, peredaran vaksin palsu di Jakarta juga ada di dua apotek. Namun Bareskrim enggan menyebut lebih rinci nama atau insial empat rumah sakit dan dua apotek itu.

"Sudah ada (pihak RS yang kita mintai keterangan). Hanya kita minta penjelasan," tuturnya.

Fadli Zon Minta Maaf dan Siap Ganti Uang Bensin USD 100 ke KJRI New York

Foto: Lamhot Aritonang

Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon jadi sorotan terkait beredarnya surat permintaan penjemputan untuk putrinya yang berkunjung ke New York. Fadli menegaskan tak pernah meminta fasilitas ke KJRI New York.

Fadli membuat 8 poin pernyataan soal polemik surat permintaan penjemputan putrinya ke KJRI New York, Selasa (28/6/2016). Fadli membantah meminta fasilitas ke KJRI New York. Dia menegaskan hanya meminta staf Setjen DPR melaporkan kedatangan putrinya ke New York. Namun yang sekarang ramai dibahas adalah adanya surat permintaan fasilitas berkop Setjen DPR ke KJRI New York.

dok. ist

Berikut 8 poin pernyataan Fadli:

PRESS RELEASE

Klarifikasi Terkait Kegiatan Shafa Sabila Fadli ke New York 

Terkait tersebarnya berita faksimili dari Setjen DPR kepada KJRI New York perihal kegiatan anak saya, Shafa Sabila Fadli di New York, Saya menegaskan beberapa hal:

1. Tidak ada permintaan penyediaan fasilitas negara, baik secara pribadi maupun institusi, kepada pihak KJRI New York untuk anak saya Shafa Sabila selama kegiatannya di New York.

2. Tidak ada instruksi atau arahan dari saya kepada Setjen DPR RI untuk membuat surat permohonan penyediaan fasilitas dan pendampingan terkait dengan kegiatan anak saya selama di New York. Sehingga, secara pribadi, saya juga tidak mengetahui pengiriman surat dari Setjen DPR RI ke KJRI New York.

Baca juga: Fadli Zon Nyatakan Putrinya Tiba di AS Dini Hari, KJRI Katakan Siang Hari
3. Saya hanya meminta kepada staf sekretariat untuk menyampaikan pemberitahuan kepada KJRI New York tentang kegiatan Shafa Sabila di New York dalam Stagedoor Manor Camp 2016 dari 12 Juni hingga 12 Juli 2016. Maksud pemberitahuan kepada KJRI New York dilakukan sebagai upaya memenuhi imbauan Kementerian Luar Negeri untuk melakukan lapor diri bagi WNI yang melakukan kunjungan ke luar negeri. Anak saya perempuan berusia 18 tahun melakukan perjalanan ke New York seorang diri. Ini adalah keempat kalinya Ia ikut kegiatan tersebut sejak 2013. Sudah sepantasnya setiap warga negara Indonesia perlu melaporkan diri di kantor perwakilan pemerintah setempat atas nama keamanan dan lain-lain.

4. Terkait pernyataan dari Konsul Jenderal RI di New York (Bambang YP Siahaan, dalam berita di detik) yang menyatakan bahwa adanya permintaan pendampingan bagi Anak saya selama di New York. Sekali lagi saya nyatakan tak pernah meminta permohonan tertulis maupun lisan terkait hal tersebut. Sebab kegiatan Stagedoor Manor Camp berlangsung di tempat khusus di Loch Sheldrake (2 jam dari New York City) adalah tempat terpencil di New York State di mana peserta harus tinggal dan menetap serta tak boleh didampingi sama sekali. Sehingga tak pernah saya meminta fasilitas pendampingan dan tak ada gunanya. Terkait penjemputan, ini ternyata inisiatif staf saya memastikan tak ada masalah imigrasi dan menjamin keselamatan anak saya dari bandara ke tempat tinggal di rumah kawan orang Indonesia. Tak ada fasilitas lain. Saya seharusnya mengantar anak saya tahun ini, namun karena padatnya kegiatan di DPR jadi tak memungkinkan.

Baca juga: Sekjen DPR: Permintaan Fadli Zon Wajar, Sekadar Pemantauan untuk Putrinya

5. Sebagaimana tercantum di dalam Tugas Pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, salah satunya adalah penyelenggaraan fungsi pengayoman, pelayanan, perlindungan dan pemberian bantuan hukum dan fisik kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia. Sehingga, siapapun warga negara memiliki hak untuk mendapatkan penyelenggaraan fungsi dari organisasi perwakilan RI di Luar Negeri.

6. Jika pun ada yang keliru dengan maksud saya, maka melalui rilis ini saya meminta maaf. Saya segera mengirimkan biaya pengganti transportasi dari bandara ke rumah kawan orang Indonesia kepada pihak KJRI New York melalui Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Biaya tersebut adalah pengganti bensin selama 30-40 menit. Saya perkirakan dana KJRI yang terpakai untuk bensin sekitar USD 100 (Rp. 1.340.000). 

Baca juga: Sindir Fadli Zon, Ahok: Kenapa Tidak Bikin Pansus ke New York?

7. Kegiatan anak saya, Shafa Sabila Fadli di New York bukan dalam rangka liburan. Shafa Sabila mengikuti program Stagedoor Manor Camp 2016 yang berlokasi di Loch Sheldrake, New York. Stagedoor Manor camp semacam sekolah singkat teater atau performing art bagi para remaja berusia 10-18 tahun, yang sudah berlangsung selama kurang lebih 40 tahun. Banyak alumni dari program tersebut yang sudah menjadi artis-artis ternama seperti Natalie Portman, Mandy Moore, Sebastian Stan, Zach Braff, Ansel Elgort, Robert Downey Jr, Shawn Levy, dan masih banyak lagi. Pada program tahun ini, Shafa terlibat sebagai salah satu peran utama "Nine" Musical Play. Sebelumnya tahun 2015 Shafa menjadi salah satu peran utama "Sweet Charity". Tahun 2014, Shafa ikut dalam "Evita" dan 2013 "Miss Saigon." Tahun ini Shafa adalah satu-satunya anak Indonesia yang ikut dalam kegiatan seni teater tersebut.

8. Penyebarluasan surat faksimili yang juga memuat nomor handphone putri saya telah membuat anak saya menerima ratusan SMS. Ini tentu mengganggu kegiatannya dalam kegiatan Stagedoor Manor Camp. Saya berharap pihak KJRI atau KBRI Washington yang menyebarluaskan surat tersebut bisa menjelaskan. Saya juga berharap pihak KBRI Washington bisa membuka data siapa saja yang pernah dijemput atau difasilitasi menggunakan dana KBRI atau KJRI. Saya ingin memastikan bahwa penyebarluasan berita ini bukan dalam rangka diskriminasi karena saya termasuk politisi yang berada di luar pemerintahan.

Terima kasih, 
Fadli Zon

Begini Transaksi Pembelian Lahan Sendiri oleh Pemprov DKI Senilai Rp 668 M

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan dan Gedung diduga salah membeli lahan yang rencananya akan digunakan untuk membangun rumah susun. Lahan seluas 4,5 hektare di Cengkareng Barat, Jakarta Barat yang dibeli dari seorang pengusaha itu ternyata diketahui adalah milik Pemprov DKI sendiri.

Baca juga: Pemprov DKI Beli Lahan Sendiri Rp 668 M, Ini Penampakannya

Berita Acara Serah Terima (BAST) antara kuasa pemilik lahan yang dibebaskan dengan pihak Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah (PGP) sebagai kuasa pengguna anggaran Pemprov DKI dilakukan pada 5 November 2015. Hari itu juga dilakukan pembayaran atas pembebasan lahan tersebut sebesar Rp 668.510.250.000,00 dengan menggunakan enam lembar cek.

Lahan Pemprov DKI yang dibeli sendiri. (Foto: Ahmad Ziaul F/detikcom)

Empat lembar cek digunakan untuk pembebasan lahan senilai Rp 634.505.118.500,00; satu lembar cek untuk pembayaran PPh final 5% sebesar Rp 33.425.512.500 dan satu lembar untuk pembayaran PBB senilai Rp 576.619.000,00. 

Bukti kepemilikan atas tanah tersebut adalah sertifikat hak milik atas nama ahli waris KS. Saat proses balik nama dari pihak ketiga ke Dinas PGP Pemprov DKI dilakukan pengukuran bersama dengan Badan Pertanahan Nasional. 

"Namun Pegawai Dinas KPKP yang berada di lokasi tidak pernah dimintai persetujuan batas bidang tanah atas tanah yang diukur baik dari pihak Dinas Perumahan maupun BPN," demikian tertulis dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan Keuangan Pemprov DKI tahun 2015 yang diterbitkan BPK Perwakilan DKI Jakarta dan dikutip detikcom, Selasa (28/6/2016). 

Lahan Pemprov DKI yang dibeli sendiri. (Foto: Ahmad Ziaul F/detikcom)

Sampai dengan pemeriksaan berakhir, proses balik nama SHM atas nama ahli waris KS menjadi SHP atas nama Pemprov DKI belum selesai.