Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur mengajukan bantuan sebesar Rp 4,8 triliun kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada tahun anggaran 2017.
Bantuan tersebut diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur daerah mitra. (Baca: Rano Karno: Sejak Ketuanya Gubernur Banten, BKSP Tidak Akan Mati Suri!).
Bantuan tersebut diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur daerah mitra. (Baca: Rano Karno: Sejak Ketuanya Gubernur Banten, BKSP Tidak Akan Mati Suri!).
Kepala BKSP, Rano Karno mengatakan, total usulan yang diajukan kepada Pemprov DKI mencapai RP 4,8 triliun.
Anggaran tersebut untuk beberapa daerah, seperti Banten, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Depok, dan Cianjur.
Anggaran tersebut untuk beberapa daerah, seperti Banten, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Depok, dan Cianjur.
"Usulan totalnya mungkin sampai Rp 4 triliun lebih," ujar Rano Karno saat penyerahan usulan bantuan keuangan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Bodetabekjur tahun anggaran 2017, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (26/2/2016).
Usulan tersebut nantinya akan diverifikasi terlebih dahulu. Masing-masing daerah akan mendapatkan bantuan yang berbeda-beda, disesuaikan dengan kebutuhan.
"Ini kan baru usulan belum verifikasi. Masing-masing daerah besar kecilnya beda-beda," ujarnya.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku akan menampung usulan dari BKSP. Pihaknya akan melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum memberikan bantuan.
"Biasa usulan kami tampung semua. Yang sering terjadi daerah enggak siap eksekusi dokumen. Kami sih oke saja. Saya bilang kalau cuma 5-6 daerah mau Rp 5-6 triliun juga oke saja. Tapi tentu ada verifikasi," ujar dia.
Usulan tersebut nantinya akan diverifikasi terlebih dahulu. Masing-masing daerah akan mendapatkan bantuan yang berbeda-beda, disesuaikan dengan kebutuhan.
"Ini kan baru usulan belum verifikasi. Masing-masing daerah besar kecilnya beda-beda," ujarnya.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku akan menampung usulan dari BKSP. Pihaknya akan melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum memberikan bantuan.
"Biasa usulan kami tampung semua. Yang sering terjadi daerah enggak siap eksekusi dokumen. Kami sih oke saja. Saya bilang kalau cuma 5-6 daerah mau Rp 5-6 triliun juga oke saja. Tapi tentu ada verifikasi," ujar dia.
No comments:
Post a Comment