JAKARTA, KOMPAS.com — Penerapan kartu tanda anggota bagi pedagang kaki lima di DKI Jakarta diprediksi akan mengundang unjuk rasa dari para preman yang selama ini menjadi "penguasa" wilayah dan menarik pungutan liar dari para PKL.
"Paling mereka demo, cari alasan apa, misalnya tidak setuju Ahok jadi gubernur. Tidak apa-apa, gue senang cari gara-gara. Kalau tidak begitu kapan kerjanya. Kita taruhan aja berapa orang yang suka dengan yang tidak," kata Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota Jakarta, Jumat (4/7/2014).
Adapun terkait para PKL, Basuki menjamin keamanan mereka bila peraturan tersebut diterapkan. Retribusi yang akan dikenakan kepada para pedagang ini dia pastikan tak akan melebihi nominal yang selama ini dipungut para preman.
"Kita sediain polisi dan tentara. Jadi, kalau ada preman yang masih gangguin PKL, akan gue sikat. PKL yang ada di trotoar selama ini bayar lebih mahal (ke preman), tapi uangnya 'ditilep' tidak jelas ke mana. Kalau kami kan resmi," imbuh Basuki.
Seperti diberitakan sebelumnya, dalam waktu dekat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberlakukan aturan kepemilikan kartu tanda anggota bagi para PKL di DKI Jakarta. Kartu itu akan serupa dengan kartu ATM yang bisa sekaligus berfungsi untuk pembayaran retribusi melalui rekening dengan sistem autodebet.
Untuk membuat kartu anggota sekaligus rekening tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggandeng Bank DKI. Saat ini Dinas UMKM DKI masih melakukan kajian atas besaran iuran yang akan dikenakan kepada para PKL, diperkirakan antara Rp 5.000 hingga Rp 10.000 per hari. Pemberlakuan aturan tersebut bertujuan memastikan besaran dan aliran dana retribusi PKL.
No comments:
Post a Comment