Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, orang yang mengkritik judicial review UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang dia lakukan hanya salah mengerti.
Menurut dia, mereka salah paham dengan menafsirkan Basuki atau Ahok tidak setuju kewajiban cuti bagi petahana selama masa kampanye.
"Mereka kan menafsirkannya terbalik, seolah-olah saya pingin kembalikan ke masa lalu, boleh cuti on-off," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (8/8/2016).
Sementara, hal yang dia ajukan ke MK adalah sesuatu yang berbeda. Ahok menegaskan, dia setuju dengan kewajiban mengambil cuti bagi petahana pada masa kampanye.
Namun, dia ingin MK meninjau kembali kemungkinan adanya pilihan bagi calon petahana yang tidak ingin kampanye agar tidak perlu mengambil cuti.
"Statement saya jelas, saya bukan menentang soal cuti. Jangan dibolak-balik, kalau Anda mau kampanye ya wajib cuti, tapi jangan memaksa orang cuti kalau dia tidak mau kampanye," ujar Ahok.
Dia pun tidak mau lagi berdebat dengan banyak orang di media. Menurut dia, semua akan terlihat ketika sudah ditangani oleh MK.
"Kita enggak usah berdebat di media lah. Nanti di MK kan berbicara. Kenapa ada MK? Justru kan untuk menjadi hakim ketika ada tafsiran konstitusi yg tumpang tindih seperti ini," ujar Ahok.
Sikap Ahok yang mengajukan judicial review UU Pilkada ke MK menuai kritik dari berbagai orang.
Salah satunya adalah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang pernah mengatakan seorang kepala daerah yang beretika akan menaati ketentuan UU.
No comments:
Post a Comment