Bank Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta menyatakan penghitungan Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mengenai kemiskinan di Jakarta tidak tepat. Sebab, penghitungan dilakukan kurang dari setahun setelah diumumkannya hasil sebelumnya.
Kepala BI Perwakilan DKI Jakarta Donny Joewono mengatakan, data kemiskinan terbaru yang dilakukan BPS tidak menerapkan prinsip "apple to apple". Sebab data terbaru mengacu pada sensus pada Maret 2016.
Data itu, ujar Donny, kemudian dibandingkan dengan data per September 2015. Bukan "month to month".
"Data yang saya punya Maret seperti ini, September seperti ini. Tapi kalau melihat kan enggak boleh seperti itu. Harus dilihat setahun dan analisis," kata Donny di Balai Kota, Senin (1/8/2016).
Ia menyampaikannya usai rapat dengan Gubernur DKI JakartaBasuki Tjahaja Purnama. Menurut Donny, seharusnya penghitungan yang dilakukan BPS membandingkan data Maret 2016 dan Maret 2015. Bukan dengan September 2015. Sebab, kata dia, bulan September tidak bisa lepas dari kenaikan harga yang terjadi selama musim Lebaran pada Juni dan Juli.
"Jadi memang kalau dibandingkan dengan ketika saat Lebaran, pasti harga makanan naik, pasti garis kemiskinan juga naik dong. Jadi begitu cara membacanya. Jadi tidak bisa seperti itu (versi BPS)," ujar Donny.
Juli lalu, BPS merilis data kemiskinan di Jakarta yang mereka sebut meningkat 0,14 poin. Data tersebut menunjukkan, pada Maret 2016 jumlah penduduk miskin di Jakarta mencapai 384.300 orang atau 3,75 persen dari jumlah keseluruhan penduduk Ibu Kota.
Jumlah itu lebih tinggi dari jumlah pada September 2015 yang mencapai 368.670 orang atau 3,61 persen dari jumlah keseluruhan penduduk. (Baca: Wagub Djarot Ragukan Angka Kemiskinan di Jakarta dari BPS)
No comments:
Post a Comment