Sekretaris Kabinet Pramono Anungmenegaskan, pemerintah tidak pernah memerintahkan aparat penegak hukum menyadap Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono.
Hal tersebut terkait pernyataan SBY, di kantor DPP Partai Demokrat, Rabu (1/2/2017).
"Tidak pernah ada permintaan atau instruksi penyadapan kepada beliau (SBY), karena ini bagian dari penghormatan kepada presiden-presiden yang sudah ada," ujar Pramono di Kompleks Istana Presiden, Rabu sore.
Sebelumnya, SBY merespons pernyataan Gubernur non-aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama beserta kuasa hukum yang menuduh SBY meminta Ketua MUI Ma'ruf Amin menerbitkan fatwa penistaan agama kepada Basuki.
"Berangkat dari pernyataan pihak Pak Ahok yang memegang bukti atau transkrip atau apa pun yang menyangkut antara percakapan saya dan Pak Ma'ruf, saya nilai itu adalah sebuah kejahatan karena itu adalah penyadapan ilegal," ujar SBY dalam jumpa pers di kantor DPP Partai Demokrat, Rabu.
SBY meminta hukum segera ditegakkan. SBY memberikan peringatan jika penyadapan justru dilakukan penegak hukum.
"Kalau ternyata yang menyadap institusi negara, maka bola ada di Bapak Jokowi," kata SBY.
SBY mengakui, memang ada percakapan antara dirinya dengan Ma'ruf Amin pada 7 Oktober lalu. Ketika itu, Agus-Sylvi baru saja menemui sejumlah petinggi MUI, termasuk Ma'ruf.
Para petinggi MUI ini mengira SBY ikut bersama rombonganAgus-Sylvi. Namun, SBY tidak hadir. Setelah pertemuan itu, terjadilah percakapan antara SBY dan Ma'ruf hanya untuk berkabar.
SBY memastikan percakapannya itu tak terkait dengan kasus yang sedang dihadapi Ahok. Apabila kubu Ahok memiliki bukti rekaman dirinya dengan Ma'ruf, SBY pun merasa privasinya telah dilanggar.
"Kalau saya saja sebagai mantan presiden yang dapat pengamanan Paspampres begitu mudahnya disadap, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang lain. Rakyat yang lain, politisi yang lain," tutur SBY.
"Sangat mungkin mereka alami nasib yang sama dengan yang saya alami. Negara kita seperti rimba raya," kata dia.
No comments:
Post a Comment