Habib Rizieq Syihab menjadi ahli agama Islam yang dihadirkan jaksa dalam lanjutan sidang dugaan penodaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dalam kesaksiannya, Rizieq menyebut, dalam pidato Ahok, surat Al-Maidah ayat 51 dijadikan alat kebohongan.
"Kalimat dibohongi pakai surat Al-Maidah ayat 51. Sehingga saya garis bawahi pertama, siapa yang dibohongi, tentu adalah orang Islam yang hadir mendengarkan pidato terdakwa yang dipanggil terdakwa dengan 'bapak dan ibu'," kata Rizieq saat bersaksi di auditorium Kementerian Pertanian (Kementan), Jalan RM Harsono, Jakarta Selatan, Selasa (28/2/2017).
Menurut Rizieq, makna 'dibohongi pakai surat Al-Maidah ayat 51' adalah Al-Maidah tidak hanya digunakan sebagai alat kebohongan, tapi sumber kebohongan itu sendiri.
"Kedua tentu maksudnya kalau ditanya dibohongi pakai surat Al-Maidah ayat 51 berarti surat Al-Maidah di sini dijadikan alat kebohongan. Tidak hanya alat kebohongan, tapi sumber kebohongan. Ini yang kita nyatakan sebagai penodaan agama," tutur Rizieq.
Menurut Rizieq, orang yang membohongi adalah orang yang menggunakan surat Al-Maidah 51, siapa pun dia.
"Terdakwa tidak menyebut si A atau si B. Dia mengatakan 'jangan percaya sama orang dibohongi pakai Al-Maidah ayat 51'. Siapa orang yang dimaksud? Siapa pun," jelas Rizieq.
Rizieq juga mengatakan Ahok menyampaikan hal tersebut dalam konteks Pilkada. "Dalam konteks pilkada, dalam konteks pemilihan 'jangan pilih saya'. Tidak ada hubungannya dengan perikanan tidak ada hubungannya dengan tambak," imbuhnya.
Tuesday, February 28, 2017
Ini Alasan Ahok Sempatkan Datang ke Balai Kota Sebelum Jalani Sidang
Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) pagi ini menyempatkan diri menemui warga di Balai Kota sebelum bersidang dalam kasus dugaan penodaan agama. Ahok punya alasan tersendiri terkait dengan itu.
"Kan orang nunggu karena pasti banyak yang nggak tahu saya sidang. Yang tua-tua tadi," ucap Ahok di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (28/2/2017).
"Kalau dia nunggu sampai siang, bolak-balik, kasihan. Saya juga pengin langsung, lebih cepat," sambung Ahok.
Ahok bisa saja pergi langsung ke lokasi sidang yang bertempat di gedung Kementan, Jakarta Selatan. Namun dia merasa kasihan kepada warga, khususnya yang sudah tua, apabila harus menunggu untuk bertemu dengannya setelah dia selesai sidang.
"Saya tiap pagi dilaporin pagi-pagi orang udah ngantri, orang tua dari jam 6 pagi. Saya mampir dululah, kasihan orang tua," ungkap Ahok.
Ahok datang ke Balai Kota pagi ini dengan mengenakan baju kemeja batik berwarna hijau bercorak cokelat. Setelah sekitar 20 menit melayani aduan warga, Ahok bersiap-siap berangkat menuju pengadilan. "Yuk, berangkat," ujar Ahok.
Pada sidang ke-12 ini, Habib Rizieq akan dihadirkan sebagai saksi ahli agama oleh jaksa penuntut umum (JPU). Selain Habib Rizeiq, ada ahli dari MUI yang juga akan didengarkan kesaksiannya.
"Kan orang nunggu karena pasti banyak yang nggak tahu saya sidang. Yang tua-tua tadi," ucap Ahok di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (28/2/2017).
"Kalau dia nunggu sampai siang, bolak-balik, kasihan. Saya juga pengin langsung, lebih cepat," sambung Ahok.
Ahok bisa saja pergi langsung ke lokasi sidang yang bertempat di gedung Kementan, Jakarta Selatan. Namun dia merasa kasihan kepada warga, khususnya yang sudah tua, apabila harus menunggu untuk bertemu dengannya setelah dia selesai sidang.
"Saya tiap pagi dilaporin pagi-pagi orang udah ngantri, orang tua dari jam 6 pagi. Saya mampir dululah, kasihan orang tua," ungkap Ahok.
Ahok datang ke Balai Kota pagi ini dengan mengenakan baju kemeja batik berwarna hijau bercorak cokelat. Setelah sekitar 20 menit melayani aduan warga, Ahok bersiap-siap berangkat menuju pengadilan. "Yuk, berangkat," ujar Ahok.
Pada sidang ke-12 ini, Habib Rizieq akan dihadirkan sebagai saksi ahli agama oleh jaksa penuntut umum (JPU). Selain Habib Rizeiq, ada ahli dari MUI yang juga akan didengarkan kesaksiannya.
Polisi Minta Massa di Luar Sidang Ahok Tetap Tertib
Massa pro dan kontra Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mulai memadati area di luar gedung Kementerian Pertanian, Jl RM Harsono, Jaksel. Polisi mengimbau massa tetap tertib saat berorasi.
"Selamat datang di Kementan para kiai dan ulama. Kami mengimbau untuk sama-sama mengikuti kegiatan dan memohon untuk menyampaikan aspirasi dengan tertib," imbau personel polisi wanita melalui pengeras suara di depan gedung Kementan, Jalan RM Harsono, Selasa (28/2/2017).
Suasana di luar sidang Ahok, Selasa (28/2/2017) Foto: Hary Lukita/detikcom
|
Suasana di luar sidang Ahok, Selasa (28/2/2017) Foto: Hary Lukita/detikcomTampak juga tim medis GNPF MUI yang ikut bersiaga. Ada 50 orang, yang terdiri dari dokter umum dan spesialis, yang ikut bersiaga membantu massa.
"Namun memang ini lebih spesial karena imam besar ormas Islam kita datang menjadi saksi. Jadi banyak relawan yang datang," ujar dokter Iqbal, relawan tim medis GNPF MUI.
Selain itu, ada beberapa posko kesehatan dari ormas lainnya. Posko tersebut di antaranya Internasional Islamic Medicine Foundation (IIMF) dan Asosiasi Relawan Medis Islam Indonesia.
Foto: Hary Lukita/detikcom
|
Foto: Hary Lukita/detikcomJelang Habib Rizieq Bersaksi, Ahok Layani Warga di Balai Kota
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyempatkan diri melayani aduan warga Ibu Kota sebelum berangkat menghadiri sidang ke-12 kasus dugaan penistaan agama. Ia mendengarkan dan memberikan solusi bagi permasalahan warganya.
Ahok, yang mengenakan baju kemeja batik berwarna hijau bercorak cokelat, disambut sejumlah warga yang telah antre di gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (28/2/2017).
"Foto dulu, Pak," kata warga.
Ahok lantas mengiyakan ajakan warga. Dia terus tersenyum selama diajak berfoto.
Ahok kemudian melihat berkas-berkas aduan warga. Sesekali dia mengobrol dengan warga yang mengadu. Salah satunya, ada warga yang mengadu seputar masalah sertifikat tanah. Ada juga seorang warga yang ingin mendapatkan rumah susun dan Ahok menyarankan untuk mendaftar terlebih dahulu.
Setelah sekitar 20 menit melayani aduan warga, Ahok bersiap-siap berangkat menuju pengadilan. "Yuk, berangkat," ujar Ahok.
Pada sidang ke-12 ini, Habib Rizieq akan dihadirkan sebagai saksi ahli agama oleh jaksa penuntut umum (JPU). Selain Habib Rizeiq, ada ahli dari MUI yang juga akan didengarkan kesaksiannya.
Tuesday, February 21, 2017
Membedah janji DP rumah nol Rupiah ala Anies-Sandi untuk ke DKI 1
Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta nomor urut tiga Anies Baswedan, mengajukan gagasan soal Down Payment (uang muka) rumah nol persen bagi warga Jakarta. Hal itu dilakukan Anies karena banyak warga ekonomi menengah ke bawah merasa keberatan membayar DP untuk memiliki sebuah rumah.
"Jadi konkretnya adalah siapa pun yang mau membangun rumah itu punya kendala pada DP. DP kan selalu besar," ungkap Anies.
Program tersebut, kata Anies, nantinya akan difasilitasi Bank DKI. "Kalau untuk bank, tentu Bank DKI. Karena satu, Bank DKI jadi punya usaha lebih banyak dan yang kedua warga juga lebih diuntungkan karena bisa dapat rumah," tuturnya.
"Jadi begini, Anda bangun rumah sendiri dengan mengajukan KPR ke bank. Nanti bank akan memberikan kredit tanpa DP," tambah Anies.
Anies menjelaskan, persyaratan mengikuti program ini adalah warga harus menabung di bank pemberi kredit selama enam bulan dengan nilai 10 persen dari harga rumah.
"Dengan cara begitu, maka akan cukup dihitung sebagai pengganti DP. Uang tersebut digunakan sebagai pengganti DP," jelas Anies.
Adapun untuk luas rumah, Anies menyatakan tidak ada batasan tertentu. Hanya saja, rumah tersebut tidak tergolong rumah menengah ke atas.
"(Luas rumah) Bebas sebenarnya. Tapi begini, rumahnya tentu untuk warga kelas menengah ke bawah jadi bukan yang rumah besar. Secara umum mereka yang punya rumah besar tidak akan pakai fasilitas seperti ini," sebut Anies.
Program andalan ini jika dilihat sungguh menggiurkan. Masyarakat pun dibuat berharap agar calon gubernur ini bisa menang dan mewujudkan janjinya.
Namun, sejumlah pihak mengungkapkan jika program ini tidak realistis untuk diwujudkan. Bagaimana penjelasannya?
Pengembang tak menyetujui dengan program DP rumah nol Rupiah ini. Sebab, Bank Indonesia sendiri telah menerapkan aturan DP rumah minimal 10 persen agar pengembang juga aman dalam bisnis rumah tersebut.
Uang muka, bagi penjual, berfungsi untuk memastikan dan menjamin bahwa pembeli akan melakukan proses pembayaran pada bulan-bulan berikutnya dalam skema kredit.
"Biasanya kalau tanpa DP harganya lumayan bengkak," kata Sales Eksekutif Paradise Resort Ahmad Charist saat ditemui merdeka.com.
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo juga mengatakan program batas minimal DP sudah diatur dalam aturan Loan to Value (LTV) atau uang muka kredit pemilikan rumah (KPR). Aturan ini tertuang dalam PBI Nomor 18/16/PBI/2016 tentang Rasio Loan to Value untuk kredit properti, uang muka yang harus dibayarkan dari jenis rumah yang diakusisi, minimal 15 persen.
"Enggak-enggak, sebetulnya kita ada mengatur tentang LTV jadi tentu harus ada minimum DP untuk penyaluran kredit," kata Agus di Kantornya.
Agus juga mengatakan jika rencana itu benar-benar direalisasikan maka kedua calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tersebut mendapat teguran dari otoritas terkait.
"Kalau seandainya 0 persen tentu itu menyalahi dan sebaiknya jangan dilakukan karena nanti akan mendapatkan teguran dari otoritas," pungkasnya.
Selain itu, BI mengatakan pengaturan DP bertujuan salah satunya untuk mencegah timbulnya bubble di industri properti. Seperti kejadian di Amerika Serikat pada 2007 hingga 2008.
Kredit dengan DP rendah mempunyai rasio kredit macet yang tinggi. Alhasil bank harus menarik kembali barang yang telah dikreditkan. Namun barang itu secara nilai turun karena sudah merupakan barang bekas.
Bagaimana tanggapan Anies dengan sejumlah sentilan ini? Dia menjelaskan
Pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mengakui masih banyak pihak salah paham mengenai program kredit rumah tanpa Down Payment (DP). Padahal konsep diusung mereka, yakni mencicil rumah dengan uang nol Rupiah. Sementara, menurutnya, banyak warga Jakarta mengartikan program tersebut dengan DP 0 persen.
"Bukan nol persen, tapi DP-nya nol Rupiah. Makanya, itu si debitur harus mengumpulkan dana sekitar enam bulan untuk DP tersebut," kata Anies.
Dia menampik bahwa program ini akan menyalahi aturan Loan to Value (LTV) dari Bank Indonesia. Sebab, mereka meyakini bahwa program ini tidak melakukan pelanggaran apapun.
Bank Indonesia (BI) menyebut aturan LTV minimal 15 persen dari harga rumah. Aturan itu bahkan tertuang dalam Peraturan BI (PBI) Pasal 17 Nomor 18/16/PBI/2016 tentang Rasio Loan to Value untuk kredit properti. Tetapi, bagi Anies aturan itu tetap sah bila masuk dalam program pemerintah daerah (Pemda).
"Tidak menyalahi aturan, jika itu termasuk dalam program pemerintah daerah," tegas Anies.
Untuk itu, dia merasa seharusnya banyak pihak menghargai solusi dihadirkan pihaknya guna mempermudah warga Ibukota memiliki tempat tinggal. Terutama dengan cara lebih mudah dan membahagiakan warga ke depannya.
"Buatlah solusi alternatif untuk menyelesaikan permasalahan warga Jakarta yang kesulitan mendapatkan rumah sebagai hak milik," terangnya.
"Jadi konkretnya adalah siapa pun yang mau membangun rumah itu punya kendala pada DP. DP kan selalu besar," ungkap Anies.
Program tersebut, kata Anies, nantinya akan difasilitasi Bank DKI. "Kalau untuk bank, tentu Bank DKI. Karena satu, Bank DKI jadi punya usaha lebih banyak dan yang kedua warga juga lebih diuntungkan karena bisa dapat rumah," tuturnya.
"Jadi begini, Anda bangun rumah sendiri dengan mengajukan KPR ke bank. Nanti bank akan memberikan kredit tanpa DP," tambah Anies.
Anies menjelaskan, persyaratan mengikuti program ini adalah warga harus menabung di bank pemberi kredit selama enam bulan dengan nilai 10 persen dari harga rumah.
"Dengan cara begitu, maka akan cukup dihitung sebagai pengganti DP. Uang tersebut digunakan sebagai pengganti DP," jelas Anies.
Adapun untuk luas rumah, Anies menyatakan tidak ada batasan tertentu. Hanya saja, rumah tersebut tidak tergolong rumah menengah ke atas.
"(Luas rumah) Bebas sebenarnya. Tapi begini, rumahnya tentu untuk warga kelas menengah ke bawah jadi bukan yang rumah besar. Secara umum mereka yang punya rumah besar tidak akan pakai fasilitas seperti ini," sebut Anies.
Program andalan ini jika dilihat sungguh menggiurkan. Masyarakat pun dibuat berharap agar calon gubernur ini bisa menang dan mewujudkan janjinya.
Namun, sejumlah pihak mengungkapkan jika program ini tidak realistis untuk diwujudkan. Bagaimana penjelasannya?
Pengembang tak menyetujui dengan program DP rumah nol Rupiah ini. Sebab, Bank Indonesia sendiri telah menerapkan aturan DP rumah minimal 10 persen agar pengembang juga aman dalam bisnis rumah tersebut.
Uang muka, bagi penjual, berfungsi untuk memastikan dan menjamin bahwa pembeli akan melakukan proses pembayaran pada bulan-bulan berikutnya dalam skema kredit.
"Biasanya kalau tanpa DP harganya lumayan bengkak," kata Sales Eksekutif Paradise Resort Ahmad Charist saat ditemui merdeka.com.
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo juga mengatakan program batas minimal DP sudah diatur dalam aturan Loan to Value (LTV) atau uang muka kredit pemilikan rumah (KPR). Aturan ini tertuang dalam PBI Nomor 18/16/PBI/2016 tentang Rasio Loan to Value untuk kredit properti, uang muka yang harus dibayarkan dari jenis rumah yang diakusisi, minimal 15 persen.
"Enggak-enggak, sebetulnya kita ada mengatur tentang LTV jadi tentu harus ada minimum DP untuk penyaluran kredit," kata Agus di Kantornya.
Agus juga mengatakan jika rencana itu benar-benar direalisasikan maka kedua calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tersebut mendapat teguran dari otoritas terkait.
"Kalau seandainya 0 persen tentu itu menyalahi dan sebaiknya jangan dilakukan karena nanti akan mendapatkan teguran dari otoritas," pungkasnya.
Selain itu, BI mengatakan pengaturan DP bertujuan salah satunya untuk mencegah timbulnya bubble di industri properti. Seperti kejadian di Amerika Serikat pada 2007 hingga 2008.
Kredit dengan DP rendah mempunyai rasio kredit macet yang tinggi. Alhasil bank harus menarik kembali barang yang telah dikreditkan. Namun barang itu secara nilai turun karena sudah merupakan barang bekas.
Bagaimana tanggapan Anies dengan sejumlah sentilan ini? Dia menjelaskan
Pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mengakui masih banyak pihak salah paham mengenai program kredit rumah tanpa Down Payment (DP). Padahal konsep diusung mereka, yakni mencicil rumah dengan uang nol Rupiah. Sementara, menurutnya, banyak warga Jakarta mengartikan program tersebut dengan DP 0 persen.
"Bukan nol persen, tapi DP-nya nol Rupiah. Makanya, itu si debitur harus mengumpulkan dana sekitar enam bulan untuk DP tersebut," kata Anies.
Dia menampik bahwa program ini akan menyalahi aturan Loan to Value (LTV) dari Bank Indonesia. Sebab, mereka meyakini bahwa program ini tidak melakukan pelanggaran apapun.
Bank Indonesia (BI) menyebut aturan LTV minimal 15 persen dari harga rumah. Aturan itu bahkan tertuang dalam Peraturan BI (PBI) Pasal 17 Nomor 18/16/PBI/2016 tentang Rasio Loan to Value untuk kredit properti. Tetapi, bagi Anies aturan itu tetap sah bila masuk dalam program pemerintah daerah (Pemda).
"Tidak menyalahi aturan, jika itu termasuk dalam program pemerintah daerah," tegas Anies.
Untuk itu, dia merasa seharusnya banyak pihak menghargai solusi dihadirkan pihaknya guna mempermudah warga Ibukota memiliki tempat tinggal. Terutama dengan cara lebih mudah dan membahagiakan warga ke depannya.
"Buatlah solusi alternatif untuk menyelesaikan permasalahan warga Jakarta yang kesulitan mendapatkan rumah sebagai hak milik," terangnya.
Santainya Jokowi dituding 'beking' Ahok hingga digugat ke PTUN
Polemik kembalinya Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) menduduki kursi Gubernur DKI Jakarta pascacuti kampanye Pilkada terus bergulir. Sebab, kembalinya Ahok menjadi gubernur dinilai melanggar Pasal 83 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, karena belum rampung kasus penodaan agama hingga menyeretnya menjadi terdakwa.
Kritik keras datang dari sejumlah fraksi di DPR dan DPRD. Bahkan, empat fraksi di DPR mengajukan hak angket yang disebut 'Ahok Gate' guna mendesak pemerintah pusat mencopot sementara mantan Bupati Belitung Timur itu sebagai gubernur usai tersandung masalah hukum.
Empat fraksi itu adalah PAN, PKS, Partai Demokrat dan Partai Gerindra. Sementara itu, empat fraksi DPRD DKI menolak rapat di Balai Kota sebagai bentuk kembalinya Ahok sebagai gubernur.
Sejumlah fraksi partai politik di DPR juga menggulirkan hak angket kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena belum dikeluarkannya surat pemberhentian sementara Ahok dari jabatannya. Bukan hanya hak angket, Jokowi juga digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena mengaktifkan kembali Ahok sebagai gubernur.
Jokowi digugat ke PTUN oleh Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Usamah Hisyam dan Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) juga melayangkan gugatan yang sama ke PTUN. Tuntutan agar Ahok dicopot sebagai gubernur juga dilakukan massa dari gabungan ormas dengan beraksi di gedung DPR, Selasa (21/2) ini.
Sejumlah perwakilan ormas kemarin bahkan mengunjungi DPR agar membantu menyampaikan tuntutan aksi 212 kepada Presiden Jokowi. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku telah dua kali bersurat kepada Presiden Jokowi berisi aspirasi masyarakat termasuk tuntutan soal pemberhentian Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari jabatan Gubernur DKI Jakarta.
"Saya sudah sampaikan ke Presiden karena ini hal urgen ya. Tapi belum ada respons dari Presiden. Saya kira akan saya tulis lagi, ada beberapa surat yang saya tulis kepada Presiden terkait hal yang sama supaya ini menyalurkan aspirasi masyarakat secara langsung," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/2).
"Sudah kedua, dengan ini mungkin tiga atau empat surat lagi yang saya tulis lah supaya sampai. Karena Presiden harus mendengar aspirasi rakyat," sambungnya.
Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan kepala negara menghormati hukum Tanah Air. Jokowi mempersilakan jika ada pihak-pihak yang ingin mengajukan gugatan atas putusan pemerintah.
"Kalau enggak ada yang puas, silakan melakukan mekanisme sesuai aturan yang berlaku. Ke PTUN pun silakan saja," kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/2).
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, sebagai pihak yang memiliki wewenang hal itu menyatakan belum bisa menonaktifkan Ahok dari Gubernur DKI karena belum mendapat keputusan hukum tetap. Dalam kasus penistaan Agama Islam, Ahok terancam dua pasal, yakni 156 KUHP atau 156 a KUHP.
Pasal 156 KUHP mengatur ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. Sementara pasal 156a KUHP mengatur ancaman pidana paling lama lima tahun.
Karena itu, Kemendagri masih menunggu pasal mana yang akan digunakan jaksa dalam tuntutan. Sembari menunggu keputusan hukum tetap, Kemendagri mengajukan permohonan fatwa status hukum Ahok ke Mahkamah Agung (MA).
Pada sore hari ini, Tjahjo Kumolo mengaku sudah mendapat fatwa dari MA. Namun, fatwa itu bersifat rahasia dan tidak bermuatan pendapat MA.
Menurut mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini, MA belum bisa memberikan pendapat karena kasus penistaan Agama Islam masih berjalan.
"Prinsipnya, pendapat/penjelasan apapun dari MA, pasti Kemendagri menghormatinya. Pertimbangannya karena sedang ada proses pengadilan dan gugatan, jadi MA belum bisa memberikan pendapat. Itu saya sebagai Mendagri memahami sekali pendapat/pernyataan MA, jadi tidak perlu menjadi polemik," ujar dia. [gil]
Kritik keras datang dari sejumlah fraksi di DPR dan DPRD. Bahkan, empat fraksi di DPR mengajukan hak angket yang disebut 'Ahok Gate' guna mendesak pemerintah pusat mencopot sementara mantan Bupati Belitung Timur itu sebagai gubernur usai tersandung masalah hukum.
Empat fraksi itu adalah PAN, PKS, Partai Demokrat dan Partai Gerindra. Sementara itu, empat fraksi DPRD DKI menolak rapat di Balai Kota sebagai bentuk kembalinya Ahok sebagai gubernur.
Sejumlah fraksi partai politik di DPR juga menggulirkan hak angket kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena belum dikeluarkannya surat pemberhentian sementara Ahok dari jabatannya. Bukan hanya hak angket, Jokowi juga digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena mengaktifkan kembali Ahok sebagai gubernur.
Jokowi digugat ke PTUN oleh Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Usamah Hisyam dan Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) juga melayangkan gugatan yang sama ke PTUN. Tuntutan agar Ahok dicopot sebagai gubernur juga dilakukan massa dari gabungan ormas dengan beraksi di gedung DPR, Selasa (21/2) ini.
Sejumlah perwakilan ormas kemarin bahkan mengunjungi DPR agar membantu menyampaikan tuntutan aksi 212 kepada Presiden Jokowi. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku telah dua kali bersurat kepada Presiden Jokowi berisi aspirasi masyarakat termasuk tuntutan soal pemberhentian Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari jabatan Gubernur DKI Jakarta.
"Saya sudah sampaikan ke Presiden karena ini hal urgen ya. Tapi belum ada respons dari Presiden. Saya kira akan saya tulis lagi, ada beberapa surat yang saya tulis kepada Presiden terkait hal yang sama supaya ini menyalurkan aspirasi masyarakat secara langsung," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/2).
"Sudah kedua, dengan ini mungkin tiga atau empat surat lagi yang saya tulis lah supaya sampai. Karena Presiden harus mendengar aspirasi rakyat," sambungnya.
Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan kepala negara menghormati hukum Tanah Air. Jokowi mempersilakan jika ada pihak-pihak yang ingin mengajukan gugatan atas putusan pemerintah.
"Kalau enggak ada yang puas, silakan melakukan mekanisme sesuai aturan yang berlaku. Ke PTUN pun silakan saja," kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/2).
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, sebagai pihak yang memiliki wewenang hal itu menyatakan belum bisa menonaktifkan Ahok dari Gubernur DKI karena belum mendapat keputusan hukum tetap. Dalam kasus penistaan Agama Islam, Ahok terancam dua pasal, yakni 156 KUHP atau 156 a KUHP.
Pasal 156 KUHP mengatur ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. Sementara pasal 156a KUHP mengatur ancaman pidana paling lama lima tahun.
Karena itu, Kemendagri masih menunggu pasal mana yang akan digunakan jaksa dalam tuntutan. Sembari menunggu keputusan hukum tetap, Kemendagri mengajukan permohonan fatwa status hukum Ahok ke Mahkamah Agung (MA).
Pada sore hari ini, Tjahjo Kumolo mengaku sudah mendapat fatwa dari MA. Namun, fatwa itu bersifat rahasia dan tidak bermuatan pendapat MA.
Menurut mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini, MA belum bisa memberikan pendapat karena kasus penistaan Agama Islam masih berjalan.
"Prinsipnya, pendapat/penjelasan apapun dari MA, pasti Kemendagri menghormatinya. Pertimbangannya karena sedang ada proses pengadilan dan gugatan, jadi MA belum bisa memberikan pendapat. Itu saya sebagai Mendagri memahami sekali pendapat/pernyataan MA, jadi tidak perlu menjadi polemik," ujar dia. [gil]
Ahok Curhat di Bukit Duri soal Kebijakannya yang Kerap Dipolitisasi
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meninjau kawasan Bukit Duri yang beberapa waktu lalu sempat terendam banjir, Senin (20/2/2017). Pria yang akrab disapa Ahok itu datang ke lokasi tersebut sekaligus untuk berdialog dengan warga dan memberi pemahaman soal pentingnya normalisasi.
Ahok tidak bermanis-manis dengan warga. Dia langsung mengatakan bahwa permukiman mereka harus dibongkar demi kelancaran normalisasi. Kebanyakan warga saat itu mengangguk ketika mendengar penjelasan Ahok.
Ahok sempat masuk ke sebuah ruangan yang biasa menjadi tempat pengungsian warga jika banjir terjadi. Saat melihat-lihat ruangan itu, Ahok seakan menumpahkan keluh kesahnya kepada warga yang mendampinginya.
"Saya tuh, aduh sudah kesel. Sebenarnya tahun lalu kalau (masalah) rusun enggak macam-macam, beres, Pak," ujar Ahok kepada warga.
(Baca: Ahok Jelaskan Alasan Banjir di Cipinang Muara Lama Surut )
Ahok menyinggung sikap Pemprov DKI untuk melakukan normalisasi kerap dikritik. Khususnya karena proses pembebasan lahan yang tidak jarang ditentang warga.
Menurut Ahok, lawan politiknya sering menggunakan isu penertiban permukiman warga untuk menyerang dia.
"Politik sama ini beda, Pak. Kami kan orang kerja. Digabung sama politik, pusing kita. Mudah-mudahan segera kami beresin," kata Ahok.
Ahok sempat menyinggung soal Indonesia yang menjadi penyumbang TBC di dunia. Salah satu penyebabnya adalah karena banyaknya warga yang tinggal di permukiman padat dan lembab seperti di Bukit Duri.
Ahok menegaskan tidak bisa membiarkan hal ini.
"Marah sama saya silakan deh, yang penting kebaikan mereka," ujar Ahok.
Merasa difitnah
Ahok mengaku sering disebut tidak manusiawi. Padahal yang dia lakukan adalah untuk kebaikan warga Jakarta. Ahok menegaskan akan terus melanjutkan program normalisasi sungai untuk menghilangkan banjir.
"Selama niat kami baik, kenapa enggak dilakuin? Kecuali kalau niat saya jahat, kami bongkar lalu kasih ke pengembang swasta agar mereka kuasai, itu baru saya ga bener," ujar Ahok.
Ahok menceritakan fitnah-fitnah yang pernah ditujukan kepada dia. Pernah beredar kabar bahwa warga yang dipindahkan ke rusun hanya boleh menetap di sana selama delapan tahun dan setelah itu mereka akan diusir oleh Pemprov DKI.
Ahok mengatakan tidak pernah ada kebijakan itu. Ahok menilai fitnah semacam itu semakin gencar saat pilkada seperti ini.
"Anda baca enggak pergub saya? Rusun tiap dua tahun boleh diperpanjang, sudah itu saja, terus anak mantunya berhak mewarisi," ujar Ahok.
"Tapi bisa lho difitnah. Kasih kertas seolah ada perjanjian tiga kali nyambung (sewa rusun) lalu putus. Kapan ada perjanjian itu? Tapi ya gitu, orang mau jadi gubernur itu fitnah apapun, nekat," kata Ahok.
Kesulitan mengedukasi
Warga yang mendengarkan Ahok menyimak dengan seksama. Ahok mengatakan tidak mudah mendidik warga agar mau tinggal di rusun. Awalnya, warga sempat melakukan hal yang tidak baik untuk melawan pemerintah.
"Kami setengah mati untuk mendidik, pindahin orang ke rusun enggak gampang. Waktu pertama kali pindah, mereka bisa buang kotoran anaknya itu sepanjang gang. Kami bersihin. Itu sengaja," ujar Ahok.
Warga yang mendengar Ahok merasa kaget.
"Padahal itu ganggu diri sendiri ya Pak," ucap seorang warga.
"(Dia) enggak mau tahu," kata Ahok.
Protes warga juga berlanjut ketika mereka menolak membayar biaya pemeliharaan rusun sebesar Rp 5.000 per hari dengan alasan tidak ada uang. Padahal, kata Ahok, mereka mampu membeli rokok dan pulsa telepon.
Selain itu, kata Ahok, ada sebagian oknum LSM yang memperkeruh suasana batin warga sehingga mereka menjadi semakin sulit menerima normalisasi dan tinggal di rusun. Di akhir curhatanya, Ahok pun mengatakan sudah tidak peduli lagi dengan serangan-serangan terhadap dia.
"Saya sih enggak peduli lah, peduli amat," kata Ahok.
Pembicaraan itu pun selesai. Ahok sejak tadi tidak hanya didengarkan oleh beberapa orang warga saja. Melainkan juga sekelompok anggota PPSU yang mau mengajaknya foto bersama.
"Yaudah yuk foto-foto," ajak Ahok yang sudah kembali riang, sambil berjalan ke sudut ruangan.
Ahok tidak bermanis-manis dengan warga. Dia langsung mengatakan bahwa permukiman mereka harus dibongkar demi kelancaran normalisasi. Kebanyakan warga saat itu mengangguk ketika mendengar penjelasan Ahok.
Ahok sempat masuk ke sebuah ruangan yang biasa menjadi tempat pengungsian warga jika banjir terjadi. Saat melihat-lihat ruangan itu, Ahok seakan menumpahkan keluh kesahnya kepada warga yang mendampinginya.
"Saya tuh, aduh sudah kesel. Sebenarnya tahun lalu kalau (masalah) rusun enggak macam-macam, beres, Pak," ujar Ahok kepada warga.
(Baca: Ahok Jelaskan Alasan Banjir di Cipinang Muara Lama Surut )
Ahok menyinggung sikap Pemprov DKI untuk melakukan normalisasi kerap dikritik. Khususnya karena proses pembebasan lahan yang tidak jarang ditentang warga.
Menurut Ahok, lawan politiknya sering menggunakan isu penertiban permukiman warga untuk menyerang dia.
"Politik sama ini beda, Pak. Kami kan orang kerja. Digabung sama politik, pusing kita. Mudah-mudahan segera kami beresin," kata Ahok.
Ahok sempat menyinggung soal Indonesia yang menjadi penyumbang TBC di dunia. Salah satu penyebabnya adalah karena banyaknya warga yang tinggal di permukiman padat dan lembab seperti di Bukit Duri.
Ahok menegaskan tidak bisa membiarkan hal ini.
"Marah sama saya silakan deh, yang penting kebaikan mereka," ujar Ahok.
Merasa difitnah
Ahok mengaku sering disebut tidak manusiawi. Padahal yang dia lakukan adalah untuk kebaikan warga Jakarta. Ahok menegaskan akan terus melanjutkan program normalisasi sungai untuk menghilangkan banjir.
"Selama niat kami baik, kenapa enggak dilakuin? Kecuali kalau niat saya jahat, kami bongkar lalu kasih ke pengembang swasta agar mereka kuasai, itu baru saya ga bener," ujar Ahok.
Ahok menceritakan fitnah-fitnah yang pernah ditujukan kepada dia. Pernah beredar kabar bahwa warga yang dipindahkan ke rusun hanya boleh menetap di sana selama delapan tahun dan setelah itu mereka akan diusir oleh Pemprov DKI.
Ahok mengatakan tidak pernah ada kebijakan itu. Ahok menilai fitnah semacam itu semakin gencar saat pilkada seperti ini.
"Anda baca enggak pergub saya? Rusun tiap dua tahun boleh diperpanjang, sudah itu saja, terus anak mantunya berhak mewarisi," ujar Ahok.
"Tapi bisa lho difitnah. Kasih kertas seolah ada perjanjian tiga kali nyambung (sewa rusun) lalu putus. Kapan ada perjanjian itu? Tapi ya gitu, orang mau jadi gubernur itu fitnah apapun, nekat," kata Ahok.
Kesulitan mengedukasi
Warga yang mendengarkan Ahok menyimak dengan seksama. Ahok mengatakan tidak mudah mendidik warga agar mau tinggal di rusun. Awalnya, warga sempat melakukan hal yang tidak baik untuk melawan pemerintah.
"Kami setengah mati untuk mendidik, pindahin orang ke rusun enggak gampang. Waktu pertama kali pindah, mereka bisa buang kotoran anaknya itu sepanjang gang. Kami bersihin. Itu sengaja," ujar Ahok.
Warga yang mendengar Ahok merasa kaget.
"Padahal itu ganggu diri sendiri ya Pak," ucap seorang warga.
"(Dia) enggak mau tahu," kata Ahok.
Protes warga juga berlanjut ketika mereka menolak membayar biaya pemeliharaan rusun sebesar Rp 5.000 per hari dengan alasan tidak ada uang. Padahal, kata Ahok, mereka mampu membeli rokok dan pulsa telepon.
Selain itu, kata Ahok, ada sebagian oknum LSM yang memperkeruh suasana batin warga sehingga mereka menjadi semakin sulit menerima normalisasi dan tinggal di rusun. Di akhir curhatanya, Ahok pun mengatakan sudah tidak peduli lagi dengan serangan-serangan terhadap dia.
"Saya sih enggak peduli lah, peduli amat," kata Ahok.
Pembicaraan itu pun selesai. Ahok sejak tadi tidak hanya didengarkan oleh beberapa orang warga saja. Melainkan juga sekelompok anggota PPSU yang mau mengajaknya foto bersama.
"Yaudah yuk foto-foto," ajak Ahok yang sudah kembali riang, sambil berjalan ke sudut ruangan.
Imbas Banjir di Taman Kota, Daan Mogot Macet Parah
Imbas hujan sejak Selasa (21/2/2017) dini hari, akses Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, pada Selasa pagi macet parah. Kemacetan terasa beberapa kilometer sebelum memasuki Jakarta Barat, tepatnya dekat Terminal Bus Kalideres hingga lampu merah Rawa Buaya.
Pantauan Kompas.com pada pukul 08.30 WIB, antrean kendaraan sudah mengular hingga perbatasan Tangerang dan Jakarta.
Sebagian besar kendaraan roda dua nampak melaju lawan arah dengan mengambil jalur bus Transjakarta dari arah Jakarta ke Tangerang.
Akibat panjangnya antrean kendaraan, jalur Transjakarta di kedua arah sudah tidak steril lagi. Semua kendaraan memadati jalur manapun yang masih kosong.
Layanan bus Transjakarta pun terhambat. Guna mengatasi kemacetan itu, sejumlah personel polisi lalu lintas dibantu Brimob terlihat turun mengarahkan pengendara di lampu merah Rawa Buaya.
Menurut beberapa polisi yang bertugas di lokasi, pengendara yang menuju Pesing dan Grogol sementara tidak bisa lewat karena banjir.
"Banjir di Taman Kota, dalam, enggak bisa lewat. Putar balik saja," kata seorang personel Brimob.
Polisi di lokasi juga menginformasikan untuk lalu lintas ke arah Puri dan Kembangan macet total. Kemacetan terjadi di lampu merah dekat kantor Wali Kota Jakarta Barat.
Kondisi di lokasi masih hujan sedang. Tidak sedikit pengendara sepeda motor yang menepi dan berteduh di halte pinggir jalan.
Pantauan Kompas.com pada pukul 08.30 WIB, antrean kendaraan sudah mengular hingga perbatasan Tangerang dan Jakarta.
Sebagian besar kendaraan roda dua nampak melaju lawan arah dengan mengambil jalur bus Transjakarta dari arah Jakarta ke Tangerang.
Akibat panjangnya antrean kendaraan, jalur Transjakarta di kedua arah sudah tidak steril lagi. Semua kendaraan memadati jalur manapun yang masih kosong.
Layanan bus Transjakarta pun terhambat. Guna mengatasi kemacetan itu, sejumlah personel polisi lalu lintas dibantu Brimob terlihat turun mengarahkan pengendara di lampu merah Rawa Buaya.
Menurut beberapa polisi yang bertugas di lokasi, pengendara yang menuju Pesing dan Grogol sementara tidak bisa lewat karena banjir.
"Banjir di Taman Kota, dalam, enggak bisa lewat. Putar balik saja," kata seorang personel Brimob.
Polisi di lokasi juga menginformasikan untuk lalu lintas ke arah Puri dan Kembangan macet total. Kemacetan terjadi di lampu merah dekat kantor Wali Kota Jakarta Barat.
Kondisi di lokasi masih hujan sedang. Tidak sedikit pengendara sepeda motor yang menepi dan berteduh di halte pinggir jalan.
Jakarta Banjir, Ahok Singgung Pentingnya Normalisasi Sungai
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan beberapa pintu air sudah dalam status siaga I, setelah hujan deras yang terus mengguyur Jakarta sejak Senin (20/2/2017). Ahok menuturkan, salah satu contoh pintu air yang siaga I adalah pintu air Karet.
"Ya kami harus nunggu. Kalau hujannya terus menerus kan normalisasi kami enggak cukup (belum optimal)," kata pria yang akrab disapa Ahok tersebut, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (21/2/2017).
(Baca: Imbas Banjir di Taman Kota, Daan Mogot Macet Parah)
Ahok mengungkapkan, air di sungai maupun waduk akan meluap jija hujan terus mengguyur. Terlebih jika tampungan air tersebut sudah diduduki dan belum dinormalisasi.
"Makanya saya selalu katakan, kalau kamu dilimpahin air begitu banyak, caranya gimana? Sediain gelas atau wadah yang besar. Nah sekarang wadah semakin sempit, ya mesti normalisasi, waduk-waduk mesti dibesarin," kata Ahok.
Sejumlah jalan tergenang akibat hujan deras hingga Selasa pagi. Ketinggian genangan bervariasi, mulai 20 sentimeter hingga 40 sentimeter.
Genangan di sejumlah titik di Jakarta mulai terjadi sejak sekitar pukul 05.30.
"Ya kami harus nunggu. Kalau hujannya terus menerus kan normalisasi kami enggak cukup (belum optimal)," kata pria yang akrab disapa Ahok tersebut, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (21/2/2017).
(Baca: Imbas Banjir di Taman Kota, Daan Mogot Macet Parah)
Ahok mengungkapkan, air di sungai maupun waduk akan meluap jija hujan terus mengguyur. Terlebih jika tampungan air tersebut sudah diduduki dan belum dinormalisasi.
"Makanya saya selalu katakan, kalau kamu dilimpahin air begitu banyak, caranya gimana? Sediain gelas atau wadah yang besar. Nah sekarang wadah semakin sempit, ya mesti normalisasi, waduk-waduk mesti dibesarin," kata Ahok.
Sejumlah jalan tergenang akibat hujan deras hingga Selasa pagi. Ketinggian genangan bervariasi, mulai 20 sentimeter hingga 40 sentimeter.
Genangan di sejumlah titik di Jakarta mulai terjadi sejak sekitar pukul 05.30.
Hujan Deras Timbulkan Genangan di Jalan Gatot Subroto
Hujan deras mengguyur Jakarta selama lebih dari satu jam, Selasa (21/2/2017) pagi. Sejumlah titik genangan pun bermunculan, salah satunya di depan Gedung Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Jalan Gatot Subroto.
Lokasi ini menjadi langganan terjadinya genangan tiap kali hujan deras turun dengan waktu cukup lama. Genangan juga terlihat di halaman Gedung Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Pantauan Kompas.com, pukul 07.10 WIB, genangan di titik tersebut mencapai sekitar 20 sentimeter. Genangan terlihat mulai dari akses keluar Jalan Denpasar Selatan hingga lampu lalu lintas perempatan Kuningan. Di lokasi genangan juga terdapat pekerjaan saluran yang belum selesai.
Akibat genangan di lokasi tersebut, kendaraan bermotor berjalan perlahan dan mengakibatkan kemacetan.
Lokasi ini menjadi langganan terjadinya genangan tiap kali hujan deras turun dengan waktu cukup lama. Genangan juga terlihat di halaman Gedung Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Pantauan Kompas.com, pukul 07.10 WIB, genangan di titik tersebut mencapai sekitar 20 sentimeter. Genangan terlihat mulai dari akses keluar Jalan Denpasar Selatan hingga lampu lalu lintas perempatan Kuningan. Di lokasi genangan juga terdapat pekerjaan saluran yang belum selesai.
Akibat genangan di lokasi tersebut, kendaraan bermotor berjalan perlahan dan mengakibatkan kemacetan.
Hujan sejak Dini Hari, Status Pintu Air Karet dan Pulogadung Siaga II
Pusat Data Kebencanaan BPBD DKI Jakarta mencatat perubahan sejumlah pintu air di Jakarta dan sekitarnya pada Selasa (21/2/2017) pagi.
Status pintu air dicatat per pukul 05.00 WIB dengan kondisi cuaca hujan di semua daerah dekat pintu air.
Tinggi muka air (TMA) di Pintu Air Karet tercatat 560 cm dan di Pintu Air Pulogadung setinggi 700 cm. Kedua pintu air ini masuk kategori Siaga II.
Adapun pintu air yang berstatus Siaga III adalah di Manggarai (785 cm), Angke Hulu (175 cm), dan Pasar Ikan (195 cm).
Sementara itu, pintu air lainnya masih berstatus Siaga IV, yaitu di Katulampa (50 cm), Depok (125 cm), Krukut Hulu (100 cm), Pesanggrahan (85 cm), Waduk Pluit (-165 cm), Cipinang Hulu (110 cm), dan Sunter Hulu (65 cm).
Status pintu air dicatat per pukul 05.00 WIB dengan kondisi cuaca hujan di semua daerah dekat pintu air.
Tinggi muka air (TMA) di Pintu Air Karet tercatat 560 cm dan di Pintu Air Pulogadung setinggi 700 cm. Kedua pintu air ini masuk kategori Siaga II.
Adapun pintu air yang berstatus Siaga III adalah di Manggarai (785 cm), Angke Hulu (175 cm), dan Pasar Ikan (195 cm).
Sementara itu, pintu air lainnya masih berstatus Siaga IV, yaitu di Katulampa (50 cm), Depok (125 cm), Krukut Hulu (100 cm), Pesanggrahan (85 cm), Waduk Pluit (-165 cm), Cipinang Hulu (110 cm), dan Sunter Hulu (65 cm).
Waspada Banjir Jakarta, Kali Karet Siaga 1
Kali Karet dan Pintu Air Pulogadung mengalami kenaikan muka air pada pagi hari ini. Masyarakat Jakarta diimbau untuk waspada terhadap datangnya banjir.
"Kali Karet siaga 1 dari banjir," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, dalam keterangan persnya, Selasa (21/2/2017).
Debit sungai di Jakarta meningkat. Pantauan muka air yang didata BNPB terakhir pada pukul 06.00 WIB tadi. Disebutkan, tinggi muka air di Kali Karet 630 cm alias siaga 1. Tinggi muka air di Pulogadung adalah 700 cm alias siaga 2.
"Debit sungai-sungai yang melintasi wilayah Jakarta mengalami peningkatan. Debit Kali Karet meningkat menjadi Siaga 1 sehingga menimbulkan banjir di sekitar bantaran sungai," kata Sutopo.
Genangan dilaporkan terjadi di mana-mana. Bahkan seberang Istana Merdeka juga terdapat genangan. Hujan di Jakarta turun sejak dini hari tadi.
Berikut ketinggian muka air berdasarkan data yang dihimpun BNPB, terakhir terpantau pukul 06.00 WIB:
1. Katulampa: 50 Cm (siaga 4)
2. Depk 130 cm (siaga 4)
3. Manggarai 820 cm (siaga 3)
4. Karet 630 cm (siaga 1)
5. Krukut Hulu 120 cm (siaga 4)
6. Pesanggrahan 80 cm (siaga 4)
7. Angke Hulu 175 cm (siaga 3)
8. Waduk Pluit 115 cm
9. Pasar Ikan 215 cm (siaga 2)
10. Cipinang Hulu 130 cm (siaga 4)
11. Sunter Hulu 95 cm (siaga 4)
12. Pulogadung 720 cm (siaga 2)
"Kali Karet siaga 1 dari banjir," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, dalam keterangan persnya, Selasa (21/2/2017).
Debit sungai di Jakarta meningkat. Pantauan muka air yang didata BNPB terakhir pada pukul 06.00 WIB tadi. Disebutkan, tinggi muka air di Kali Karet 630 cm alias siaga 1. Tinggi muka air di Pulogadung adalah 700 cm alias siaga 2.
"Debit sungai-sungai yang melintasi wilayah Jakarta mengalami peningkatan. Debit Kali Karet meningkat menjadi Siaga 1 sehingga menimbulkan banjir di sekitar bantaran sungai," kata Sutopo.
Genangan dilaporkan terjadi di mana-mana. Bahkan seberang Istana Merdeka juga terdapat genangan. Hujan di Jakarta turun sejak dini hari tadi.
Berikut ketinggian muka air berdasarkan data yang dihimpun BNPB, terakhir terpantau pukul 06.00 WIB:
1. Katulampa: 50 Cm (siaga 4)
2. Depk 130 cm (siaga 4)
3. Manggarai 820 cm (siaga 3)
4. Karet 630 cm (siaga 1)
5. Krukut Hulu 120 cm (siaga 4)
6. Pesanggrahan 80 cm (siaga 4)
7. Angke Hulu 175 cm (siaga 3)
8. Waduk Pluit 115 cm
9. Pasar Ikan 215 cm (siaga 2)
10. Cipinang Hulu 130 cm (siaga 4)
11. Sunter Hulu 95 cm (siaga 4)
12. Pulogadung 720 cm (siaga 2)
Terowongan Halim Terendam Banjir 90 Cm, Tak Dapat Dilintasi
Hujan deras yang mengguyur sejak dini hari tadi mengakibatkan sejumlah ruas jalan di Jakarta terendam banjir. Terowongan Halim, Jakarta Timur, lumpuh akibat terendam banjir setinggi 90 centimeter.
"Terowongan yang dari Halim ke arah Tanjung Priok tidak bisa dilalui imbas adanya genangan setinggi kurang lebih 90 Cm," ujar Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto kepada detikcom, Selasa (21/2/2017).
Sementara itu, Budiyanto juga melaporkan adanya genangan air di sekitar interchange Cawang menuju Halim. "Hanya genangan saja," imbuhnya.
Masih di kawasan Jakarta Timur, genangan juga terjadi di terowongan Cawang, tepatnya di dekat kantor Badan Narkotika Nasional (BNN), Jl MT Haryono.
"Di Cawang banjir sekitar 20 Cm ketinggiannya," tandas Budiyanto.
Polisi mengatur lalu lintas di sekitar Halim. Foto: Dok. Istimewa
|
Polisi mengatur lalu lintas di sekitar Halim. Foto: Dok. IstimewaSementara itu, Budiyanto juga melaporkan adanya genangan air di sekitar interchange Cawang menuju Halim. "Hanya genangan saja," imbuhnya.
Genangan air juga terjadi di Cawang, dekat kantor BNN. Foto: Dok. Istimewa
|
Genangan air juga terjadi di Cawang, dekat kantor BNN. Foto: Dok. Istimewa"Di Cawang banjir sekitar 20 Cm ketinggiannya," tandas Budiyanto.
Diguyur Hujan Sejak Malam, Jl Medan Merdeka Timur Tergenang 50 Cm
Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak dini hari tadi membuat kawasan Gambir, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Timur depan Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, tergenang air. Tinggi genangan mencapai hingga betis orang dewasa atau sekitar 50 sentimeter.
Informasi dari pembaca pasangmata, Yanelis Prasenja Selasa (21/2/2017), genangan air terjadi sejak pukul 06.00 WIB. Genangan tersebut terjadi di depan gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atau Bareskrim Polri.
"Tinggi (genangan) mencapai betis orang dewasa. Di depan Bareskrim Polri," ujar Yarnelis kepada detikcom.
Genangan membuat para pengendara baik mobil dan motor lebih hati-hati. Sementara pejalan kaki yang akan menyeberang juga nampak harus berjalan melintasi genangan air yang cukup tinggi tersebut.
Hujan deras di Jakarta sejak tadi malam membuat debit sungai di Jakarta meningkat. Pantauan muka air yang didata BNPB terakhir pada pukul 06.00 WIB tadi. Disebutkan, tinggi muka air di Kali Karet 630 cm alias siaga 1. Tinggi muka air di Pulogadung adalah 700 cm alias siaga 2.
Informasi dari pembaca pasangmata, Yanelis Prasenja Selasa (21/2/2017), genangan air terjadi sejak pukul 06.00 WIB. Genangan tersebut terjadi di depan gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atau Bareskrim Polri.
"Tinggi (genangan) mencapai betis orang dewasa. Di depan Bareskrim Polri," ujar Yarnelis kepada detikcom.
Genangan membuat para pengendara baik mobil dan motor lebih hati-hati. Sementara pejalan kaki yang akan menyeberang juga nampak harus berjalan melintasi genangan air yang cukup tinggi tersebut.
Hujan deras di Jakarta sejak tadi malam membuat debit sungai di Jakarta meningkat. Pantauan muka air yang didata BNPB terakhir pada pukul 06.00 WIB tadi. Disebutkan, tinggi muka air di Kali Karet 630 cm alias siaga 1. Tinggi muka air di Pulogadung adalah 700 cm alias siaga 2.
Kali di Jakbar Meluap, Jalan Sekitar Kampus Trisakti Tergenang 30 Cm
Hujan deras dan meluapnya beberapa sungai membuat beberapa daerah terjadi genangan. Salah satu wilayah yang terkena genangan adalah perempatan Grogol, sekitar Universitas Trisakti.
"Iya, ada genangan. Setinggi 30 cm," ujar Kepala Suku Dinas Tata Air Jakarta Barat, Imron kepada detikcom, Selasa (21/2/2017).
Imron mengatakan, beberapa kali di Jakarta Barat meluap. Akibatnya, banyak genangan di sekitar lokasi.
"Semua kali tinggi ada yang meluap. Kali Semonggol, Kali Angke, Kali Sekretaris, Kali Pesanggarahan, Anak Kali Ciliwung, Sodetan Kali Sekretaris, (semuanya) meluap," ujar Imron.
Selain di Grogol, ada beberapa daerah yang terjadi genangan. "RW 03 Cengkareng, Rusun Cengkareng, Pinangsia Raya, RW 04 Kembangan Utara, RW 01 Semanan," ujar Imron.
Saat ini, Sudin Tata Air sedang melakukan penanganan. Diharapkan genangan segera surut.
"Semua pompa terus dioperasikan, dan mengarahkan seluruh satgas yang ada dalam penanganan genangan," jelas Imron.
"Iya, ada genangan. Setinggi 30 cm," ujar Kepala Suku Dinas Tata Air Jakarta Barat, Imron kepada detikcom, Selasa (21/2/2017).
Imron mengatakan, beberapa kali di Jakarta Barat meluap. Akibatnya, banyak genangan di sekitar lokasi.
"Semua kali tinggi ada yang meluap. Kali Semonggol, Kali Angke, Kali Sekretaris, Kali Pesanggarahan, Anak Kali Ciliwung, Sodetan Kali Sekretaris, (semuanya) meluap," ujar Imron.
Selain di Grogol, ada beberapa daerah yang terjadi genangan. "RW 03 Cengkareng, Rusun Cengkareng, Pinangsia Raya, RW 04 Kembangan Utara, RW 01 Semanan," ujar Imron.
Saat ini, Sudin Tata Air sedang melakukan penanganan. Diharapkan genangan segera surut.
"Semua pompa terus dioperasikan, dan mengarahkan seluruh satgas yang ada dalam penanganan genangan," jelas Imron.
Monday, February 20, 2017
PDI-P Upayakan Dialog dengan 4 Fraksi yang Boikot Rapat Bersama SKPD
Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta akan berdialog dengan empat fraksi yang memboikot rapat bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) karena menuntut kejelasan status Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.
Dialog dilakukan agar aksi boikot dihentikan dan roda pemerintahan dapat berjalan normal.
"Akan kami upayakan untuk berdialog. Semuanya nanti bisa dikomunikasikan," kata anggota Fraksi PDI-P di DPRD DKI, Panji Virgianto, saat ditemui di Kelurahan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (19/2/2017).
Menurut Panji, aksi boikot empat fraksi sebenarnya tak berpengaruh terhadap berjalannya program-program pembangunan yang anggarannya masuk dalam APBD 2017. Sebab, pengesahan APBD 2017 sudah dilakukan sejak Desember 2016.
Namun, dia menilai aksi boikot dapat berdampak terhadap pembahasan peraturan-peraturan daerah yang ditargetkan disahkan tahun ini. Selain itu, jika berlangsung hingga pertengahan tahun, Panji menilai boikot dapat berpengaruh terhadap pengesahan APBD Perubahan 2017.
"Padahal kan kemarin sudah ada komunikasi yang baik antara legislatif dan eksekutif dan untuk pertama kalinya APBD bisa disahkan tepat waktu," ujar Wakil Ketua Komisi D tersebut.
(Baca: Warga DKI Keberatan 4 Fraksi di DPRD DKI Boikot Rapat karena Status Ahok)
Empat fraksi yang memboikot rapat bersama SKPD adalah FraksiGerindra, PKS, PPP, dan PKB. Aksi boikot dilakukan untuk menuntut kejelasan status Ahok kepada Kementerian Dalam Negeri.
Mereka mempertanyakan Ahok yang diperbolehkan aktif kembali sebagai gubernur padahal statusnya saat ini adalah terdakwa dalam kasus dugaan penodaan agama. Pada Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan, seorang kepala daerah yang menjadi terdakwa harus diberhentikan sementara.
Empat fraksi itu berencana melakukan boikot hingga ada keputusan resmi dari Kemendagri atas aktifnya Ahok sebagai Gubernur DKI.
Dialog dilakukan agar aksi boikot dihentikan dan roda pemerintahan dapat berjalan normal.
"Akan kami upayakan untuk berdialog. Semuanya nanti bisa dikomunikasikan," kata anggota Fraksi PDI-P di DPRD DKI, Panji Virgianto, saat ditemui di Kelurahan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (19/2/2017).
Menurut Panji, aksi boikot empat fraksi sebenarnya tak berpengaruh terhadap berjalannya program-program pembangunan yang anggarannya masuk dalam APBD 2017. Sebab, pengesahan APBD 2017 sudah dilakukan sejak Desember 2016.
Namun, dia menilai aksi boikot dapat berdampak terhadap pembahasan peraturan-peraturan daerah yang ditargetkan disahkan tahun ini. Selain itu, jika berlangsung hingga pertengahan tahun, Panji menilai boikot dapat berpengaruh terhadap pengesahan APBD Perubahan 2017.
"Padahal kan kemarin sudah ada komunikasi yang baik antara legislatif dan eksekutif dan untuk pertama kalinya APBD bisa disahkan tepat waktu," ujar Wakil Ketua Komisi D tersebut.
(Baca: Warga DKI Keberatan 4 Fraksi di DPRD DKI Boikot Rapat karena Status Ahok)
Empat fraksi yang memboikot rapat bersama SKPD adalah FraksiGerindra, PKS, PPP, dan PKB. Aksi boikot dilakukan untuk menuntut kejelasan status Ahok kepada Kementerian Dalam Negeri.
Mereka mempertanyakan Ahok yang diperbolehkan aktif kembali sebagai gubernur padahal statusnya saat ini adalah terdakwa dalam kasus dugaan penodaan agama. Pada Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan, seorang kepala daerah yang menjadi terdakwa harus diberhentikan sementara.
Empat fraksi itu berencana melakukan boikot hingga ada keputusan resmi dari Kemendagri atas aktifnya Ahok sebagai Gubernur DKI.
Subscribe to:
Posts (Atom)