ekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, membantah ada unsur politis di balik aksi unjuk rasa yang dilakukan anggota KSPI dan sejumlah serikat buruh lainnya untuk menentang kebijakan Pemprov DKI.
Menurut Said, aksi penolakan yang mereka lakukan itu murni berkaitan dengan kebijakan penerapan upah minimum pekerja di Jakarta serta terkait penggusuran yang mereka nilai telah menyengsarakan buruh.
"Tentang kepentingan politik tidak ada, KSPI adalah representatif dari kelompok buruh lainnya. Kalau ada nuansa politik yang kami angkat adalah politik kebijakan dan keberpihakan," ujar Said saat menghadiri perayaan kemerdekaan RI di Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (17/8/2016).
Pada 2 Juni lalu, ratusan buruh melakukan aksi unjuk rasa di Balai Kota, Jakarta. Selain dari Jakarta, mereka juga datang dari luar Jakarta, seperti Tangerang, Karawang, dan Purwakarta.
Mereka menuntut kenaikan UMP di Jakarta tahun 2017 menjadi Rp 650.000 kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Bukan hanya menuntut kenaikan UMP, para buruh juga mengkritik kebijakan Ahok soal izin reklamasi dan penggusuran.
Menurut Said, aksi tersebut bukan hanya dilakukan di Jakarta. Aksi serupa digelar para buruh di daerah lain, seperti Batam, Makassar, Semarang, Sidoarjo, hingga Mojokerto.
Ia juga mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan di Ibu Kota telah menjalin kesepakatan dengan Pemprov DKI Jakarta dalam mengatur upah minimum bagi buruh.
No comments:
Post a Comment