Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun rumah susun bagi anggota TNI-Polri. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Ika Lestari Adji mengatakan pembangunan rusun ini akan dimulai awal tahun 2017 dan berada di empat lokasi.
"Ya, sudah direncanakan ada di empat lokasi. Ada di Gambir, yang buat TNI-nya di Cililitan, ada dua lagi tapi saya lupa lokasinya, dan rencanaya juga ada di Jakarta Barat," kata Ika di Balai Kota, Jakarta, Rabu (25/5).
Dana yang digunakan, katanya, berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DKI Jakarta tahun 2017. Dia memprediksi pembangunan empat rusun tersebut akan mencapai lebih dari Rp 500 miliar.
Namun, Ika menyebut bisa saja ada penambahan dana dari swasta melalui program Corporate Social Responsibility saat pembangunan rusun berjalan.
"Dananya sementara ini di APBD, tapi pas jalan nanti ternyata pakai CSR ya enggak apa-apa," jelasnya.
Ika belum bisa memperkirakan apakah nanti setelah rusun jadi anggota TNI-Polri juga akan dikenakan biaya sewa seperti warga sipil lainnya. Sebab, lahan yang digunakan untuk pembangunan rusun itu adalah milik TNI-Polri.
"Kalau TNI-Polri kita sementara bangun dulu. Ya mungkin nanti seperti itu (ada biaya sewa) juga mungkin, tapi aturan mainnya belum tahu," tandas Ika.
Lebih lanjut, Ika menyebut tugas instansinya hanya menyediakan hunian bagi warga DKI termasuk anggota TNI-Polri. Tujuannya, agar TNI-Polri dapat semakin bersinergi dengan Pemprov DKI dalam membantu menyelesaikan persoalan Jakarta.
"Tugas kita adalah membangun agar TNI-Polri bisa bekerja dengan baik, dan apabila dibutuhkan Pemprov DKI bisa membantu seperti itu," pungkasnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) untuk personel TNI-Polri. Tempat tinggal vertikal ini rencananya akan dibangun pada 2017 dengan menghabiskan anggaran sekitar Rp 500 miliar.
Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI Ika Lestari Adji mengatakan, pembangunan rusun ini rencananya akan dibangun di empat lokasi. Namun dia tidak dapat menjelaskan secara pasti di mana saja lokasi tersebut.
"Ya, sudah direncanakan ada di 4 lokasi. Ada di Gambir, yang buat TNI-nya di Cililitan, ada dua lagi tapi saya lupa lokasinya, dan rencanaya juga ada di Jakarta Barat," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (26/5).
Dia menambahkan, rencana pembangunan rusun ini akan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DKI Jakarta tahun 2017. Namun tidak menutup kemungkinan akan terjadi perubahan. Sehingga pendanaan dilakukan oleh pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
"Dananya sementara ini di APBD, tapi pas jalan nanti ternyata pake CSR ya enggak apa-apa," terangnya.
Ika mengungkapkan, pembangunan empat rusun ini diperkirakan akan mencapai lebih dari Rp 500 miliar. Dana tersebut hanya untuk pembangunan fisik sebab lahan yang digunakan milik TNI atau Polri.
Dia mengaku belum mengetahui nanti pihak TNI atau Polri yang menempatinya akan dikenakan biaya sewa.
"Kalau TNI-Polri kita sementara bangun dulu. Ya mungkin nanti seperti itu (ada biaya sewa) juga mungkin, tapi aturan mainnya belum tahu," ungkapnya.
Pemprov DKI Jakarta hanya menyediakan tempat tinggal yang layak kepada masyarakat, termasuk TNI dan Polri. Ika mengatakan, tujuan memberikan rusun ini agar dapat kemudahan apabila Pemprov DKI membutuhkan bantuan TNI-Polri.
"Tugas kita adalah membangun agar TNI-Polri bisa bekerja dengan baik, dan apabila dibutuhkan pemprov bisa membantu seperti itu," tutupnya.
No comments:
Post a Comment