Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bermimpi mewujudkan Jakarta sebagai kota ramah penyandang disabilitas. Semua warga negara berhak mendapat fasilitas dari pemerintah, tak terkecuali para penyandang disabilitas.
Mulai dari trotoar, toilet, hingga bus harus dirancang sedemikian rupa agar mereka dapat menikmati fasilitas tersebut.
"Jadi semua kota manapun di dunia harus memiiki fasilitas yang ramah disabilitas. Jadi kalau kota manapun tidak bisa sediakan (fasilitas) yang ramah disabilitas, dia enggak bisa disebut kota sebenarnya," kata Basuki, Sabtu (28/5/2016).
Mulai dari toilet, Basuki menginstruksikan agar toilet yang ada di taman maupun RPTRA (ruang publik terpadu ramah anak) harus ramah terhadap penyandang disabilitas. Menuju toilet, harus ada guiding block atau ubin pemandu.
Seluruh toilet juga akan dibangun sekelas toilet di mal. Sebab, banyak pengunjung taman menahan makan dan minum, hanya karena enggan ke toilet taman yang jorok. Contohnya seperti di Monumen Nasional (Monas) dan Lapangan Banteng.
"Lalu kalau naik kursi roda ke taman apa enggak stress lokasinya jauh dari rumah? Sekarang taman juga banyak enggak ada ubin pemandu, orang penyandang disabilitas dan tunanetra jarang menikmati taman," kata Basuki.
Masalah baru muncul ketika para penyandang disabilitas tidak sanggup ke taman karena biaya transportasi yang tinggi. Basuki mengatakan, tahun ini, Pemprov DKI Jakarta memesan 250 unit bus transjakarta merek Mercedes Benz dengan spesifikasi dek pendek atau menyentuh trotoar serta suspensinya miring ke kiri.
Dek pendek ini akan memudahkan pengguna kursi roda masuk ke dalam bus.
"Kami harapkan penyandang disabilitas sama lansia gratis naik transjakarta juga sudah saya instruksikan. Hanya saja busnya belum ada, sekarang bus nya masih ketinggian tangganya," kata Basuki.
Terakhir, soal trotoar. Banyak guiding block berwarna kuning yang sudah sulit dijangkau oleh penyandang disabilitas. Bahkan, tak sedikit guiding block yang menabrak pohon, reklame, dan lain-lain.
Selain itu, Basuki mengeluhkan jauhnya jarak antara tombol penyeberangan dengan guiding blocks. Suara tombol sebagai penanda penyeberangan juga banyak yang tidak berfungsi. Lampu hijau penyeberangan dirasa Basuki terlalu cepat untuk menyeberang.
"Yang paling penting saat menyongsong Asean Games 2018, kami harap trotoar dari Monas sampai Senayan itu sudah lebar rata-rata 9,5 meter dan itu tentu kami akan pasang kotak S," kata Basuki.
Disebut Kotak S karena bentuknya seperti huruf S dan memudahkan pengguna kursi roda berjalan di trotoar. Hanya kursi roda yang bisa melalui kotak S tersebut.
Sementara motor tidak bisa melalui alat berbahan stainless steel tersebut.
"Palak" pengembang
Basuki berencana menerapkan aturan baru untuk memperbaiki trotoar dalam rangka mewujudkan Jakarta sebagai kota ramah disabilitas. Pembangunan trotoar akan dibebankan kepada pemilik gedung atau properti. Aturan ini sebelumnya juga diterapkan di Kuala Lumpur, Malaysia.
"Trotoar tidak pernah dibangun melalui APBN atau APBD. Tapi menjadi kewajiban pemilik properti dan kami (Pemprov DKI Jakarta) yang menentukan spesifikasinya," kata Basuki.
Kebetulan, lanjut dia, Pemprov DKI Jakarta berencana membangun trotoar di 2.600 kilometer ruas jalan ibu kota. Pemprov DKI Jakarta akan membutuhkan anggaran besar untuk membenahi trotoar-trotoar tersebut. Sehingga biaya tersebut akan dibebankan kepada para pengembang.
"Kami ingin bangun trotoar di jalan arteri dan jalan utama, mungkin butuh waktu 25 tahun (membenahi trotoar) dengan anggaran Rp 3 triliun. Makanya saya mau ciptakan lagi kontribusi, bukan barter ya, kontribusi sama barter beda jauh," kata Basuki.
Trotoar akan dilengkapi dengan guiding blocks serta kotak S. Dengan pembiayaan oleh pengembang ini dapat menghemat penggunaan APBD DKI Jakarta.
"APBD kami gunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Uang pajak kami kembalikan untuk pendidikan dan kesehatan publik," kata mantan Bupati Belitung Timur tersebut. (Baca: Ahok: Tahun Ini, Semua Trotoar di Jakarta Ramah Disabilitas)
No comments:
Post a Comment