Sunday, May 29, 2016

Menentang Qlue, Ketua RW Ini Mengaku Dipecat

 Agus Iskandar, Ketua RW 12, Kebon Melati, Tanah Abang Jakarta Pusat mengaku  dipecat oleh Lurah Kebon Melati, Winetrin lantaran menentang kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang mengharuskan RT/RW di Jakarta melakukan laporan melaui Qlue tiga kali dalam sehari.
"Iya hari Jumat (27/5/2016) saya dipanggil oleh Bu Lurah (Winetrin). Saya disuruh mengundurkan diri kalau menentang kewajiban melaporkan ke Qlue sehari tiga kali," ujar Agus di Kantor Sekertariat RW 12, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (29/5/2016).
Agus menambahkan pemecatan dirinya sebagai Ketua RW 12 baru bersifat lisan. Dia belum menerima surat resmi dari kelurahan mengenai hal tersebut.
Ketua RW 12, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Agus Iskandar saat berbincang dengan awak media terkait pemecatan dirinya sebagai Ketua RW. Foto ini diambil pada Minggu (29/5/2016).

(Baca: Protes Qlue, Pengurus RT dan RW Ancam Mundur dan Boikot Pilkada DKI 2017)
"Untuk legalitas formalnya katanya hari Senin baru diterbitkan. Bu Lurah katanya mau membicarakan dulu dengan Pak Wali Kota (Mangara Pardede)," ucap dia.
Agus pun berpendapat pemecatan dirinya oleh Lurah Kebon Melati karena diperintahkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Menurut dia, jika Lurah tidak bisa mencopot dirinya, maka Lurah dan staff kelurahan yang lain terancam dicopot oleh Ahok.
"Bu Lurah pecat saya karena perintah Pak Ahok. Kalau tidak bisa pecat saya, Bu Lurah yang dipecat oleh Pak Ahok," kata Agus.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnamamenjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberi insentif Rp 10.000 tiap aduan Qlue yang disampaikan sebagai pengganti pulsa para ketua RT/RW.
Selain insentif tersebut, para ketua RT/RW juga masih mendapat uang pulsa Rp 75.000 per bulan. Namun, ketua RT/RW wajib melaporkan aduan tentang lingkungan setempat melalui aplikasi Qlue.
"Kalau Anda enggak suka, ya berhenti saja jadi ketua RT/RW. Pusing amat!" kata Basuki atau Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (26/5/2016).

No comments:

Post a Comment