Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan secara bertahap kawasan komersil akan lepas dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk pengangkutan dan pengelolaan sampah. Sebab telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.
Basuki atau akrab disapa Ahok mengungkapkan, walaupun belum 100 persen dijalankan, tapi Pemprov DKI Jakarta telah mendapatkan keuntungan. Bahkan angkanya sudah mencapai Rp 3 miliar per bulan.
"Kita itu sekarang perbulan hampir 3 miliar dari swasta itu. Tapi itu belum besar. Apartemen, hotel, restaurant, mall, rumah duka. Itu masih kecil," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (25/5).
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengaku, potensi pendapatan dari sampah masih dapat terus ditingkatkan. Nantinya semua kawasan komersil akan dipaksa untuk membangun pengelolaan sampah sendiri, atau melakukan kerja sama secara bisnis ke bisnis.
"Aku langsung bilang, 'aku gak mau ambil sampah kamu, urus sendiri'. Pasti gak mampukan. Kamu suruh kami, lebih murahkan. Makanya kita kerjanya lebih banyak. Ya udah kamu bayar ke kas Pemda," terangnya.
Ahok menjelaskan, pihaknya juga akan melakukan perubahan peraturan daerah terkait retribusi sampah. Pasalnya tarif yang dikenakan hanya Rp 25.000 permeter kubik.
"Dagang itu pelan-pelan, promosi dulu. Kalau sudah jalan baru kita ubah," tutupnya.
No comments:
Post a Comment