Ahok: Tak Apa Bila RT/RW Tak Mau Terima Duit Operasional

 Barisan Ketua RT/RW menentang pelaporan via aplikasi Qlue dengan uang operasional yang diberikan ke mereka senilai Rp 900 ribu hingga Rp 1,2 juta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan, mereka juga tak bisa digaji setara upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp 3,1 juta.

"Ya enggak bisa lah. Orang enggak ada duitnya. Mending enggak usah," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (30/5/2016).

Ahok menjelaskan, uang operasional yang dihitung berdasarkan Rp 10 ribu per laporan RT harus didapat melalui laporan via Qlue. Dengan begitu, kinerja RT/RW lebih terukur. Tapi tak apa dan tak masalah bila mereka tak mau menerima duit itu.

"Makanya kita bilang, kalau kamu mau dapat uang operasional, itu Anda harus terukur kerjanya. Kalau enggak mau ya sudah, enggak usah," kata Ahok.

Terlebih, RT/RW sekarang juga tak seberkuasa seperti era terdahulu. Bila dulu RT/RW berwenang mengeluarkan rekomendasi perizinan, maka kini RT/RW sudah tidak seperti itu. Kini RT/RW lebih berperan sebagai pemerhati keluarga-keluarga di wilayahnya.

"Sekarang kamu minta KTP, minta domisili, masih perlu enggak dari RT/RW? Enggak perlu lagi," kata Ahok.