Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan, penggunaan aplikasi Qlue untuk pengaduan masalah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak rumit.
Bahkan, semua orang dianggap bisa menggunakan Qlue.
"Kalau rumit tidak. Dengan (aplikasi) Android bisa. Semua orang bisa," kata Djarot di Jakarta, Minggu (29/5/2016).
Djarot lebih melihat persoalan Qlue bukan terletak pada penggunaan. Faktor kemauan dari seseorang untuk melaporkan dinilai Djarot sebagai alasan utama.
"Persoalannya bukan rumit atau tidak rumit, mau atau tidak mau, tetapi ikhlas tidak sebagai pelayanan masyarakat," kata Djarot.
Dalam kasus keluhan ketua RT/RW melapor via Qlue juga demikian. Puluhan pengurus RT/RW sebelumnya mengeluh soal kewajiban melaporkan kondisi lingkungannya via Qlue.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memang mengubah sistem pemberian uang gaji atau operasional bagi ketua RT/RW. Gaji itu ditentukan berdasarkan laporan Qlue, yaitu Rp 10.000 per laporan.
Djarot melihat para pengurus tersinggung lantaran laporannya dikaitkan dengan uang.
"Itu kan untuk sederhana saja karena apa pun yang dikeluarkan dari APBD harus ada laporan pertanggungjawaban. Karena akan diaudit BPK," ujar Djarot.
Laporan via Qlue itulah yang nantinya akan dijadikan pertanggungjawaban Pemprov DKI Jakarta kepada BPK. Salah satunya dalam pengeluaran uang untuk operasional RT/RW.
Qlue merupakan aplikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk wadah penampung semua kepentingan warga. Warga dapat mengadukan semua kejadian, seperti macet, jalan rusak, banjir, penumpukan sampah, hingga pelayanan yang tak maksimal di DKI dan rumah sakit lewat tulisan ataupun foto.
No comments:
Post a Comment