Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan Komando Daerah Militer Jaya dan Kementerian Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat RI. Kerja sama ini tentang penggunaan tanah Kodam Jaya untuk normalisasi Kali Ciliwung.
Penandatangan ini dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Mudjiadi dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana di Balairung, Balai Agung DKI Jakarta, Kamis (19/5).
Ahok mengatakan, normalisasi Kali Ciliwung masih lamban. Alasannya karena dirinya terlalu sopan kepada warga Jakarta yang mendirikan bangunan liar di bantaran kali.
"Sopannya itu masih ada. Harusnya saya hilangkan dari awal masuk. Akibat kesantunan ini rusun yang kami bangun terlalu sedikit," katanya.
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengungkapkan, dirinya lebih percaya pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dilakukan di tanah milik TNI atau Polisi. Dengan begitu tidak ada lagi oknum maupun penghuni rusun yang melakukan jual beli unit.
"Saya lebih percaya bangun apartemen di tanah TNI, Polri daripada yang DKI beli. Kalau yang di DKI bisa oknum jual beli kalau saya udah nggak jadi gubernur," terang suami Veronica Tan.
Ahok mengaku tak tahu jabatannya sebagai pemimpin DKI apakah akan berlanjut hingga tahun 2022 atau mandek di tahun 2017. Padahal dia mengaku masih banyak program yang belum direalisasi.
"Tapi kalau lanjut, minimal Oktober 2017 udah bangun 70 ribu rusun dan (program) ciliwung lunas di masa saya. Ciliwung yang kita banggakan bisa jadi tujuan wisata. Jakarta lengkap mau main sungai ada, laut ada, kota ada," tuturnya.
Sementara Pangdam Jaya, Teddy mengatakan, pihaknya siap mendukung kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam mewujudkan ibukota sebagai kota yang ramah, tertib dan nyaman. "Kami TNI AD mendukung semua pembangunan yang ada di wilayah DKI. Kami tidak akan jadi penghambat. Kodam Jaya akan mendukung apa yang jadi kebijakan pemda DKI," tutupnya.
Penandatangan ini dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Mudjiadi dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana di Balairung, Balai Agung DKI Jakarta, Kamis (19/5).
Ahok mengatakan, normalisasi Kali Ciliwung masih lamban. Alasannya karena dirinya terlalu sopan kepada warga Jakarta yang mendirikan bangunan liar di bantaran kali.
"Sopannya itu masih ada. Harusnya saya hilangkan dari awal masuk. Akibat kesantunan ini rusun yang kami bangun terlalu sedikit," katanya.
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengungkapkan, dirinya lebih percaya pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dilakukan di tanah milik TNI atau Polisi. Dengan begitu tidak ada lagi oknum maupun penghuni rusun yang melakukan jual beli unit.
"Saya lebih percaya bangun apartemen di tanah TNI, Polri daripada yang DKI beli. Kalau yang di DKI bisa oknum jual beli kalau saya udah nggak jadi gubernur," terang suami Veronica Tan.
Ahok mengaku tak tahu jabatannya sebagai pemimpin DKI apakah akan berlanjut hingga tahun 2022 atau mandek di tahun 2017. Padahal dia mengaku masih banyak program yang belum direalisasi.
"Tapi kalau lanjut, minimal Oktober 2017 udah bangun 70 ribu rusun dan (program) ciliwung lunas di masa saya. Ciliwung yang kita banggakan bisa jadi tujuan wisata. Jakarta lengkap mau main sungai ada, laut ada, kota ada," tuturnya.
Sementara Pangdam Jaya, Teddy mengatakan, pihaknya siap mendukung kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam mewujudkan ibukota sebagai kota yang ramah, tertib dan nyaman. "Kami TNI AD mendukung semua pembangunan yang ada di wilayah DKI. Kami tidak akan jadi penghambat. Kodam Jaya akan mendukung apa yang jadi kebijakan pemda DKI," tutupnya.
No comments:
Post a Comment