Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Syarif terkejut saat mendengar ada pimpinan daerah yang tidak pernah melihat anggaran pendapatan belanja daerahnya sendiri.
Cerita itu diketahui Laode saat berkunjung ke Kota Sorong, tiga minggu lalu. Awalnya, Laode dan beberapa rekan KPK lainnya diundang untuk menghadiri sebuah kegiatan di Sorong.
Dalam kegiatan tersebut, ia didampingi oleh Wakil Wali Kota Sorong, Partahi Iskandar. Usai kegiatan, Laode pun sempat mengobrol dengan Partahi yang sama-sama berasal dari Makassar.
"Program Ibu selama periode yang tidak lama lagi, apa? APBD Ibu berapa, dan target realisasinya apa?" tutur Laode saat menjadi pembicara dalam seminar nasional Anti-corruption and Democracy Outlook 2016, di Jakarta, Selasa (15/3/2016).
Kepada Laode, Partahi mengaku tidak pernah melihat APBD Kota Sorong. Ia pun heran mendengar pernyataan Partahi. Sebab, umumnya, pembahasan APBD diketahui oleh kepala daerah.
"Lalu saya tanya, kerja Ibu apa kalau tidak lihat APBD? Dia bilang ketemu-ketemu teman seperti ini," ujarnya.
"Lalu siapa yang lihat APBD? 'Wali Kota dan Ibu Wali Kota (istri wali kota),' katanya. 'Bagaimana bisa?' kata saya. Karena dia (istri Wali Kota) Ketua DPRD," lanjut Laode.
Laode mengatakan, demokrasi dan korupsi memiliki korelasi yang kuat.
Ia pun mengamini pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki yang menyatakan, jika semakin tinggi tingkat kualitas dan kematangan demokrasi, maka praktik korupsi yang terjadi akan semakin rendah.
Sebaliknya, abuse of power akan tumbuh subur ketika sistem pemerintahan berlangsung secara tertutup, sementara penegakan hukum lemah.
No comments:
Post a Comment