Ahok Minta Sopir Angkutan Umum Tidak Lakukan "Sweeping" dan Berbuat Anarkistis

 Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, aksi unjuk rasa yang dilakukan para sopir angkutan umum merupakan bentuk kekecewaan terhadap sopir taksi atau kendaraan berbasis aplikasi. 

"Mereka biayanya lebih mahal, sementara taksi yang online ini tarif lebih murah bisa sampai setengah harga," ujar Basuki di Kelurahan Kenari, Selasa (22/3/2016). 

Terlebih lagi, taksi berbasis aplikasi tidak memiliki kewajiban membuat pul, bengkel, ataupun membayar pajak. Hal ini berkebalikan dengan taksi pada umumnya yang diwajibkan memiliki pul. 

Meski memaklumi demo hari ini, Ahok mengatakan bahwa aksi tidak boleh anarkistis. Dia mengatakan, polisi pasti akan memberikan tindakan tegas jika mereka melakukan aksisweeping. 

"Kalau anarkistis, kepolisian bisa ambil tindakan keras. Satpol PP kami juga di depan, polisi akan back-up kami," ujar Ahok.  

Unjuk rasa sopir angkutan umum yang tergabung dalam Paguyuban Pengemudi Angkutan Umum (PPAD) pada Selasa (22/3/2016) ini menimbulkan kemacetan di beberapa titik di Jakarta. 

Sejumlah oknum sopir yang berdemonstrasi bahkan melakukansweeping atau razia terhadap sesama mobil angkutan umum yang tetap beroperasi saat demo berlangsung. 

"Dear @InfoTMCPolda ini sudah brutal. Ada sopir yg ga mau demo tapi dipaksa demo. Ini urusan nafkah. Gausah dipaksa," ucap pemilik akun Twitter @haiprada, Selasa. 

Dalam foto yang diunggah @haiprada, seorang oknum pengemudi taksi tampak naik ke atas taksi yang beroperasi dan melintas di lokasi demonstrasi. 

PPAD bersama Forum Komunikasi Masyarakat Penyelenggara Angkutan Umum (FK-MPAU) akan mengajukan tuntutan tentang keberadaan perusahaan penyedia jasa transportasi online yang masih bebas beroperasi. 

Para sopir juga meminta Kemenkominfo untuk membekukan operasi perusahaan angkutan yang menggunakan kendaraan berpelat hitam, seperti Uber dan Grab. 

Unjuk rasa hari ini akan berlangsung mulai pukul 09.00 WIB hingga 17.30 WIB dengan perkiraan jumlah pendemo sebanyak 8.000 orang. Aksi tersebut akan berpusat di depan Istana Negara, Jakarta Pusat.