Bersih dan Tak Ada PKL, Bikin Monas Makin Ramai Dikunjungi Wisatawan

 Kawasan Monas, Jakarta Pusat, hari ini cukup ramai dikunjungi warga. Tempat wisata ini tampak bersih dan tak ada lagi pedagang kaki lima (PKL).

Pantauan detikcom di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (30/7/2016) sejak pagi hingga siang ini warga sudah banyak yang datang ke kawasan yang terletak di jantung ibu kota ini. Ada yang datang bersama keluarga, teman, atau pun perorangan.

Kawasan Monas yang bersih (Damar Wicaksono/detikcom)

Para warga tampak sangat menikmati suasana di Monas. Kawasan ini terpantau memang bersih dan rindang dipenuhi aneka pepohonan. Ada warga yang berjalan santai, berolahraga lari atau pun naik sepeda, ada juga keluarga yang menggelar tikar sambil bersantai menikmati makanan.

Para anak muda juga banyak yang berjalan-jalan di kawasan monas sambil bermain Pokemon Go. Game berbasis augmented reality ini memang tengah digandrungi di berbagai negara. 

Selain bersih kawasan Monas juga rindang karena banyak pepohonan (Damar Wicaksono/detikcom)

Salah seorang warga bernama Dwi tampak piknik di bawah pohon rindang bersama keluarganya. Dia merasa senang Monas kini bersih dan nyaman. Tak ada lagi PKL-PKL yang dulunya semrawut memenuhi kawasan Monas.

"Ke Monas nyantai bareng keluarga. Sekarang Monas jauh lebih nyaman dan aman dengan tidak adanya PKL. Kalau dulu waktu masih ada PKL ngeri, masih banyak PKL yang kadang maksa seperti preman," ujarnya.

Dwi bersama keluarganya piknik di Monas (Damar Wicaksono/detikcom)

Kasi Ketertiban Kantor Pengelola Kawasan Monas Yayang Kustiawan mengatakan, saat ini memang telah diberlakukan pengamanan full dari TNI-Polri serta Satpol PP. Aparat selalu melakukan penyisiran di seluruh kawasan untuk memastikan tak ada PKL atau gangguan lainnya.

Tak ada lagi PKL liar di kawasan Monas (Damar Wicaksono/detikcom)

"Dalam rangka memberikan keamanan dan kenyaman pengunjung, penjagaan keamanan di 2 titik yaitu di pintu masuk dan loket. Pemeriksaan pengunjung dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Petugas juga rutin patroli dan penjagaan dari pintu masuk IRTI sampai kawasan Monas menjaga dari PKL dan kriminalitas," ujarnya saat diwawancarai detikcom di lokasi.

Pedagang kini ditata di kawasan Lenggang Jakarta (Damar Wicaksono/detikcom)

PKL saat ini menurut Yayang telah diarahkan berjualan di Lenggang Jakarta yang dikelola Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan DKI Jakarta. Sehingga tak boleh lagi ada yang berkeliaran di kawasan Monas. 

Heran Ahok Pilih Parpol, Lulung: Aneh Dong Sekarang Nggak Konsisten

Abraham 'Lulung' Lunggana menyindir keputusan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) maju Pilgub DKI melalui usungan parpol. Bagi Lulung, sikap tidak konsisten Ahok membuat kepercayaan masyarakat menurun. 

"Makanya saya katakan, Ahok sekarang lewat jalur parpol itu menjilat ludah sendiri, kenapa? Karena dulu dia kata-katain partai, ya nggak?. Aneh dong sekarang nggak konsisten. Dulu DPRD disebut dewan perampok rakyat daerah, partai kecenderungan korupsi. Itu menggeneralisir semua partai, kan nggak boleh gitu dong," tutur Lulung saat dihubungi detikcom, Sabtu (30/7/2016). 

Konsistensi bagi Lulung sangat penting. Seorang tokoh atau pejabat tanpa konsistensi sambung Lulung akan sulit mendapat kepercayaan. 

"Pejabat itu harus konsisten, karena konsisten itu tidak terlepas atau tidak bisa dipisahkan oleh yang namanya komitmen. Kalau tidak konsisten dari awal artinya penyelenggaraan pemerintah nantinya tidak konsisten. Buktinya sekarang kan dia nggak konsisten, nabrak-nabrak aturan, ada reklamasi ada Sumber Waras, ada Cengkareng, karena banyak rambu-rambu yang ditabrak, itu namanya tidak konsisten," papar dia. 

Selain itu Lulung juga menyoroti terlalu percaya dirinya Ahok memenangkan Pilgub 2017. Kepercayaan diri yang berlebih bagi politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini bisa saja mengakibatkan kesalahan besar. 

"Kalau orang sesumbar, takabur itu menurut saya bisa kalah. Ahok bisa kalah, karena kenapa? karena dianggap Pilkada sudah selesai. Bagaimana Pak Fauzi Bowo dulu (Pilgub DKI 2012) elektabilitas 73 persen bisa kalah dengan Jokowi. sekarang kan lihat saja, Ahok cuma 43 persen, kadang-kadang turun 39 persen," imbuh Lulung. 

Lulung lantas membandingkan Ahok dengan Joko Widodo. Sikap-sikap Ahok saat ini menurut Lulung berbanding terbalik dengan kepribadian Jokowi yang maju bersama Ahok di Pilgub 2012.

"Pak Jokowi low profile ya nggak? Kalau Ahok kan sesumbar. Baik Ahok, teman-teman Ahok maupun pendukung Ahok ini sesumbar. Sesumbarnya nggak ada yang bisa ngalahin Ahok. Jokowi mah nggak begitu. Lihat saja deh hasil Pilgub nanti," kata Lulung.

Ahok memang sudah memutuskan sekaligus 'mendeklrasikan' pilihan jalur parpol pada Rabu (27/7). Keputusan Ahok ini diambil pada saat Teman Ahok, yang jadi relawan pendukungnya sudah berhasil mengumpulkan dukungan 1 juta KTP dengan susah payah. 

Ahok saat ini mendapat dukungan dari tiga partai yakni NasDem, Hanura dan Golkar. Kursi ketiga parpol di DPRD DKI sudah cukup untuk mengusung Ahok dalam Pilgub 2017. 

Jokowi Beri Tanda Kehormatan ke 15 Kepala Daerah, Salah Satunya Bupati Batang

Pada gelaran Hari Keluarga Nasional ke-23 yang diadakan di Kupang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanda kehormatan satya lencana pembangunan kepada 15 Kepala daerah. Penghargaan ini diberikan kepada kepala daerah yang dianggap telah berhasil melakukan pembangunan penduduk.

Pemberian tanda kehormatan ini dituangkan dalam Keppres no. 51 tahun 2016. Keppres dibacakan langsung oleh Sekretaris Militer Presiden, Marsda Hadi Tjahjanto, di Kupang, Sabtu (30/7/2016).

Ada 15 kepala daerah yang mendapatkan tanda kehormatan ini. Semua kepala daerah penerima tanda kehormatan hadir ke acara Peringatan Hari Hari Anak Nasional.

Penghargaan ini diberikan kepada kepala daerah yang berhasil melakukan pembangunan penduduk. Salah satu yang menerima penghargaan yakni Bupati Batang, Yoyok Riyo Sudibyo (Foto: Ikhwanul Khabibi/detikcom)

Setelah Keppres dibacakan, ke-15 kepala daerah kemudian maju ke panggung. Presiden Jokowi langsung menyematkan tanda kehormatan kepada para kepala daerah penerima.

Berikut 15 kepala daerah yang mendapatkan tanda kehormatan satya lencana pembangunan:

1. Gubernur Maluku, Said Assegaf
2. Bupati Bandung, Dadang M. Naser
3. Bupati Musi Rawas, Hendra Gunawan
4. Bupati Maros, Hatta Rahman
5. Bupati Bantaeng, Nurdin Abdullah
6. Bupati Batang, Yoyok Riyo Sudibyo
7. Bupati Semarang, Mundjirin 
8. Bupati Wakatobi, Arhawi Huda
9. Bupati Aceh Tengah, Nasaruddin
10. Bupati Dompu, Bambang M Yasin
11. Walkot Tomohon, Jimmy F Eman
12. Walkot Ternate, Burhan Abdurrahman
13. Walkot Serang, Tubagus Haerul Jaman
14. Walkot Magelang , Sigit Widyonindito 
15. Walkot Bima, Qurais H. Abidin. 

Head to Head Ahok Lawan Sandiaga Uno dari Kacamata Survei

Setelah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memastikan diri maju Pilgub DKI Jakarta melalui jalur parpol, giliran Partai Gerindra memberikan tiket ke Sandiaga Uno.

Ketum sekaligus Ketua Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subianto menunjuk Sandiaga untuk berada di garis terdepan sebagai penantang Ahok. Tapi Gerindra masih membutuhkan koalisi parpol karena jumlah kursinya di DPRD DKI hanya 15 kursi belum memenuhi syarat minimal 22 kursi. Sedangkan Ahok sudah bisa melaju dengan dukungan NasDem, Hanura dan Golkar.

Bila dilihat dari hasil sejumlah survei, Ahok sebagai petahana memang masih unggul jauh dibandingkan Sandiaga. Berikut head to head Ahok dan Sandiaga: 


- Survei Indo Barometer

Dalam survei pada tanggal 15-21 Juli 2016 di seluruh wilayah DKI Jakarta, Ahok unggul jauh dibandingkan Sandiaga. Survei yang menggunakan multistage random sampling ini mengambil jumlah sampe sebanyak 800 responden dengan margin of error sekitar 3,6%.

Hasil survei menunjukkan Ahok mendapat dukungan 35 persen responden, sedangkan Sandiaga Uno 2,0 persen responden saat ditanya pilihan dalam Pilgub DKI.

(Baca juga: Survei Indo Barometer: 35% Warga DKI Pilih Ahok, 54,9% Belum Memutuskan)


- Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC)

Hasil survei SMRC yang dilakukan bulan Juni 2016, menunjukkan Ahok di posisi teratas pilihan gubernur dengan elektabilitas 36,6 persen. Namun mayoritas responden yakni 54,4 persen, belum menyebutkan pilihannya saat dilakukan survei. 

Setelah Ahok, ada Yusril Ihza Mahendra dengan 2,8%, Sandiaga Uno 2,1%, dan calon lain di bawah 1%. 

Survei ini dilakukan pada kisaran 24-29 Juni 2016 untuk mengetahui penilaian publik terhadap para cagub DKI. Jumlah sampel acak survei ini sebanyak 820 orang, dipilih dengan metode multistage random sampling, dengan margin of error diperkirakan sebesar 3,9%.

(Baca juga: Survei SMRC: Warga DKI Tak Peduli Ahok Maju Lewat Parpol atau Independen)


- Survei Populi Center


Populi Center mensimulasikan head to head antara Ahok dengan kompetitornya di Pilgub DKI dalam survei persepsi warga DKI. 

Peneliti Populi Center Nona Evita mengatakan, survei dengan wawancara tatap muka di 6 wilayah DKI Jakarta dilakukan mulai dari tanggal 10 Juni hingga 15 Juni 2016. Besaran sampel adalah 400 responden, dipilih secara acak bertingkat (multistage random sampling). Margin error sekitar 4,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

(Baca juga: Risma dan Yusril Jadi Lawan Terberat Buat Ahok)

Responden dalam survei diminta memilih calon sebagai gubernur dengan dua nama peserta Pilgub. Hasilnya, Ahok (59,2%) vs Tri Rismaharini (23,8%), belum memutuskan (13,2%)

Sedangkan jika nama Ahok 'diadu' dengan Sandiaga, maka Ahok dipilih oleh 60,8% responden dan Sandiaga Uno (19,2%). Ada 17,2 responden yang belum memutuskan.

Foto: Rengga Sancaya-detikcom

- Survei Manilka Research and Consulting 


Manilka Research and Consulting menyelenggarakan survei preferensi politik masyarakat DKI Jakarta menjelang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. 

Dari hasil survei elektabilitas top of mind, posisi pertama ditempati Ahok dengan 49,3%, Ridwan Kamil (9,3%), dan Yusril Ihza Mahendra (6,8%). Di urutan keempat ada nama baru yang masuk yakni Yusuf Mansur dengan 6,5%, sedikit di atas Tri Rismaharini dengan raihan 6%.

Manilka juga melakukan survei membandingkan (head to head) kekuatan antara Ahok dengan 10 orang penantang, di antaranya Ahok 58,3% vs Sjafrie Sjamsoeddin 14,0%.

Kemudian Ahok 58,8% vs Djarot Saiful Hidayat 12,5%. Sedangkan bila disimulasikan dengan Tri Rismaharini, Ahok mendapat 49,5% dan Tri Rismaharini 34,3%.

(Baca juga: Head to head Ahok vs 10 Penantang)

Responden saat diberi dua nama Ahok dan Sandiaga, maka hasilnya Ahok 58,3%, sedangkan Sandiaga Uno 17,0%. 

Nusron: Pribadi Sandiaga Baik, Tapi Ahok Lebih Cocok Pimpin DKI

Ketua Koordinator Pemenangan Ahok di Pilgub DKI 2017, Nusron Wahid, mengatakan cagub Gerindra Sandiaga Uno memiliki pribadi yang baik. Namun, dia masih menganggap Ahok lebih cocok memimpin Jakarta. 

"Pertama saya sampaikan selamat pada Sandiaga. Secara pribadi dia orang baik. Tetapi saya yakin bahwa Ahok lebih pas dan lebih baik memimpin Jakarta. Ahok lebih teruji dan memiliki keberanian menata Jakarta dengan beragam multikultural masyarakatnya ini," ujar Nusron di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (30/7/2016).

Nusron mengatakan siapapun cawagub yang dipilih Ahok harus dihormati. Yang penting nantinya harus kompak dan memiliki tujuan yang sama.

"Siapapun wagub nanti kita hormati. Karena cagub dan cawagub harus memiliki kecocokan. Kami tidak ingin pasangan nanti kalau menang dan emimpin Jakarta tidak boleh satu ke kanan satu ke kiri. Mana yang paling kompak di mata dan di hatinya Pak Ahok sebagai Cagub. Siapapun yang dipilih nanti kami hormati," jata Nusron.

Hingga kini komunikasi intensif dengan parpol lain masih dilakukan Golkar, termasuk dengan PDIP. Dia mengatakan hubungan antara Golkar dan PDIP masih terjalin baik.

"Komunikasi masih intensif, dan kami lakukan. Urusan Pilkada ini kan banyak, di Golkar pun ada banyak kerjasama dengan PDIP termasuk kerjasama di Pilkada. Jadi komunikasi kami cair, inklusif dan terbuka. Tidak ada sekat di antara kita," ujarnya. 

Di Musda Golkar, ini Komentar Ridwan Kamil soal Dedi Mulyadi dan Pilgub Jabar

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil hadir dalam Musda Partai Golkar Kota Bandung. Dia memberikan sambutan dan pesan. Soal Dedi Mulyadi dan PiIgub Jabar, apa komentarnya?

Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, mengaku memiliki visi yang sama dengan Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jabar. Tapi, tentu saja, gaya kepemimpinan berbeda.

"Samalah (visi). Kami ditugaskan membangun daerah masing-masing dengan gaya berbeda-beda. Pa Dedi begini saya begitu, tapi tujuannya sama," ujar Emil usai menghadiri Musda Partai Golkar Kota Bandung di Jalan Maskumambang, Sabtu (30/7/2016).

Jadi cocok Pak? "Insya Allah," singkat Emil sambil buru-buru masuk ke mobil. Tidak dijelaskan, apakah cocok dalam hal berpasangan di Pilgub Jabar atau cocok dalam konteks lain. Pilgub Jabar dijadwalkan digelar pada tahun 2018 mendatang.

Acara Musda diikuti ratusan kader partai beringin. Juga ada perwakilan parpol seperti PDIP, PKB, PAN, PPP, Gerindra, dan lain-lain.

Emil hadir dengan mengenakan batik berwarna coklat berpadu kuning dan menggunakan kopiah hitam. Sementara Dedi Mulyadi tetap dengan gaya khasnya menggunakan iket kepala berwarna putih dan baju hitam.

Komjen Syafruddin: Tanjungbalai Sudah Aman, Pemicu Rusuh karena Kesalahpahaman

Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komjen Syafruddin memastikan kondisi di Tanjungbalai Sumatera Utara, saat ini aman pasca kerusuhan. Warga sudah beraktivitas normal. 

"Saat ini aktivitas sudah normal," ujar Syafruddin saat dikonfirmasi detikcom, Sabtu (30/7/2016).

Syafruddin mengaku mendapat perintah dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mengecek langsung kondisi di Tanjungbalai. Syafruddin juga sudah bertemu dengan sejumlah tokoh adat dan masyarakat usai mengikuti Musyawarah Masyarakat Adat Batak (MMAB) 2016 di Parapat, Sumut. 

"Tadi saya mengikuti acara di Parapat, kebetulan kumpul seluruh tokoh adat. Jadi kita bicarakan juga Tanjungbalai untuk memastikan kejadian tersebut tidak berdampak ke wilayah lain," tegas mantan Wakapolda Sumut ini. 

Selain itu, Syafruddin juga menegaskan agar proses penegakan hukumterkait bentrokan dan penjarahan dilakukan secara akurat. Kapolda Sumut diminta memastikan keamanan di wilayahnya. 

"Kita harus antisipasi supaya tidak berdampak ke yang lain. Syukur Alhamdulillah kondisi di Tanjungbalai sudah kembali aman dan normal," sambungnya. 

Kerusuhan terjadi pada Jumat (29/7) malam di sejumlah tempat di pusat kota Tanjungbalai. Ia menyebut, bentrok dipicu karena ada seorang wanita merasa terganggu atau komplain terkait pengeras suara di masjid.

Perselisihan itu berujung dilaporkan ke Kepala Lingkungan atau RT hingga ke Kelurahan. Namun tidak ada kesepakatan, sehingga masalah dibawa ke polisi.

Entah siapa yang memprovokasi, Sabtu (30/7) sekitar pukul 00.45 WIB, muncul massa yang langsung bergerak dan melakukan perusakan pada sejumlah tempat ibadah. Dalam catatan polisi, 2 vihara dan sekitar 8 kelenteng rusak. 

"Ini kesalahpahaman informasi, karena ada kabar yang berbeda dengan kejadian yang sebenarnya terjadi. Ada seorang ibu datang ke musala meminta untuk mengurangi volume pengeras suara. Tapi yang berkembang kabarnya si ibu datang mengamuk ke musala. Ini kabar yang berbeda dengan kejadian yang sebenarnya, jadi terjadi akumulasi massa yang begitu cepat. syukur Alhamduliliah bisa teratasi," tegas Syafruddin.

Nusron Wahid: PDI-P Pasti Nanti Dukung Ahok

Ketua Tim Pemenangan Ahok yang juga politisi Partai Golkar, Nusron Wahid, menuturkan, partainya mendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok karena melihat hasil kerja Ahok untuk Jakarta dengan parameter kepuasan publik.

Partai Golkar, kata dia, tak melihat latar belakang partai politik, etnis, tempat lahir, atau latar belakang apa pun saat mendukung seseorang sebagai kepala daerah.

Fenomena Ahok telah didukung rakyat dengan satu juta kartu tanda penduduk (KTP), kata dia, adalah bukti bahwa banyak anggota masyarakat yang juga menghendaki Ahok maju.

Saat ini, baru tiga partai yang mendukung Ahok, yaitu PartaiNasdem, Partai Hanura, dan Partai Golkar. Ia pun meyakini bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan segera bergabung.

"Khusus untuk PDI-P, pasti akan ikut dukung Ahok," kata Nusron dalam sebuah acara diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (30/7/2016).

Hal tersebut didasari karena ia mengaku kenal baik Ketua UmumPDI-P Megawati Soekarnoputri. Megawati, kata dia, hanya menunggu momentum yang tepat untuk meresmikan dukungan kepada Ahok.

"Menunggu hari saja. Saya tahu betul Bu Mega pasti mengalkulasi hari baik," tutur Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) itu.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, politisi PDI-PMasinton Pasaribu menegaskan, partainya belum memutuskan nama untuk diusung sebagai calon gubernur DKI Jakarta.

Masinton mengatakan, PDI-P telah mengantongi enam nama calon dan kini tersimpan rapat di "dompet" Megawati.

Ia menambahkan, PDI-P tidak mau terburu-buru dalaam mengusung calon karena ingin memastikan telah betul-betul menangkap suara warga Jakarta. Suara warga yang ingin dan tidak menginginkan Ahok maju sebagai cagub DKI jadi bahan pertimbangan.

"Kalau dikatakan PDI-P dukung Ahok, harapan Pak Nusron sama seperti Ahok. Goda-goda PDI-P. Tentu dalam hal ini PDI-P belum memutuskan siapa yang menjadi cagub DKI," ucap Masinton.

Ahok sebelumnya memutuskan maju melalui jalur partai politik dalam Pilkada DKI 2017. Tiga parpol sudah menyatakan mendukung Ahok, yakni Golkar, Nasdem, dan Hanura.

Ahok juga menunjuk politisi Partai Golkar Nusron Wahid menjadi ketua tim pemenangan.

Ia menyampaikan keputusan ini pada acara halalbihalal bersama relawan "Teman Ahok" di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (27/7/2016) petang.

Respons Kerusuhan di Karo dan Tanjungbalai, Kapolri ke Medan

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal (Pol) Tito Karnavian akan ke Sumatera Utara untuk menyikapi kerusuhan yang terjadi hari ini.

"Rencananya Kapolri akan tiba di Polda pukul 15.00 WIB," kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Rina Sari Ginting, Sabtu (30/7/2016) sebagaimana dikutip Tribunnews.com.

Ia mengatakan, Kapolri berkunjung ke Sumatera Utara untuk meninjau perkembangan dan penanganan kerusuhan di Kabupaten Karo dan Kota Tanjungbalai.

Kerusuhan di Kota Tanjungbalai pada Jumat (29/7/2016) hingga Sabtu pagi menyebabkan sembilan rumah ibadah milik umat Buddha rusak. Tujuh warga yang melakukan penjarahan telah diamankan dalam kerusuhan tersebut. (Baca: Polisi Amankan 7 Orang Usai Kerusuhan di Tanjungbalai)

Sementara kerusuhan di Kabupaten Karo menyebabkan seorang warga tewas. (Baca: Program Relokasi Pengungsi Sinabung Ricuh, 1 Orang Tewas)

Pendukung Bela Kebijakan Ahok soal Pembangunan Jakarta Berasal dari CSR

 Juru Bicara Komunitas Pendukung Ahok (Kompak) Tsamara Amany tak mempersalahkan pembangunan di ibu kota menggunakan pembiayaan corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan swasta. Sebab, lanjut dia, pembangunan itu dirasakan manfaatnya oleh warga ibu kota.

"Asal uang dari mana enggak penting, selama tidak ada kerugian negara. Uang CSR enggak ada masalahnya, selama masyarakat atau negara tidak mendapat kerugian," kata Tsamara dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (30/7/2016).

Dia menyebut, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengenakan sanksi tegas bagi pengembang yang tidak mau memberikan kewajiban mereka. Contohnya pembangunan Simpang Susun Semanggi.

Proyek itu dibangun oleh PT Mitra Panca Persada, anak perusahaan asal Jepang, Mori Building Company dengan anggaran mencapai Rp 360 miliar. Pasalnya pengembang mengajukan meningkatkan koefisien lantai bangunan (KLB) kepada Pemprov DKI Jakarta.

"Apakah harus mempermasalahkan prosedur dan teknis, selama menguntungkan masyarakat? Lagipula CSR yang diberikan perusahaan tidak dalam uang tunai, tapi fisik," kata Tsamara. (Baca: Rizal Ramli: Ahok Itu Gubernur DKI atau Karyawan Pengembang?)

Pernyataan Tsamara itu menggelitik Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif yang juga menghadiri diskusi tersebut. Menurut dia, Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta juga harus pandai memaksimalkan serapan anggaran. Besaran serapan anggaran merupakan indikator keberhasilan kinerja seorang gubernur.

"Sekarang sekolah saja banyak yang mangkrak dan publik harus tahu karena mereka bayar pajak. Ya sudahlah, sak karepe(terserah dalam bahasa Jawa) Ahok aja," kata Syarif. (Bac: KPK Selidiki Aliran Dana Rp 30 M dari Pengembang Reklamasi ke "Teman Ahok")

Jadi Timses Ahok, Nusron Wahid Akan "Ngobrol" ke Jokowi soal Posisinya di BNP2TKI

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid berencana akan menghadap Presiden Joko Widodo untuk membicarakan jabatannya di BNP2TKI.

Hal tersebut menyusul penunjukan Nusron sebagai Ketua Tim Pemenangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk maju ke Pilgub DKI Jakarta 2017.

Keputusan untuk mundur dari jabatan merupakan kewenangan pribadinya. Namun, Nusron mengaku akan tetap meminta izin pada Jokowi.

"Saya akan sowan ke Pak Jokowi. 'Saya akan diangkat jadi timses Ahok. Boleh apa tidak? Kalau boleh, tentunya saya akan merangkap jabatan di sini, etis apa tidak. Diperkenankan apa tidak'," ujar Nusron di Jakarta, Sabtu (30/7/2016).

"Yang namanya jabatan itu amanah, mundur enggak boleh, pamali namanya," kata dia.

Ia menambahkan, timses baru dikatakan resmi jika sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Saat ini, tugasnya hanyalah melakukan tugas sebagai semacam koordinator komunikasi.

Pekerjaan sebagai timses, lanjut dia, juga hanya pekerjaan temporer selama beberapa bulan.

"Dan ini bukan sebuah pekerjaan cuma menggalang sebuah pekerjaan politik saja," kata politisi Partai Golkar itu.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan,Nusron Wahid belum resmi menjadi ketua tim suksesnya.

Basuki mengatakan hal itu harus dikoordinasikan lagi dengan tiga partai politik pendukungnya.

"Sementara tiga partai kan mesti ada koordinator untuk ngatur-ngatur, dia (Nusron) belum resmi jadi timses," ujar Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (29/7/2016).

Basuki mengatakan banyak hal yang harus dipersiapkan untuk menjadi ketua tim sukses. (Baca: Alasan Ahok Pilih Nusron Wahid Jadi Ketua Tim Pemenangannya)

Jika Nusron Wahid menjadi ketua timses, kata Basuki, Nusron pasti harus mengurus jabatannya sebagai Ketua Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) juga.

"Kalau resmi kan dia harus berhenti," ujar Basuki. (Baca: Ahok: Nusron Wahid Harus Berhenti dari Kepala BNP2TKI jika Jadi Ketua Timses)

Pendukung Sebut Belum Ada Relawan yang Sakit Hati Ahok Tidak Maju Independen

 Juru Bicara Komunitas Pendukung Ahok (Kompak) Tsamara Amany menyebut belum ada relawan yang sakit hati terhadap pilihan petahana Basuki Tjahaja Purnamaalias Ahok untuk maju melalui jalur partai politik pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Sehingga ia meyakini adanya tagar #BalikinKTPGue yang ramai di dunia maya bukan representasi kekecewaan relawan Teman Ahok.

"Sampai sekarang belum ada pendukung Ahok yang sakit hati dan bilang, 'mana KTP gue?' Faktanya saya belum lihat satupun pendukung baik di sosial media maupun dunia nyata yang sakit hati," kata Tsamara dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (30/7/2016).

Dia meyakini bahwa kicauan dengan tagar #BalikinKTPGuemerupakan serangan dari buzzer salah satu lawan politik Ahok.

Teman Ahok, kata dia, sudah menelusuri tagar itu dengan bantuan konsultan digital Muvera. Bahkan, banyak akun yang berasal dari luar Jakarta.

"Jadi itu bot di Twitter (yang ngetweet #BalikinKTPGue). Herannya mereka yang ngetweet dari awal benci Ahok, kok jadi mereka yang tersinggung (Ahok maju parpol)," kata Tsamara.

Ahok mengumumkan keputusannya maju lewat jalur parpol seusai halalbihalal bersama Teman Ahok di Graha Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (27/7/2016) kemarin. Ia kini didukung oleh PartaiGolkar, Nasdem, dan Hanura. Jumlah suara tiga partai itu pun cukup untuk mengantarkan Ahok bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta. (Baca: "Kalau Ada yang Mau Data KTP-nya Dikembalikan, Kami Persilakan di Markas Teman Ahok")

Peneliti LIPI: Relawan yang Membabi Buta itu Namanya Timses

Peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro meminta komunitas relawan "Teman Ahok" untuk kritis dalam menyikapi keputusan petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

Sebab, lanjut dia, relawan yang tidak mengkritisi jagoannya, maka disebut tim sukses.

"Relawan membabi buta itu tim sukses, hanya manggut-manggut tidak melakukan apa-apa. Tidak berani mengkoreksi apa yang dilakukan Ahok," kata wanita yang akrab disapa Wiwi itu dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (30/7/2016).

Ahok memutuskan maju menggunakan jalur partai politik padaPilkada DKI Jakarta 2017. Partai pengusungnya adalah PartaiGolkar, Partai Hanura, dan Partai Nasdem. Sedangkan di sisi lain,Teman Ahok mengumpulkan sebanyak satu juta data KTP agar Ahok bisa maju melalui jalur perseorangan.

Wiwi pun mempertanyakan komitmen Ahok untuk maju melalui jalur perseorangan.

"Masalahnya pemimpin itu komitmennya enggak bisa dijaga, kalau nawaitu (niat) (maju melalui jalur) perseorangan, ya sudah bismillah saja. Jakarta itu bukan hanya butuh pemimpin yang cerdas, tapi berkomitmen konkret, jujur dan amanah," kata Wiwi. (Baca: "Teman Ahok" Terima Apa Saja Keputusan Ahok untuk Maju di Pilkada DKI)

Hadapi Pilkada, KPUD DKI Gelar Konsolidasi Akbar

Dalam rangka persiapan Pilkada DKI 2017 mendatang, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), menggelar acara konsolidasi akbar di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (30/7/2016).

Acara ini dihadiri oleh seluruh panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu dengan jumlah sekitar 2.000 orang.

"Hari ini kita lakukan konsolidasi dengan seluruh kepanitiaan Pilgub Jakarta agar seluruh penyelenggara siap menghadapi proses politik itu," kata Ketua KPU Daerah DKI Jakarta, Sumarno, Sabtu.

Konsolidasi digelar untuk memberikan pengarahan kepada seluruh panitia yang terlibat tentang persiapan pemilu. Para perwakilan diminta membacakan pakta yang mengharuskan mereka menjunjung tinggi integritas, netralitas, dan profesionalitas.

"Kurang dari 199 hari waktu penyelenggaraan, waktu yang sangat singkat. Acara ini digelar untuk mempersiapkan semuanya," kata Sumarno.

Dalam acara ini diperkenalkan pula jingle dan maskot Pilkada DKI yang berkepala Monas. Desain maskot ini dimenangkan oleh kelompok dari Semarang. Setelah itu, doa juga dipanjatkan bagi almarhum Ketua KPU RI Husni Kamil Manik.

Adapun Ketua KPU RI yang baru, Juri Ardiantoro menyoroti megahnya acara ini. Ia menyebut acara ini membuat Pilkada DKI serasa dengan hajatan Pilpres.

"Pilgub DKI baunya, rasanya, tempat acara konsolidasi seperti siang hari ini sangat megah dan sangat meriah. Sehingga kalau kita bandingkan nggak ada bedanya persiapan pilpres dengan pilgub DKI," ujar Juri.

Hal yang sama disampaikan Sekretaris Daerah Saefullah yang turut menjadi tamu istimewa. Ia menyatakan acara ini adalah perayaan sekaligus langkah awal dalam Pilkada 2017 mendatang.

"Setelah mereka kemarin pelantikan PPK dan PPS ya hari ini mereka konsolidasi bagus lah," kata Saefullah.

Acara berlangsung sejak pukul 08.00 WIB dan akan dilanjutkan dengan pengarahan hingga sore nanti.

Isu Banjir dan Kemacetan Sudah Tak Laku Dijual pada Pilkada DKI Jakarta

Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro memandang isu banjir dan kemacetan sudah tidak laku lagi untuk dijual oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Pasalnya, lanjut dia, dua isu tersebut merupakan isu menahun yang sulit diselesaikan oleh gubernur manapun.

"Pada Pilkada DKI 2012, kuat sekali isu banjir dan macet. Tapi isu itu sudah tidak laku lagi, karena Jakarta akan tetap banjir dan macet, memang kedua itu masalah, tidak usah dijual. Nanti malah (pasangan calon gubernur dan wakil gubernur) akan melakukan pembohongan publik," kata wanita yang akrab disapa Wiwi itu dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (30/7/2016).

Dia menjelaskan, pemilih Jakarta sudah pintar dan tidak mentah-mentah menelan janji antisipasi banjir maupun kemacetan. Bahkan, lanjut dia, karakter pemilih di Jakarta adalah "moody" alias kerap berubah.

Ada sekitar 25-30 persen warga yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pilkada DKI Jakarta 2012.

"Hal ini menunjukkan karakter warga ibu kota seperti keengganan menggunakan hak suara mereka. Angka swing voters tinggi sekali, karena mereka wait and see siapa calon yang betul-betul merepresentasikan warga Jakarta," kata Wiwi.

Pada Pilkada DKI Jakarta 2012 lalu, petahana Fauzi Bowo berada di atas angin dengan tingginya elektabilitas di hampir semua lembaga survei. Selain itu, ia juga menguasai birokrasi serta memiliki jaringan masyarakat yang luas. Namun, lanjut dia, siapa sangka mantan Wali Kota Surakarta Joko Widodo bisa mengalahkan Fauzi.

Hal ini disebabkan karena karakter pemilih di Jakarta yangmoody.

"Muncullah Jokowi yang elektabilitasnya hanya enam persen. Tapi elektabilitas beliau terus merangkak sampai akhirnya menang," kata Wiwi.