Foto: Ahok (Foto: Bagus Prihantoro/detikcom)
Jakarta -Pemprov DKI berencana memberlakukan pembebasan pembayaran Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) bagi pemilik rumah dengan ukuran 100 meter persegi. Dampaknya, pemasukan DKI pun akan berkurang secara signifikan.
Sebenarnya Pemprov DKI sudah memberlakukan pembebasan pembayaran PBB-P2 bagi pemilik tanah dengan nilai jual objek pajak (NJOP) di bawah Rp 1 miliar.
Namun Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) kembali ingin merevisi aturan yang tertuang dalam Pegub DKI Jakarta Nomor 259 tahun 2015 itu.
Sebab masih ditemukan masalah dalam aturan itu. Pemprov DKI masih menemukan rumah yang berada di kawasan kampung meski ukurannya kecil harga jual masih di atas Rp 1 miliar. Penyebabnya harga tanah di Jakarta yang sudah terlalu mahal.
Padahal penghapusan PBB itu ditujukan agar masyarakat kecil bisa lebih terbantu. Hanya saja ketika aturan penghapusan PBB-P2 untuk pemilik rumah dengan ukuran 100 meter persegi diberlakukan, artinya pemasukan untuk Pemprov akan berkurang.
"Kita akan hitung sekarang, makanya mulai tahun 2017 PAD (pendapatan asli daerah) pasti akan berkurang. Ya dong, kalau PBB kamu potong ya akan berkurang, maka dalam 2017 saya mulai meminta cara penyusunan anggaran versi baru lagi," ungkap Ahok di kantornya, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Kamis (26/5/2016).
"Versi baru apa? Semua SKPD harus ikut isi RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah), uangnya berapa? Nggak ada uang nggak ada masalah, nanti baru kita cari, uangnya dari mana?" lanjutnya.
Ahok akan menyiasati pemasukan untuk subsidi pembebasan PBB itu melalui kewajiban tambahan atau kontribusi-kontribusi. Kontribusi itu misalnya dari pengembang seperti ketika membangun reklamasi pulau Teluk Jakarta.
"Pulau bisa kasih kontribusi orang nyambung terus, itu kan tanah kita, 15% kali NJOP," kata Ahok.
Pemprov DKI mempunyai target pemasukan Rp 70 triliun, akibat penghapusan pajak, saat ini target belum tercapai. Hanya saja Ahok tidak merasa khawatir sebab ada penerapan kontribusi tambahan.
Apalagi meski pembangunan infrastruktur terus digalakan di Ibu Kota, menurut dia, ketika sudah terpenuhi Pemprov akan sedikit demi sedikit mengurangi pembangunan sehingga pengeluaran berkurang.
"Mungkin kalau sudah infrastruktur dibangun semua, perlu nggak saya bangun tanggul Rp 90 triliun setiap tahun? Nggak toh. Kalau sudah jadi kan nggak perlu," ucap Ahok.
"Perlu nggak kita beli alat berat tiap tahun? Truk tiap tahun? Nggak perlu. Sekarang saya butuh apa? Bangun rusun. Tapi lama-lamakan nggak perlu bangun juga. Nah kita fokus apa uangnya? Lebih baik kita fokus untuk sembako," imbuhnya mengakhiri.
Sebenarnya Pemprov DKI sudah memberlakukan pembebasan pembayaran PBB-P2 bagi pemilik tanah dengan nilai jual objek pajak (NJOP) di bawah Rp 1 miliar.
Namun Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) kembali ingin merevisi aturan yang tertuang dalam Pegub DKI Jakarta Nomor 259 tahun 2015 itu.
Sebab masih ditemukan masalah dalam aturan itu. Pemprov DKI masih menemukan rumah yang berada di kawasan kampung meski ukurannya kecil harga jual masih di atas Rp 1 miliar. Penyebabnya harga tanah di Jakarta yang sudah terlalu mahal.
Padahal penghapusan PBB itu ditujukan agar masyarakat kecil bisa lebih terbantu. Hanya saja ketika aturan penghapusan PBB-P2 untuk pemilik rumah dengan ukuran 100 meter persegi diberlakukan, artinya pemasukan untuk Pemprov akan berkurang.
"Kita akan hitung sekarang, makanya mulai tahun 2017 PAD (pendapatan asli daerah) pasti akan berkurang. Ya dong, kalau PBB kamu potong ya akan berkurang, maka dalam 2017 saya mulai meminta cara penyusunan anggaran versi baru lagi," ungkap Ahok di kantornya, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Kamis (26/5/2016).
"Versi baru apa? Semua SKPD harus ikut isi RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah), uangnya berapa? Nggak ada uang nggak ada masalah, nanti baru kita cari, uangnya dari mana?" lanjutnya.
Ahok akan menyiasati pemasukan untuk subsidi pembebasan PBB itu melalui kewajiban tambahan atau kontribusi-kontribusi. Kontribusi itu misalnya dari pengembang seperti ketika membangun reklamasi pulau Teluk Jakarta.
"Pulau bisa kasih kontribusi orang nyambung terus, itu kan tanah kita, 15% kali NJOP," kata Ahok.
Pemprov DKI mempunyai target pemasukan Rp 70 triliun, akibat penghapusan pajak, saat ini target belum tercapai. Hanya saja Ahok tidak merasa khawatir sebab ada penerapan kontribusi tambahan.
Apalagi meski pembangunan infrastruktur terus digalakan di Ibu Kota, menurut dia, ketika sudah terpenuhi Pemprov akan sedikit demi sedikit mengurangi pembangunan sehingga pengeluaran berkurang.
"Mungkin kalau sudah infrastruktur dibangun semua, perlu nggak saya bangun tanggul Rp 90 triliun setiap tahun? Nggak toh. Kalau sudah jadi kan nggak perlu," ucap Ahok.
"Perlu nggak kita beli alat berat tiap tahun? Truk tiap tahun? Nggak perlu. Sekarang saya butuh apa? Bangun rusun. Tapi lama-lamakan nggak perlu bangun juga. Nah kita fokus apa uangnya? Lebih baik kita fokus untuk sembako," imbuhnya mengakhiri.
No comments:
Post a Comment