Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) menyebut ada kantor partai-partai politik (parpol) yang menempati lahan Pemprov DKI dan menunggak uang sewa. Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat menyatakan Pemprov DKI akan mengevaluasi aset-asetnya termasuk yang ditempati parpol.
"Ada parpol misalnya, ya kita tertibkan semua. Sesuai dengan Pak Ahok, kan kita tidak pandang bulu. Semua akan diperiksa, diaudit," kata Djarot di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (21/3/2016).
Ahok menyatakan audit perlu dilakukan oleh pihak independen. Bila audit dilakukan hanya oleh rekanan BUMD DKI terkait, maka hasil audit bisa meragukan karena terpengaruh kepentingan.
"Jadi kita akan tunjuk auditor independen untuk mendampingi itu," kata Djarot.
Djarot yang merupakan fungsionaris DPP PDIP ini menyatakan pihaknya tak akan pandang bulu menertibkan kantor-kantor parpol yang berada di atas lahan Pemprov DKI.
"Itu semua harus diaudit, diawasi, ambil alih semuanya tak pandang bulu," katanya. Namun demikian, kantor DPD PDIP DKI di Tebet Jakarta Selatan dinyatakan Djarot merupakan milik perseorangan saja.
Djarot mengakui Pemprov DKI lemah dalam mengelola aset-asetnya. Kelemahan ini perlu ditambal oleh DKI, agar pendapatan daerah DKI bisa lebih banyak.
"Kebanyakan kelemahan kita pada manajemen aset, sehingga sulit bisa mencapai opini pajak tanpa pengecualian. Lemahnya di sini, inilah yang harus kita sentuh dan perbaiki," ujarnya.
Djarot mengungkapkan, total aset DKI yang selama ini terkalkulasi bisa mencapai Rp 300 triliun. Aset yang tak bermasalah sekitar 75 persen hingga 80 persen. Sisanya, bermasalah.
"Tapi yang tanah itu banyak bermasalah dan banyak yang tidak masuk daftar," kata Djarot.
Banyak pula aset Pemprov DKI yang dikuasakan kepada BUMD kemudian dikerjasamakan dengan pihak swasta. Semua itu perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Djarot mengungkapkan kekecewaannya soal salah satu BUMD DKI yang punya aset besar namun pendapatannya relatif kecil. Perusahaan BUMD itu adalah PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
"Jakpro masa dengan aset begitu besar, pendapatan dia cuma Rp 5 miliar setahun? Gila aja. Enggak mungkin. Ini perlu dievaluasi juga, perlu diaudit juga," ujar Djarot.
No comments:
Post a Comment