Tak Sembarang Orang Bisa Buka Posko "Teman Ahok"

 Koordinator kelompok "Teman Ahok", Aditya Yogi Prabowo, mengungkapkan tak semua orang bisa membuka posko untuk mengumpulkan salinan kartu tanda penduduk (KTP) dalam rangka mendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali jadi Gubernur DKI Jakarta. Seleksi untuk pendirian posko cukup ketat.

"Kalau untuk izin itu, dari Teman Ahok harus tahu siapa namanya, PIC (person in charge) -nya siapa, penaggungjawabnya siapa," kata pria yang diakrab disapa Bowo di Jakarta Timur, Kamis (31/3/2016).

Relawan Teman Ahok, kata Bowo, akan survei ke lokasi yang akan dijadikan posko. Survei tersebut untuk melihat kondisi lingkungan posko.

"Jangan sampai tumpang tindih. Misalnya satu kelurahan ada dua posko, seperti itu. Satu kelurahan satu posko di perumahan warga," ungkap Bowo.

Ia mengungkapkan tak sedikit warga Jakarta yang hendak mendirikan posko. Namun, Teman Ahok akan menyeleksi secara ketat. Seleksi itu bertujuan agar posko tidak disalahgunakan. Misalnya ada unsur politik uang di balik dukungan warga mengumpulkan KTP untuk Ahok.

Namun ia memastikan hingga kini tak ada peristiwa tersebut.

"Makanya setiap kita mau buka posko, kita wawancara orangnya. Biar bisa nilai, apakah orang ini ada maksud baik atau tidak. Nanti kita cabut poskonya (kalau terjadi politik uang)," ucapnya.

Tak pantas seorang dubes hina Ahok pakai SARA

Pertarungan politik jelang Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 semakin menggelegar. Sejumlah nama calon Gubernur, sebut saja Yusril Ihza Mahendra (YIM) yang merupakan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang saat ini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Adhyaksa Dault (Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono), pengusaha terkemuka Sandiaga Salahuddin Uno, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang juga politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Abraham Lunggana, akrab disapa Haji Lulung terus semakin panas.

Belakangan nama Djarot Saiful Hidayat yang kini menjabat sebagai wakil Gubernur DKI Jakarta juga naik ke permukaan. Di tengah persaingan yang semakin memanas, muncul berbagai serangan terhadap Ahok. Mantan Bupati Belitung Timur periode 2005-2006 ini diserang lantaran memilih jalur independen bahkan belakangan dihina oleh Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Jepang, Yusron Ihza Mahendra.

Yusron yang merupakan adik Yusril Ihza Mahendra memberikan penilaiannya terhadap gaya kepemimpinan Ahok di akun Twitter-nya, @YusronIhza_Mhd. Dia berkicau, gaya Ahok arogan dan dapat menimbulkan kerusuhan atau kesenjangan sosial di kalangan masyarakat kecil dan etnis Tionghoa.

"Jika sayang dengan etnis Cina yang baik, miskin, dan bisa lari ke luar negeri jika ada kerusuhan etnik, mohon Ahok tidak arogan dalam memerintah. Kasihan dengan Cina-Cina lainnya, yang miskin, baik, tidak salah jika mereka jadi korban," cuit akun Twitter @YusronIhza_Mhd, pada Senin, 28 Maret.

Sebagai seorang Duta Besar Indonesia wajarkah Yusron Ihza Mahendra menyerang Ahok dengan content berbau SARA ?

Pengamat politik Yunarto Wijaya menilai cuitan Yusron sudah melanggar kode etik sebagai wakil negara yang melarang untuk terlibat politik praktis. Secara substansial, kata Yunarto cuitan twitter Yusron yang berisikan materi berbau SARA seharusnya dihindari dalam proses pertarungan politik di level apapun.

"Apa yang dilakukan oleh Yusron menurut saya bukan hanya mendegradasikan dirinya sebagai seorang Dubes, akan tetapi secara tidak langsung juga mendegradasikan Yusril sebagai calon kandidat Pilkada DKI yang selama ini sudah melakukan kampanye positif," tegas Yunarto saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Rabu (30/3).

Sebagai Dubes, ujar Yunarto, Yusron harus memposisikan diri sebagai orang yang paham politik. Idealnya, duta negara tidak usah berkomentar apapun atas kontestasi Pilgub DKI Jakarta.

"Yang jelas tidak elok seorang Dubes berkomentar terkait dengan politik praktis. Ini jelas conflict of interest yang seharusnya dihindari oleh seorang Dubes," terang dia.

Senada dengan Yunarto, Pengamat Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio meminta Yusron tidak mengajarkan masyarakat untuk melontarkan hal-hal yang rasis. Sebaiknya, Yusron menjaga ucapan.

"Soal incumbent harus jaga mulut aja lah," ujar Hendri.

Selain itu, Hendri juga menilai Yusron harus belajar banyak dari kakaknya Yusril Ihza Mahendra. Menurutnya, Yusril sangat menjaga tutur kata ketika berbicara di hadapan publik.

"Sekarang itu bukan berdebat pada contentnya, seharusnya dia belajar dari Yusril. jangan membuat keributan sendiri," pungkas Hendri.

Ahok di tengah pusaran kebencian dan sindiran para lawan

Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, masih satu tahun lagi. Meski demikian, suasana perpolitikan di Jakarta sudah terasa panas.

Banyak nama muncul dan menyatakan bakal maju di Pilgub melawan petahana Gubenur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Sebut saja pengusaha Sandiaga Uno, pakar hukum Yusril Ihza Mahendra, musisi Ahmad Dhani, politikus Haji Lulung hingga Hasnaeni, seorang perempuan yang menyebut dirinya wanita emas.

Meski telah memunculkan diri ke publik, nama-nama itu belum memiliki kendaraan politik yang pasti. Mereka masih berusaha mencuri peluang di parpol yang melakukan penjaringan.

Dalam proses penjaringan, mereka mulai menyapa warga DKI Jakarta dan menjanjikan kesejahteraan bila kelak terpilih. Langkah ini membuat persaingan makin ketat.

Tak jarang, bakal calon gubernur DKI tersebut mulai melayangkan sindiran pada kepemimpinan Ahok. Termasuk keberhasilan yang dicapai selama memimpin Jakarta.

Seperti yang diutarakan Ahmad Dhani. Dia menyebut Ahok laki-laki tak normal tak tega membentak seorang ibu. Ahok memang pernah menuduh Yusri Isnaeni, warga Koja, maling saat bertanya soal pencairan KJP.

"Apakah memaki-maki ibu-ibu bagian dari revolusi mental? Setelah saya survei ke semua lelaki, mungkin enggak kamu marah nunjuk sama ibu-ibu teriaki maling? Enggak mungkin kan. Berarti Anda bukan laki-laki normal," kata Dhani saat menghadiri pendeklarasian Tim Relawan Jakarta Bergerak, Jakarta, Rabu (30/3).

"Boleh ditanyakan ke ahli jiwa atau psikiater," lanjutnya.

Sindiran juga datang dari bangun Lulung Lunggana. Dia menyebut kinerja Ahok dibekingi TIN dan Polri untuk usir rakyat kecil.

"Saya ingin bangun komunikasi dengan baik karena gubernur saat ini gagal dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Rakyat selalu dihadapkan dengan kekuatan TNI dan Polri, makanya rakyat tidak akan ada yang berani," tutur Lulung di hadapan ratusan pendukungnya, Jakarta, Rabu (30/3).

Saking kesalnya dia menyebut Ahok sebagai seorang penderita psikopat.

"Kita duga Ahok ini psikopat. Tuhan saja mau dilawan. Gila, apa?" ujar Lulung saat memberikan pendapatnya mengenai Pilgub 2017 di depan anggota Forum Pemuda di Hotel Sahid Jakarta, Kamis (24/3).

Berbagai cibiran pedas ini membuat Ahok semakin bertanya visi misi bakal calon gubernur tersebut. Bukannya adu program, dia menilai mereka sibuk tebar keburukan Ahok.

Saya enggak lihat kalau mereka mau maju, bangun Jakarta sampaikan program-program. Ini seriusnya siapa pun harus kalahkan Ahok," kata Ahok di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/3).

Maka dari itu, mantan Bupati Belitung Timur itu cukup cemas apabila para lawannya hanya bertujuan untuk mengalahkan dia. Sebab, dia menilai justru masyarakat Jakarta yang akan mendapatkan kerugian.

"Ini kan ada masalah. Kasihan orang Jakarta," pungkasnya.

Hunian liar di Kamal Muara & Kali Blecong juga bakal diratakan

Pemprov DKI Jakarta ternyata tak cuma membongkar permukiman liar di kawasan Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara. Hunian semi permanen di sisi utara pantai Jakarta juga akan diratakan.

Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta, Teguh Hendrawan, mengatakan kawasan lainnya yang akan dibongkar ada di Kamal Muara dan Kali Blencong Marunda.

"Saat ini untuk Kamal Muara ada 150 bangunan, Luar Batang 480 bangunan dan Kali Blencong ada 5 bangunan," kata Teguh saat dihubungi, Kamis (31/3).

Setelah ditertibkan, Pemprov DKI akan segera mulai membangun tanggul dan dinding turap. Berdasarkan data yang dihimpun, kawasan Luar Batang akan dibangun tanggul sepanjang 1,8 KM dengan biaya sebesar Rp 50 miliar.

Sementara, untuk kawasan Kamal Muara dibangun tanggul 1 KM dengan biaya Rp 150 miliar dan Kali Blencong Marunda akan dibangun tanggul 1,2 KM dengan biaya Rp 177 miliar.

Ditambahkan Teguh, pembangunan tanggul karena tiga kawasan itu kerap terendam banjir saat air rob pasang.

"Ini merupakan bagian dari National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), pembangunan tanggul ini untuk langkah antisipasi ancaman air rob," pungkasnya.

Alat berat disiapkan, pemukiman di Luar Batang segera dibongkar

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan siap melakukan penertiban permukiman liar yang ada di perairan Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara. Penertiban ini dilakukan agar pembangunan dinding turap sebagai rangkaian program penanggulangan banjir dapat berjalan. 

Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta, Teguh Hendrawan mengatakan pihaknya siap melakukan pembongkaran pada tanggal 9 sampai 15 April 2016. Selain itu, 10 alat berat long arm dan 10 alat berat amphibi juga sudah disiapkan untuk menertibkan hunian kumuh yang berada di sekitar Masjid Luar Batang itu.

"Kami siapkan 10 alat berat long arm dan 10 alat berat amphibi untuk melakukan penertiban. Sesuai prosedur akan ditertibkan 9-15 April, kita langsung keruk dan dibangun sheet pile (dinding turap) total," kata Teguh saat dihubungi, Kamis (31/3).

Ternyata selain Luar Batang, ada 2 lokasi lain yang akan ditertibkan, yakni permukiman yang ada di Kamal Muara dan Kali Blencong Marunda. Khusus untuk Luar Batang, pembangunan sheet pile akan dilakukan sepanjang 1,8 KM.

Selain dinding turap, pembangunan tanggul pengaman pantai fase A juga akan digarap. Pembangunan tanggul dan sheet pile ini akan dilakukan oleh Kementerian PU dan Pemda DKI Jakarta.

"Sheet pilenya saat ini sudah masuk proses lelang, kita harus segera kerjakan, kalau tidak kawasan utara tersebut dipastikan rawan kena banjir rob," jelasnya.

Sidang Paripurna III DPR, PDIP sering bolos, NasDem paling rajin

Tingkat kehadiran anggota DPR dalam sidang paripurna masih sangat kecil, bahkan tergolong minim. Selama periode masa sidang paripurna III DPR, 11 Januari-18 Maret 2016, tingkat kehadiran atau absensi anggota DPR hanya 53 persen. Rata-rata hanya 299 dari 559 anggota saja anggota dewan yang menghadiri sidang paripurna.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Sekretariat DPR, Fraksi PDIP ada di puncak absensi ketidakhadiran (42 persen) atau rata-rata hanya 46 dari 109 anggota yang hadir selama masa sidang paripurna III.

Anggota DPR dari Fraksi Nasional Demokrat tercatat paling rajin mengikuti sidang paripurna. Tercatat, tingkat kehadiran anggota DPR dari Fraksi Nasdem mencapai 63 persen atau 23 dari 36 anggota hadir. Disusul posisi selanjutnya Gerindra dan PKS.

Berikut data lengkapnya:

Fraksi NasDem 63 persen hadir atau 23 dari 36 anggota hadir.

Fraksi Gerindra 60 persen atau 44 dari 73 anggota hadir.

Fraksi Hanura 58 persen atau 9 dari 16 anggota hadir.

Fraksi PKS 58 persen atau 23 dari 40 anggota hadir.

Fraksi Golkar persen atau 51 dari 91 anggota hadir.

Fraksi PKB 55 persen atau 26 dari 47 anggota hadir.

Fraksi PAN 55 persen atau 26 dari 48 anggota hadir.

Fraksi Demokrat PAN 54 persen atau 33 dari 61 anggota hadir.

Fraksi PPP 45 persen atau 18 dari 39 anggota hadir.

Fraksi PDIP 42 persen atau 46 dari 109 anggota hadir.

daftar kehadiran anggota dpr 2016 Merdeka.com

Hasil survei 51,9 persen, Ahok sebut karena gayanya yang suka marah

 Calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyadari peluangnya kembali menjabat untuk periode kedua masih diragukan, sehingga ia tak ingin sesumbar. Pernyataan Ahok ini merespon hasil survei Charta Politika yang dirilis Rabu (30/3). 

Dari hasil survei, tingkat elektabilitas Ahok ternyata berbanding terbalik dengan tingkat kepuasan terhadap kinerja yang selama ini ia kerjakan. Tingkat kepuasan tersebut mencapai angka 82 persen, sedangkan elektabilitasnya hanya sekitar 51,9 persen. Sehingga Ahok menyebut kejadian ini adalah anomali dalam dunia politik.

"Saya enggak tahu, cuma baca dari berita. Ini ada anomali. Biasa ada kepuasan kinerja kamu, elektabilitasnya mengikuti. Jadi ini enggak," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (31/3).

Melihat hal ini, Ahok menduga ada faktor primodialisme yang mempengaruhi hasil survei yang didapatnya. Dia mensinyalir sisi kepribadian dan karakter Ahok yang sering marah dan meledak-ledak menjadi alasan dirinya hanya mendapat suara 51,9 persen.

"Mungkin ada faktor primordial ada yang enggak suka gaya saya yang marah. Itu banyak faktor," tegas mantan politisi Gerindra ini.

Seperti diketahui, survei ini dilakukan pada 15-20 Maret 2016 melalui wawancara langsung kepada responden. Jumlah sampel sebanyak 400 orang di 5 wilayah di DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu.

Sementara, untuk pengambilan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error +/- 4,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Relawan "Teman Ahok" Buka-bukaan soal Strategi Kumpulkan KTP di Posko Warga

Relawan pendukung bakal calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama "TemanAhok" harus bekerja lebih kreatif saat ingin mengumpulkan KTP dukungan di posko warga. 

Andri Donnal PuteraKakak beradik relawan Teman Ahok yang juga pemilik warung di Kalideres, Jakarta Barat, Angga (24, kanan) dan Fajar (12, kiri), diabadikan pada Kamis (31/3/2016) pagi. Warung sekaligus rumah yang ditempati Angga dan keluarga dijadikan posko warga relawan Teman Ahok.

Pengumpulan KTP di posko warga lebih sulit dibandingkan mengumpulkan KTP di posko atau booth di mal maupun pusat perbelanjaan. 

Hal itu diungkapkan oleh Angga (24), salah satu relawan TemanAhok, yang juga membuka posko warga di Jalan Peta Selatan Nomor 17, Kalideres, Jakarta Barat. 

"Di sini, kita enggak duduk diam saja tunggu ada orang kasih fotokopi KTP. Kita juga jemput bola pakai cara kita sendiri," kata Angga kepada Kompas.com, Kamis (31/3/2016). 

Angga menjelaskan, dia bersama keluarganya harus aktif menyosialisasikan adanya cara mendukung Basuki Tjahaja Purnama agar bisa maju menjadi calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 mendatang. Adapun tempat yang dijadikan posko warga relawan Teman Ahok adalah warung dan rumahnya sendiri. 

Bersama dengan kedua orangtua dan adiknya, Angga berupaya menjangkau warga sekitar rumahnya saat posko baru dibuka pada pertengahan tahun 2015. Cara menjangkaunya adalah dengan mendatangi satu per satu rumah warga sekitar sambil menjelaskan dukungan bagi Basuki sebagai calon gubernur melalui jalur independen.

"Kita disambut baik. Pak RT sini juga welcome, jadinya kita bisa sebarkan informasi ini," tutur Angga.

Selain itu, dalam beberapa kesempatan, dia sekeluarga membukabooth di tempat lain, seperti di gereja yang ada di dekat rumahnya. Angga dan keluarga membuka booth Teman Ahok di salah satu gereja setelah ibadah Paskah, beberapa hari yang lalu.

Hasilnya, KTP yang terkumpul mencapai angka ratusan lembar. Mereka juga membuka booth di Rusunawa Daan Mogot yang letaknya masih di Kecamatan Kalideres. Dari sana, KTP yang dikumpulkan juga cukup banyak. 

"Masih ada strategi-strategi lain. Saya yakin KTP buat Pak Ahok(sapaan Basuki) bisa sampai satu juta," ujar dia.

Ahok Merasa Difitnah oleh Hidayat Nur Wahid

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantah tudingan Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid atas penggunaan APBD untuk kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Ahok merasa tudingan itu sebagai fitnah.

"Ini gue juga pakai APBD kan pakai kantor Pemda DKI. Kalian tanya sama saya (tentang Pilkada DKI di Balai Kota), kan kalian tulis, gimana dong saya di sini," kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (31/3/2016). 

Menurut Basuki, pernyataan Hidayat itu sama dengan menilai berbagai kebijakan yang dilakukannya merupakan sebuah kampanye, termasuk kebijakan pembelian lahan dan pembangunan rusun. 

"Saya kasihan juga fitnahnya itu kadang-kadang. Justru yang ada saya menghemat anggaran DKI," kata Basuki. 

Jika niatnya untuk menarik simpatik warga, kata Basuki, dirinya akan membagi-bagikan rusun tanpa syarat dan pengawasan ketat. Basuki membantah pembangunan rusun merupakan kampanye karena dirinya kerap mengusir warga yang menyalahgunakan unit rusun tersebut. 

"Jadi kasih tahu sajalah, kalau dia takut bersaing dan enggak punya program, aku ajarin program. Jadi lebih pintar dikit jadi calon gubernur," kata Basuki. 

(Baca: Hidayat Nur Wahid Tuding Ahok Gunakan APBD DKI untuk Kampanye )

Hidayat sebelumnya menyesalkan Basuki sebagai calon petahana menggunakan jabatannya untuk memenangi Pilkada DKI Jakarta. 

"Harusnya, jangan sampai birokrasi dan APBD dipakai untuk pemenangan pilgub. Harusnya di Jakarta menjadi pilgub yang berkualitas," ucap Hidayat.

Anggota Komisi I Akan Tegur Dubes Yusron soal Sikap SARA ke Ahok

 Anggota Komisi I DPR Dimyati Natakusuma menyesalkan sikap Duta Besar Indonesia untuk Jepang Yusron Ihza Mahendra yang mengunggah komentar bernada SARA mengenai Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Dia menilai Yusron telah melanggar etika sebagai Dubes karena ikut campur ke arena politik.

"Saya akan ingatkan ke Pak Yusron, sudahlah tidak usah menyerang personal seperti itu," kata Dimyati di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/3/2016).

Dimyati mengatakan, jika memang Yusron tak setuju dengan sikap dan karakter Ahok, dia bisa menyampaikannya secara pribadi, tidak melalui media sosial yang bisa dilihat oleh semua orang.

"Komunikasi by phone kan bisa," kata dia.

Dimyati menilai, Yusron berusaha membela kakaknya, Yusril Izha Mahendra, yang akan bertarung dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 melawan Ahok. (Baca: Tantowi: Dubes Yusron Tak Boleh Main di Arena Politik, Bisa Disebut Cacat)

Namun, dia menambahkan, sikap Yusron yang menyerang Ahokdengan pernyataan SARA itu justru akan merugikan Yusril. Rakyat justru akan menjadi tidak simpatik terhadap Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu.

"Kasihan Pak Yusril," kata dia.

Yusron sempat berkicau di akun Twitter-nya, @YusronIhza_Mhd. Dalam kicauannya, Yusron menyoroti kepemimpinan Ahok yang ia anggap arogan.

Menurut Yusron, kepemimpinan Ahok yang arogan berpotensi membahayakan masyarakat kecil yang beretnis sama denganAhok.

Pernyataannya itu menambahkan pernyataan mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal (Purn) Johannes Suryo Prabowo yang juga sempat melontarkan hal yang sama.

Ahok menganggap Yusron sebagai orang yang kurang ajar dan rasialis. Ahok menilai Yusron tengah menakut-nakuti warga keturunan Tionghoa. (Baca: Ahok Keluhkan Kicauan Twitter Adik Yusril kepada Menteri Luar Negeri)

"Kalau dia nge-tweet nakut-nakutin, hati-hati lho keturunan China miskin, kasihan nanti dibantai gara-gara Ahok. Itu kurang ajar dan rasis. Apalagi dia Dubes di Jepang lagi, adiknya Yusril," kata Ahok di Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (30/3/2016).

Ahok mengaku sudah menyampaikan keluhan itu kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. (Baca: Ahok Minta Menlu Ajukan Rekomendasi Pencopotan Adik Yusril dari Jabatan Dubes)

Tantowi: Dubes Yusron Tak Boleh Main di Arena Politik

 Anggota Komisi I DPR Tantowi Yahyamenyesalkan sikap Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Yusron Ihza Mahendra, yang mengunggah pernyataan berbau SARA mengenai Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama aliasAhok.

Dia menilai adik Yusril Ihza Mahendra itu telah melakukan pelanggaran karena bermain di arena politik menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Dubes tidak boleh bermain di arena politik praktis, tidak boleh menunjukkan keberpihakan ke satu calon dalam kontestasi politik," kata Tantowi saat dihubungi, Kamis (31/3/2016).

Tantowi menilai, keberpihakan Yusron kepada kakaknya di kontestasi pemilihan kepala daerah DKI bisa membuat kinerja diplomatiknya sebagai dubes terhambat. Terlebih lagi, keberpihakan itu ditunjukkan dengan komentar yang berbau SARA.

"Dubes bisa disebut cacat jika melakukan sesuatu yang tercela seperti itu," kata dia.

Tantowi pun menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengenai sikap Yusron ini.

Dia menyarankan Retno berkonsultasi terlebih dulu dengan Presiden Joko Widodo sehingga bisa mengambil keputusan yang tepat.

Meski demikian, politisi Partai Golkar itu mempertanyakan sikapAhok yang dianggapnya berlebihan dan sampai mengadu ke Menlu. Dia menilai, Ahok mulai panik.

"Barangkali karena posisinya semakin vunerable dengan komentar-komentar seperti di Twitter Yusron. Ahok kan biasanya cuek dan kebal dengan sindiran-sindiran, yang bahkan lebih keras dari itu," kata Tantowi.

Yusron sempat berkicau di akun Twitter-nya, @YusronIhza_Mhd. Dalam kicauannya, Yusron menyoroti kepemimpinan Ahok yang ia anggap arogan.

Menurut Yusron, kepemimpinan Ahok yang arogan berpotensi membahayakan masyarakat kecil yang beretnis sama denganAhok.

Pernyataannya itu menambahkan pernyataan mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal (Purn) Johannes Suryo Prabowo yang juga sempat melontarkan hal yang sama.

Ahok menganggap Yusron sebagai orang yang kurang ajar dan rasialis. Ahok menilai Yusron tengah menakut-nakuti warga keturunan Tionghoa. (Baca: Ahok Keluhkan Kicauan Twitter Adik Yusril kepada Menteri Luar Negeri)

"Kalau dia nge-tweet nakut-nakutin, hati-hati lho keturunan China miskin, kasihan nanti dibantai gara-gara Ahok. Itu kurang ajar dan rasis. Apalagi dia dubes di Jepang lagi, adiknya Yusril," kata Ahok di Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (30/3/2016).

Ahok mengaku sudah menyampaikan keluhan itu kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. (Baca: Ahok Minta Menlu Ajukan Rekomendasi Pencopotan Adik Yusril dari Jabatan Dubes)

Soal Kicauan SARA Dubes Yusron ke Ahok, Ini Komentar Kemenlu

 Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah mengingatkan kepada kepala perwakilan Indonesia di luar negeri agar tidak mengurusi persoalan di luar tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan pemerintah.

Hal itu disampaikan Arrmanatha ketika diminta tanggapan soal pernyataan Duta Besar RI untuk Jepang, Yusron Ihza Mahendra, yang dinilai berbau SARA di akun Twitter-nya, beberapa waktu lalu.

Arrmanatha menjelaskan, Menlu secara rutin mengingatkan kepada kepala perwakilan Indonesia di luar negeri, termasuk duta besar dan konsul jenderal, untuk fokus pada tugas.

"Yang kita harapkan kepala perwakilan dalam menjalankan tugasnya harus fokus pada tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh pemerintah," ujar Arrmanatha saat ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Kamis (31/3/2016).

Namun, ia enggan berkomentar mengenai keluhan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait tweet Yusron. Arrmanatha hanya mengulangi pernyataannya. (Baca: Anggota Komisi I Akan Tegur Dubes Yusron soal Sikap SARA ke Ahok)

"Saya tekankan sekali lagi, kami selalu mengingatkan mereka agar fokus pada masalah, isu-isu, dan tugas-tugas yang diberikan," kata dia.

Yusron sempat berkicau soal Ahok di akun Twitter-nya, @YusronIhza_Mhd. Dalam kicauannya, Yusron menyoroti kepemimpinan Ahok yang ia anggap arogan. (Baca: Tantowi: Dubes Yusron Tak Boleh Main di Arena Politik)

Menurut Yusron, kepemimpinan Ahok yang arogan berpotensi membahayakan masyarakat kecil yang beretnis sama denganAhok.

Pernyataannya itu menambahkan pernyataan mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal (Purn) Johannes Suryo Prabowo yang juga sempat melontarkan hal yang sama.

Ahok menganggap Yusron sebagai orang yang kurang ajar dan rasialis. Ahok menilai Yusron tengah menakut-nakuti warga keturunan Tionghoa. (Baca: Ahok Keluhkan Kicauan Twitter Adik Yusril kepada Menteri Luar Negeri)

"Kalau dia nge-tweet nakut-nakutin, hati-hati lho keturunan China miskin, kasihan nanti dibantai gara-gara Ahok. Itu kurang ajar dan rasis. Apalagi dia dubes di Jepang lagi, adiknya Yusril," kata Ahok di Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (30/3/2016).

Ahok mengaku sudah menyampaikan keluhan itu kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. (Baca: Ahok Minta Menlu Ajukan Rekomendasi Pencopotan Adik Yusril dari Jabatan Dubes)

Sudah Ada Solusi, Kenapa Horor Sampah di Cikapundung Masih Terjadi?

Pemprov Jabar, Pemkot Bandung, dan Pemkab Bandung sudah sepakat mengatasi sampah di Sungai Cikapundung yang menggila dalam beberapa waktu terakhir. Solusi sudah ada. Tapi sampai hari ini, sampah masih menumpuk. Jadi harus bagaimana?

Tidak ada yang bertanggung jawab siapa yang membuang sampah ke sungai. Kota Bandung dan Kabupaten Bandung sama-sama mengklaim bisa mengatasi sampah, sehingga kecil kemungkinan membuang ke sungai. Difasilitasi Pemprov Jabar, pertemuan Pemkab dan Pemkot Bandung pun digelar, Rabu (23/3).

Tumpukan sampah hari ini (Foto: Baban Gandapurnama/detikcom)

Ada kesepakatan dalam pertemuan itu. Solusi jangka pendeknya adalah pembersihan. Jangka panjangnya masih dirumuskan. 

Baca: Ridwan Kamil dan Dadang Naser Sepakat Buat MoU Atasi Masalah Perbatasan

Di sisi lain, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil akan membangun kanal penghadang sampah di wilayahnya. Harapannya, sampah tidak sampai ke Kabupaten Bandung.

Kamis (24/3), aksi bersih-bersih menggandeng TNI dan unsur lain dilakukan. Alat berat dikerahkan. Hari itu pula, sampah berkurang. 

Aksi pembersihan pada Kamis pekan lalu (Foto: Baban Gandapurnama/detikcom)

Hanya saja, kegiatan itu tidak terus-terusan dilakukan. Alhasil, sampah kembali menumpuk di sungai Cikapundung, tepatnya di jembatan Kampung Cijagra, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Hari ini, Rabu (30/3/2016), berkubik-kubik sampah menyumbat jembatan. Aroma tak sedap menyengat hidung.

Kondisi diperparah dengan genangan air di sekeliling Jembatan Cijagra. Jalan terendam. Juga permukiman. Banjir ini efek luapan Sungai Citarum akibat hujan deras beberapa hari terakhir.

"Kemarin-kemarin kan sempat tuh gotong royong membersihkan dan mengangkut sampahnya. Tapi tetap saja enggak habis-habis, sampah terus datang dari hulu dan kembali menumpuk," ucap Asep Rahmat (36), warga Kampung Cijagra.

Jadi, apa solusi lain soal horor sampah Cikapundung? Perlukah rapat lagi?

Tumpukan sampah pekan lalu (Foto: Baban Gandapurnama/detikcom)