Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mendukung langkah Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menertibkan kawasan Kalijodo. Triwisaksana mendukung proses hukum terkait perjudian atau premanisme di kawasan tersebut.
"Kami mendukung penertiban Kalijdo, tetapi caranya harus tetap manusiawi dengan cara berdialog antara Pemprov dengan warga," kata Triwisaksana saat dihubungi detikcom, Kamis (18/2/2016) malam.
Dialog dengan warga, kata Sani, sapaan akrab Triwisaksana penting dilakukan agar keputusan Pemprov bisa dipahami warga. Di sisi lain, Pemprov juga mengakomodir kebutuhan warga seperti menyediakan tempat relokasi dan pelatihan keterampilan.
"Pemprov sampaikan saja soal rusun tapi dialog dengan warga, agar warga paham mereka bisa tinggal nyaman tanpa melanggar aturan. Mereka (warga) juga harus mengerti mereka tidak bisa gunakan sesuatu yang bukan miliknya. Tidak boleh melanggar aturan," tutur Sani.
Politikus PKS ini juga menegaskan prostitusi dan perjudian harus diberantas di wilayah Jakarta. Tidak boleh ada toleransi terhadap pelanggaran hukum. "Harus ditindak," ujarnya.
Pemprov DKI sudah mengeluarkan surat peringatan pertama (SP1) terhadap warga Kalijodo pada Kamis (18/2). Mereka punya waktu 7x24 jam untuk mengosongkan rumahnya.
Warga yang memiliki KTP DKI juga disediakan rusun di Marunda sebagai hunian baru. Ada sekitar 300-400 unit rusun yang disiapkan.
"Info yang saya dapat di wilayah barat (Jakbar) sudah cukup banyak yang mendaftar di atas 50-an KK. Wilayah utara (Jakut) sedang kita data, sudah lebih dari 20 yang mendaftar," kata Kadis Perumahan dan Gedung DKI, Ika Lestari Aji saat dihubungi terpisah.
No comments:
Post a Comment