SBY bicara kereta cepat Jepang, China dan bisnis keluarga pejabat

Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono(SBY) ikut berkomentar soal polemik pembangunan kereta cepat milik China dengan rute Jakarta - Bandung yang sedang digenjot pemerintah. Menurut dia, pemerintah wajib menjelaskan secara transparan tentang proyek itu.

SBY menilai, wajar jika setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menuai pro dan kontra. Khususnya soal kereta cepat, dia meminta pemerintah tak perlu kecil hati jika mendapat kritik tajam dari masyarakat.

"Memang dalam kehidupan demokrasi apapun yang diputuskan oleh pemimpin termasuk kebijakan yang ditetapkan selalu mengundang pro dan kontra, polemik. Jadi menurut saya tidak luar biasa kalau proyek kereta cepat Jakarta - Bandung mengundang polemik dan kontroversi. Pemerintah tidak perlu berkecil hati. Pemerintah harus bersedia mendengarkan, berikan penjelasan segamblang-gamblangnya, rakyat ingin tahu seluk beluk kereta cepat Jakarta Bandung ini," kata SBY melalui sebuah wawancara yang diunggah di Youtube, dikutip merdeka.com, Selasa (9/2).

SBY juga meminta kepada pemerintah untuk menjelaskan tentang tender proyek kereta cepat yang akhirnya dimenangkan oleh China. Padahal, Jepang sudah lebih dulu mengajukan proyek ini. 

Apalagi, SBY mendengar jika pemerintah menolak proyek kereta cepat Jepang karena meminta jaminan. Namun belakangan ini, SBY juga mendapat informasi jika China meminta jaminan sebelum garap proyek kereta cepat itu.

"Diperlukan transparansi akuntabilitas oleh pemerintah. Transparansi dalam arti jelaskan kepada rakyat apa yang menjadi kebijakan dasar siapa yang membangun kereta cepat ini dengan ongkos berapa, katanya negara lain ada yang jauh lebih murah, betulkah? Jelaskan tendernya seperti apa, antara Tiongkok dan Jepang dengan dinamika terakhir ini," jelas SBY.

"Ternyata Tiongkok juga memerlukan jaminan, padahal dulu Jepang minta jaminan pemerintah. Perlu jelaskan, Jepang sahabat kita, Tiongkok sahabat kita," terang SBY.

Dikabarkan, akibat proyeknya ditolak, Jepang sempat marah kepada Indonesia. Sebab, Jepang melihat alasan yang diberikan Indonesia menolak proyek kereta cepat miliknya tidak masuk akal dengan tidak memberikan jaminan apa-apa.

SBY juga bicara isu pejabat yang bermain dalam kereta cepat Jakarta - Bandung ini. Menurut dia, pemerintah perlu jelaskan isu ini. Dia menilai, tak masalah ada keluarga pejabat yang main proyek kereta cepat, asalkan sesuai dengan aturan dan UU yang berlaku.

"Atau ada kecurigaan keluarga pejabat yang ikut berbisnis, begitu saja menuduh keluarga pejabat berbisnis kereta api ini juga tidak baik, apalagi kalau itu fitnah, tapi pemerintah bisa menjelaskan ada atau tidak ada," kata SBY.

"Sebetulnya tidak dilarang keluarga pejabat menjalankan bisnis, di banyak negara dilakukan. Kalau memang ada keluarga pejabat, jelaskan saja ada, company-nya apa, sepanjang tidak melanggar hukum sesuai dengan UU, negara tidak dirugikan, itu tidak apa-apa," tegas SBY.

Ada kalanya kita mengkritik, mengkoreksi, menyerang. Tapi ketika mengemban amanah, harus bersedia juga dikoreksi, untuk kebaikan.

- Susilo Bambang Yudhoyono

Merdeka.com - Sejak lengser dari pemerintahan, Presiden ke enamSusilo Bambang Yudhoyono (SBY) kerap menyampaikan pandangannya tentang kebijakan yang diambil oleh pemerintah Presiden Jokowi. Melalui media sosial, SBY sering sampaikan sejumlah pandangan dan pengalamannya selama 10 tahun memimpin negeri.

Namun beberapa bulan belakangan ini, SBY sempat menghilang berkomentar tentang pemerintah. Apa penyebabnya?

Melalui wawancara yang diunggah melalui Youtube pada 6 Februari lalu, SBY mengungkap alasan menghilang sejenak mengkritik pemerintah. Menurut dia, ada elemen di lingkar Istana yang tak suka dengan kritik yang disampaikannya.

"Saya masih ingat kalau tidak salah dulu sekian bulan lalu, ketika saya sekali-sekali melepas Twitter, ada pihak yang tidak suka, ada elemen di lingkar kekuasaan yang tidak nyaman bahkan mengirim pesan kepada saya," kata SBY dalam wawancara itu dikutip merdeka.com, Selasa (9/2).

Menurut SBY, ini negara demokrasi siapa pun berhak bicara. Dia bahkan menyindir ada orang yang dulu vocal mengkritik pemerintah namun ketika sekarang berada di kekuasaan justru tak mau dikritik.

"Saya pikir ini negara demokrasi tentu siapa pun termasuk saya punya hak untuk berbicara. Dan memang politik itu, kalau saya, saya ingat dulu banyak yang ketika dulu tidak berada di kekuasaan kritisnya luar biasa, menyerang, menghajar, tetapi tidak sedikit begitu berada di lingkar kekuasaan kurang suka dikritik," sindir SBY.

SBY menegaskan jika kritik yang disampaikannya bertujuan untuk kebaikan bangsa. Menurut dia, dalam politik wajar jika ada yang saling mengkritik dan mengoreksi.

"Inilah yang kita harus banyak belajar, bahwa itu politik, itu demokrasi, ada kalanya kita mengkritik, mengoreksi, menyerang. Tapi ketika mengemban amanah, harus bersedia juga dikoreksi, untuk kebaikan," tegas Ketua Umum Partai Demokrat ini.