Menanti Janji Ahok 'Membersihkan' Kalijodo dari Prostitusi dan Judi

Kecelakaan mobil Fortuner di Kalideres, Jakarta Utara, yang menewaskan 4 orang pada Senin 8 Februari 2016 membuka tabir baru: kawasan Kalijodo belum bersih dari praktik prostitusi. Padahal Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Selasa, 25 November 2014 lalu menyatakan tekadnya untuk menutup lokalisasi di Kalijodo. 

"Iya mau dibongkar. Tunggu rusun selesai. Secepatnya," jelas Ahok saat itu.

Kala itu Ahok tak bisa memastikan waktu pembongkarannya. Namun dia menargetkan lokalisasi di Kalijodo ditutup paling lambat Januari 2015. "Insya Allah," begitu kata Ahok.

Namun pengakuan si pengemudi dan penumpang Fortuner yang mengalami kecelakaan pada Senin (8/2/2016) dan reportase detikcom menunjukkan bahwa prostitusi itu masih ada di Kalijodo. 

Selasa (9/2/2016), detikcom menyusuri kembali kawasan Kalijodo yang memang sejak tahun 1930-an dikenal sebagai kawasan orang mencari 'cinta'. Nyatanya praktik prostitusi di Kalijodo itu masih ada. (baca juga: Rayu Raba Memanja dan Dentuman Musik Dangdut di Kalijodo).

Sebenarnya jauh sebelum Ahok berencana menutup lokalisasi di Kalijodo, tepatnya pada September 2001 Kepolisian Sektor Penjaringan, Jakarta Utara, pernah menggerebek sebuah bar di Kalijodo. Penggerebekan dilakukan karena diduga di tempat tersebut terjadi praktik penjualan wanita di bawah umur.

Tak hanya prostitusi liar, Kalijodo juga dikenal sebagai tempat perjudian ilegal. Kepolisian pun harus bekerja ekstra keras untuk menangani Kalijodo. Maklum sejak tahun 1930-an hingga awal 2000-an Kalijodo dikenal sebagai lokalisasi prostitusi dan perjudian. Akibat prostitusi dan judi itu sering memicu bentrok antar geng di Kalijodo. 

Mantan Kapolsek Penjaringan yang kini menjadi Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Khrisna Murti memiliki pengalaman menangani Kalijodo. Pengalaman perwira menengah Polri lulusan Akademi Kepolisian 1991 itu kemudian dia tulis dalam buku berjudul, 'Geger Kalijodo'. 

Krishna adalah pejabat wilayah pertama yang berhasil membubarkan lokalisasi di Kalijodo. (Baca juga: Mengenal Dirkrimum Polda Metro Kombes Krishna: dari Kalijodo Sampai Yaman)

Krishna Murti yang waktu itu memimpin Polsek Penjaringan beberapa kali menangani bentrok antar geng dan prostitusi di Kalijodo. Operasi yang dilakukan kepolisian tak bisa berjalan tuntas tanpa dukungan dari Pemerintah Provinsi DKI. Krishna pun meminta dukungan dari Pemprov DKI. 

Menurut Krishna seperti dituturkan dalam buku, 'Geger Kalijodo', jajaran pimpinan Polda Metro Jaya berkali-kali memberikan warning kepada Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta untuk lebih memperhatikan Kalijodo yang rawan kejahatan. Melalui Kepala Dinas Penerangan Polda Metro Jaya waktu itu, Kombes Anton Bachrul Alam, Polda akan sesegera mungkin meminta Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta dan DPRD untuk bersama-sama menangani kawasan Kalijodo. 

"Bahkan Pak Anton menekankan, kami lebih senang kawasan prostitusi dan perjudian Kalijodo itu ditutup, sebagaimana dilakukan terhadap Kramat Tunggak," papar Krishna seperti dikutip detikcom dari buku 'Geger Kalijodo', Rabu (10/2/2016). 

Akankah Ahok benar-benar menutup lokalisasi Kalijodo seperti Gubernur Sutiyoso menutup Kramat Tunggak?