Surat memo yang menggunakan kop bertuliskan DPRD DKI dan tertera nama anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI, Prabowo Soenirman, mendadak beredar.
Surat memo tersebut membuat heboh lantaran isinya meminta untuk menunda eksekusi terhadap oknum penyewa rusun berinisial HP di Rusun Tipar Cakung, Blok Cendana, Lantai V, Nomor 516.
Berdasarkan surat itu, diketahui, rusun itu atas nama Endang, tetapi disewa oleh HP. Padahal, rusun harus ditinggali oleh pemilik aslinya dan tidak boleh disewakan.
Kemunculan surat ini mengungkap bahwa masih ada celah lemahnya pengawasan di rusun. Masih ada oknum penghuni tak sah, yang ternyata dapat menempati rusun selama bertahun-tahun.
Saat ditelusuri pun ternyata benar, identitas penghuni rusun itu sesuai dengan yang tertera pada surat yang mencatut nama Prabowo tersebut.
Hanya, Prabowo yang namanya dicatut langsung membantahnya. Prabowo menyatakan, surat tersebut palsu.
"Coba lihat tanda tangannya bukan saya," kata Prabowo, Selasa (2/2/2016).
Namun, Prabowo mengakui oknum berinisial HP yang berprofesi sebagai wartawan itu memang pernah meminta tolong kepadanya untuk menangguhkan eksekusi rusun. Namun, Prabowo tidak merasa sudah mengeluarkan surat itu.
Dia mengatakan, oknum HP telah memalsukan tanda tangannya dan mengganti tahun keluar surat.
"Kata staf saya memonya dipalsukan dan itu memo tahun 2014 dan minta bantuannya sampai Januari 2015. Sekarang dia tip-exdan diganti menjadi tahun 2016," ujar Prabowo.
Versi penghuni
Terkait munculnya surat memo ini, HP belum bersedia berkomentar panjang lebar. Ia mengaku heran masalah ini mencuat.
HP mengakui adanya memo yang meminta penundaan eksekusi tersebut. Namun, menurut dia, memo tersebut ditolak oleh pengelola. Pengelola tetap meminta dirinya hengkang dari rusun.
Saat disinggung apakah benar memo tersebut dari Prabowo dan memiliki hubungan dengan politisi Gerindra yang duduk di DPRD DKI itu, HP tak menjawab tegas. Namun, ia mengakui pernah meminta tolong terkait masalah rusun ke DPRD DKI.
"Saya ini kan rakyat. Kita kan punya wakil rakyat. Buat apa kita tempatkan di sana? Sekarang saya tanya, kalau ada masalah (seperti ini), kamu ngadunya ke siapa?," ujar HP.
Prabowo klarifikasi
Karena masalah ini, Prabowo disebut sampai datang ke Rusun Tipar Cakung. Namun, Prabowo tak menemui HP, melainkan pengelola.
Kepala Pengelola Rusun Tipar Cakung Alboin Sitorus mengaku didatangi Prabowo Soenirman dan stafnya terkait masalah memo tersebut.
Alboin mengatakan, Prabowo datang untuk memberitahukan bahwa memo yang mencatut namanya untuk penundaan eksekusi rusun itu adalah palsu.
"Tadi Pak Prabowo datang ke sini dan bilang memo itu dipalsuin. Dia bilang ini bukan tanda tangan saya ini. Saya enggak buat," kata Alboin menirukan ucapan Prabowo.
Alboin mengaku, penyewa rusun berinisial HP itulah yang memberikan memo kepada pengelola. Oknum berinisial HP itu, menurut dia, memberikan memo itu untuk menunda eksekusi.
Memo itu pun diduganya palsu. Menurut Alboin, penghuni rusun berinisial HP itu termasuk dalam belasan penghuni akan dikeluarkan, Rabu (3/2/2016).
HP dan belasan penghuni lainnya dianggap menempati rusun dengan melanggar ketentuan.
Lapor polisi
Prabowo mengakui melakukan klarifikasi terkait masalah itu. Dia langsung menyuruh stafnya datang ke rusun itu untuk mengecek kebenaran memo tersebut.
"Saya suruh staf saya ke rusun dan minta orangnya diusir kalau memang tidak berhak. Saya juga akan lapor polisi," ujar Prabowo di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Selasa (2/2/2016).
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama mengaku sudah mendengar masalah ini. Ia pun mengaku sudah membaca surat memo tersebut.
Basuki menyatakan, akan "mencoret" penghuni itu dari rusun. Sedangkan mengenai surat memo itu, Basuki menilai, jika surat itu benar, seharusnya Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta dapat menindaklanjutinya.
"Seharusnya BK DPRD dong yang proses. Tapi percuma kan (BK DPRD dengan Prabowo) satu geng, ya susah," kata Basuki.
No comments:
Post a Comment