Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan bahwa kawasan Kalijodo berbeda dari lokasi prostitusi Dolly di Surabaya. Sebab, kawasan Dolly menjadi lokasi prostitusi resmi.
"Kami kasusnya beda. (Kalijodo) ini kan memang jalur hijau yang diperjualbelikan," kata Basuki di Balai Kota, Senin (15/2/2016).
"Anda enggak mungkin biarkan di depan hidung kamu, berpuluh-puluh tahun orang melanggar. Kalau kayak gitu melanggar,gimana kita mau bereskan Waduk Pluit," kata Basuki lagi.
Basuki menjelaskan, kawasan lokasi prostitusi Dolly merupakan sebuah perkampungan yang ditempati oleh para pekerja seks komersial (PSK).
Meski Dolly sudah ditutup, kata Basuki, praktik prostitusi masih banyak terjadi.
Sementara itu, Kalijodo merupakan ruang hijau yang dibangun bangunan liar, kemudian disalahgunakan untuk praktik prostitusi, perjudian, serta penjualan minuman keras.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak menghadiri rapat koordinasi penertiban kawasan Kalijodo bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana, di Polda Metro Jaya, Senin (15/2/2016) ini.
"Enggak, enggak... Saya enggak ketemu Kapolda hari ini," kata Basuki, di Balai Kota.
Basuki mengatakan, Tito akan memimpin rapat koordinasi tersebut. Tito, kata dia, akan mendengarkan pandangan dari seluruh pihak terkait.
"Kapolda akan dengarkan semuanya dari pihak RT/RW. Karena kasus ini berbeda dengan Dolly (kawasan lokalisasi di Surabaya)," kata Basuki.
"Kemarin kami sudah ketemu sama Kapolda dan Pangdam Jaya, mereka akan atur. Mereka dengar masukan kami dan kalau sudah selesai, baru saya ketemu," kata Basuki.
Hari ini, rapat koordinasi dilangsungkan di Mapolda Metro Jaya. Hingga pukul 11.00, baru Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi yang sudah hadir.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menawarkan sejumlah solusi bagi warga Kalijodo terkait rencana ditertibkannya wilayah tersebut.
Bagi warga yang memiliki KTP DKI, Basuki menawarkan unit rumah susun sebagai tempat tinggal baru.
"Kalau ada yang mau tinggal, kami bagi ke rusun yang ada. Ada rusun yang kosong, kami bagi," kata Basuki di Balai Kota, Senin (15/2/2016).
Sementara itu, bagi warga Kalijodo yang ingin berdagang, Pemprov DKI Jakarta berjanji akan memberikan modal. (Baca: Beda Kalijodo dengan Dolly Menurut Ahok)
Syaratnya, warga mendaftarkan diri ke Bank DKI serta membayarkan retribusi tiap harinya.
"Untuk (warga Kalijodo) yang mau dagang, kami kasih ke (dinas) UMKM atau PD Pasar Jaya," kata Basuki.
Kemudian, bagi warga Kalijodo yang tidak memiliki KTP DKI, Pemprov DKI akan mengembalikan mereka ke kampung halaman masing-masing.
Pemprov DKI Jakarta, kata Basuki, akan membiayai ongkos pulang kampung tersebut. (Baca: Ahok: Bulan Ini, Kalijodo Harus Beres!)
"Pulang kampung saja sudah, kami yang bayarin," kata Basuki.
Rencananya, kawasan Kalijodo akan ditertibkan bulan Februari ini. Kawasan marak prostitusi serta perjudian itu akan dikembalikan fungsinya menjadi ruang terbuka hijau (RTH).
Kawasan Kalijodo akan ditertibkan setelah dilayangkan tiga kali surat peringatan hingga surat perintah bongkar (SPB).
No comments:
Post a Comment