Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bakal banyak menjadikan staf pejabat DKI yang terbukti tidak bekerja dengan baik. Salah satu indikator pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dapat bekerja baik adalah tingkat serapan anggaran.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pun telah memberi warning Basuki atas rendahnya serapan APBD DKI 2015 yang baru mencapai 10-20 persen.
"Ya memang beliau (Mendagri) mengerti. (pejabat SKPD) yang tidak bisa nyerap (anggaran), saya stafkan? Tahun ini, kami mau banyak jadikan staf eksekutif," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota, Senin (22/6/2015).
Menurut dia, salah satu penyebab rendahnya serapan anggaran karena DKI tidak bisa belanja lahan dengan maksimal.
Padahal, lanjut dia, seluruh Dinas yang memiliki kewajiban pembelian lahan atau pembebasan lahan dapat berkoordinasi dengan Asisten Sekda bidang Pembangunan jika menemui kendala.
Sehingga ia bakal mengalihkan anggaran pengadaan lahan itu kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PT Jakarta Propertindo dan PT Pembangunan Jaya.
"Mendagri mengerti kok dilemanya di mana. Mesti nitip pembelian lahan ke BUMD semuanya, kayak beli bus itu lebih cepat dilakukan BUMD (PT Transjakarta)," ujarnya.
Basuki menegaskan Pemprov DKI bakal mengejar tingginya nilai serapan anggaran pada APBD Perubahan (APBD-P) 2015. Anggaran akan banyak dialihkan untuk pemberian penyertaan modal pemerintah (PMP) kepada BUMD DKI.
Meski demikian, Basuki tetap menargetkan penyerapan anggaran hingga 90 persen dari total Rp 69,28 triliun.
"Kami punya SKPD segitu banyak, mau diapain, itu dilematisnya. Nanti kami stafkan sajalah (pejabat DKI)," ucap dia.
Sebelumnya warning Mendagri Tjahjo Kumolo kepada Basuki disampaikan saat penyampaian sambutan pada Sidang Paripurna Istimewa DPRD DKI dalam rangka peringatan HUT ke-488 DKI Jakarta.
"Yang memprihatinkan saya adalah anggaran baru 10 persen penyerapannya di DKI, tolong pacu kalau tidak yang rugi masyarakat," Tjahjo.
Dia meminta Basuki untuk memperbaiki penyerapan anggaran daerah. Karena bila penyerapan APBD sangat minim, maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, serta mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyoroti masih rendahnya penyerapan anggaran di DKI Jakarta. Ia pun mengaku prihatin sebab hingga saat ini penyerapan anggaran DKI Jakarta tahun 2015 masih berkisar di angka 10 persen.
"Yang menjadi keprihatinan kita, sampai hari ini, penyerapan anggaran DKI Jakarta tidak sampai 20 persen. Tolong ini bisa dipacu kembali. Momentum hari ulang tahun ini saya kira bisa dijadikan pemacu pembangunan di Jakarta," kata Tjahjo saat menyampaikan kata sambutan dalam sidang paripurna istimewa HUT ke-488 Kota Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (22/6/2015).
Tjahjo menyadari rendahnya penyerapan anggaran di DKI Jakarta akibat kehati-hatian Gubernur Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama dalam membelanjakan anggaran. Sebab, kata Tjahjo, Basuki tidak ingin ada penyalahgunaan anggaran.
"Tenaga di bawah lebih suka menyewa truk sampah yang Rp 400 miliar ketimbang membeli. Antara merenovasi dengan membangun SD, lebih mahal renovasinya. Itulah yang saya kira membuat Gubernur hati-hati dalam membelanjakan anggaran," ujar dia.
Meski demikian, Tjahjo menyatakan upaya pencegahan korupsi tidak boleh sampai membuat rendahnya penyerapan.
Sebab, rendahnya penyerapan anggaran akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.
"Jadi, bagaimana menangani korupsi itu. Seorang pemimpin kan harus tahu bagaimana melaksanakan tugas membangun pemerintahan yang efektif, efisien, dan taat pada hukum," ujar politisi PDI Perjuangan itu.
Tjahjo pun memasang target untuk DKI Jakarta. Menurut dia, pada tahun ini, penyerapan anggaran di Jakarta harus mencapai angka 75 persen. Tjahjo menyatakan target itu wajib untuk dicapai.
"Pengalaman tahun kemarin yang cuma 40 persen harus jadiwarning. Tahun ini paling tidak harus bisa di atas 75 persen. Harus bisa. Kalau tidak bisa, jangan salahin kami kalau tahun besok masih dievaluasi kembali," kata Tjahjo.
No comments:
Post a Comment