Ditegur Mendagri, Ahok Targetkan Penyerapan Anggaran DKI Capai 90 Persen

 Mendagri Tjahjo Kumolo menegur Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) karena penyerapan anggaran APBD 2015 masih rendah, di bawah 20 persen. Menanggapi itu, Ahok tidak menampiknya.

"Ya beliau ngerti. Yang tidak bisa nyerap ya kita stafkan. Kan tahun ini, kita mau stafkan eksekutif (SKPD), namanya belanja eksekutif itu kan belanja lahan. Padahal masalah tanah itu nggak ada masalah tau, kalau ada masalahkan tinggal panggil Asisten Pembangunan," kata Ahok kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2015).

Ahok kembali mengultimatum SKPD yang tidak bekerja dengan baik. Dia pun tidak segan-segan akan menstafkan mereka yang dinilai tidak memberi kontribusi.

"Makanya nanti kita banyak stafin pegawai yang nggak beres. Mendagri ngerti kok dilemanya di mana. Mesti nitip ke BUMD semuanya," lanjutnya.

"Kayak beli bus itu lebih cepat ke BUMD, kita kasih ke swasta. Kita punya SKPD segitu banyak mau diapain, itu dilematisnya," imbuh dia.

Ahok optimis target Mendagri agar penyerapan belanja bisa mencapai 70 persen dengan memberi sejumlah penyertaan modal pemerintah (PMP). Mantan Bupati Belitung Timur itu pun akan terus mengevaluasi belanja daerah.

"Ya kita akan kejar di perubahan. Makanya akan kita PMP-kan. Nanti porsi belanja barang dan pegawai itu lebih jelek. Nah itu fungsinya rapat, tapi nanti kita akan stafkan saja. Nah, fungsinya itu akan kita evaluasi tahun depan," kata Ahok.

"(Target penyerapan) Ada dong, tetap 90-an persen," pungkasnya.

Sebelum ini Tjahjo mengatakan, serapan APBD 2015 masih kurang dari 20 persen. Tjahjo mengaku cukup terkejut dengan rendahnya penyerapan anggaran DKI. Dia pun menargetkan kepada Pemprov agar penyerapan anggaran tahun ini bisa mencapai 70 persen.

"Prihatin saya per hari ini penyerapan anggaran belum tidak sampai dari 20 persen tolong dipacu, kalau tidak kasihan warga DKI," kata Tjahjo dalam sambutan Paripurna Istimewa HUT DKI.

"Kami cukup terkejut penyerapan anggaran DKI cuma 10 persenan. Kompleksitas masalah Jakarta sangat kompleks. Pejabat di bawah lebih suka menyewa truk sampah daripada membeli. Membangun dan rehab lebih mahal rehabnya. Saya kira gubernur hati-hati untuk bisa melakukan pembelanjaannya," kata dia.