Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa memantau langsung proyek-proyek yang sedang berjalan di setiap kementerian. Bahkan, Jokowi bisa menelepon penanggung jawab proyek, untuk memastikan sejauh mana proyek itu berjalan.
"Presiden pegang nomor kontak penanggung jawab proyek. Misalnya pembangunan jalan tol, Presiden pegang data contact person-nya, bukan menterinya, tapi langsung eselon II. Jadi bisa langsung telepon ini sudah berapa kilometer yang sudah dibangun," ujar Deputi II Kantor Staf Kepresidenan, Yanuar Nugroho di kantornya, Jl Veteran, Jakarta, Kamis (25/6/2015).
Yanuar menjelaskan saat ini Kantor Staf Presiden (KSP) memantau 100 program prioritas dari berbagai bidang seperti pangan, energi, infrastruktur dan transportasi, maritim, kesehatan, pendidikan, kemiskinan, dan reformasi birokrasi. Selain itu, bidang industri pariwisata, perdagangan, teknologi, anak dan perempuan, kaum marjinal, undang-undang, internasional, dan kawasan perbatasan.
"Jumlah ini rencana kerja, ada 5.000-an. Ini kita monitor 100 dulu. Tahun depan mungkin akan bertambah menjadi 500-an. Jadi, program prioritas itu menjadi TOR yang dilaksanakan di republik ini," kata Yanuar seraya menjelaskan 100 program tersebut merupakan janji kampanye Jokowi.
KSP nantinya bertugas menemukan masalah yang menghambat pelaksanaan program, dan mencari solusi untuk menyelesaikannya. Kementerian akan melaporkan sendiri program-program yang sudah dijalankannya.
"Setelah itu kami verifikasi. Bisa melalui data, bisa langsung ke lapangan. Baru kami laporan ke Presiden. Jadi Presiden benar-benar menerima data yang valid," imbuh Yanuar.
"Ketika kami pantau dan misal ada kendala bottleneck pada cara pembangunan, langsung diverifikasi kestakeholder. Itu kementerian mana, atau swastanya siapa? Lalu dilakukan data analisis, atau isu eksternal. Regulasi akuntabilitas dan komunikasi menjadi kunci penting untuk menyelesaikan permasalahan," ungkapnya.
"Presiden pegang nomor kontak penanggung jawab proyek. Misalnya pembangunan jalan tol, Presiden pegang data contact person-nya, bukan menterinya, tapi langsung eselon II. Jadi bisa langsung telepon ini sudah berapa kilometer yang sudah dibangun," ujar Deputi II Kantor Staf Kepresidenan, Yanuar Nugroho di kantornya, Jl Veteran, Jakarta, Kamis (25/6/2015).
Yanuar menjelaskan saat ini Kantor Staf Presiden (KSP) memantau 100 program prioritas dari berbagai bidang seperti pangan, energi, infrastruktur dan transportasi, maritim, kesehatan, pendidikan, kemiskinan, dan reformasi birokrasi. Selain itu, bidang industri pariwisata, perdagangan, teknologi, anak dan perempuan, kaum marjinal, undang-undang, internasional, dan kawasan perbatasan.
"Jumlah ini rencana kerja, ada 5.000-an. Ini kita monitor 100 dulu. Tahun depan mungkin akan bertambah menjadi 500-an. Jadi, program prioritas itu menjadi TOR yang dilaksanakan di republik ini," kata Yanuar seraya menjelaskan 100 program tersebut merupakan janji kampanye Jokowi.
KSP nantinya bertugas menemukan masalah yang menghambat pelaksanaan program, dan mencari solusi untuk menyelesaikannya. Kementerian akan melaporkan sendiri program-program yang sudah dijalankannya.
"Setelah itu kami verifikasi. Bisa melalui data, bisa langsung ke lapangan. Baru kami laporan ke Presiden. Jadi Presiden benar-benar menerima data yang valid," imbuh Yanuar.
"Ketika kami pantau dan misal ada kendala bottleneck pada cara pembangunan, langsung diverifikasi kestakeholder. Itu kementerian mana, atau swastanya siapa? Lalu dilakukan data analisis, atau isu eksternal. Regulasi akuntabilitas dan komunikasi menjadi kunci penting untuk menyelesaikan permasalahan," ungkapnya.
No comments:
Post a Comment