Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan rumah sakit yang telah berkomitmen bekerja sama dengan pemerintah untuk menjalankan program jaring pengaman sosial harus bersikap konsisten. Karena itu ia meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bersikap tegas terhadap rumah sakit yang menolak menerima warga miskin yang hendak berobat dengan Kartu Jakarta Sehat.
Bahkan, kata Tjahjo, Pemprov DKI bisa saja menutup rumah sakit yang telah bertindak demikian.
"Jangan sampai ada satu pun warga yang ditolak oleh RS. Perlu sanksi yang tegas untuk menutup RS yang menolak warga," kata Tjahjo saat menyampaikan kata sambutan dalam sidang paripurna istimewa HUT ke-488 Kota Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (22/6/2015).
Selain bidang kesehatan, Tjahjo juga menekankan pentingnya Pemprov DKI untuk mengurangi jumlah warga yang saat ini belum pernah mengenyam pendidikan.
"Ada 14 persen warga Jakarta yang belum mendapat pendidikan laik," ujar politisi PDI Perjuangan ini.
Menurut Tjahjo, keberhasilan pencapaian pembangunan Jakarta memang sudah seharusnya dilakukan.
Namun ia meminta agar keberhasilan pembangunan tidak mengesampingkan keberadaan masyarakat di tingkat bawah.
"Tolak ukur keberhasilan tentunya tidak cuma diukur dari banyaknya pencakar langit, banyaknya rumah mewah yg muncul, tetapi bagaimana pembangunan bisa serasi dan mengakomodir seluruh lapisan masyarakat di Jakarta," kata Tjahjo.
No comments:
Post a Comment