Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), secara terang-terangan mendukung permintaan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi), untuk menaikkan biaya perjalanan dinas dan tunjangan jabatan sebesar 200 persen.
Namun, untuk meminimalisir tindak korupsi para anggota DPRD, setelah semua biaya itu dinaikkan, pemerintah harus dapat mengontrol keuangan mereka dengan memberlakukan aturan ketat tentang penggunaan transaksi non-cash, dan tidak memperbolehkan transaksi dengan menggunakan uang tunai.
"Karena begitu kamu ketangkap naik mobil mewah dan kamu bilang mobil itu pinjaman, berarti itu gratifikasi. Terus kalau kamu ngotot itu punya saudara, itu bakal ketahuan karena seluruh transaksinya non-cash, dan itu saya setuju," ujar Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur ini berharap, nantinya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga bisa ikut andil dalam kebijakan tersebut, untuk mengawasi transaksi keuangan dari para wakil rakyat tersebut.
Oleh karena itu, lanjut Ahok, jika kebijakan menaikkan gaji dan tunjangan para anggota DPRD sampai terealisasi, dirinya berharap pemerintah juga mampu bersikap tegas. Menurutnya, cara itu mampu menyelamatkan uang negara agar tidak di korupsi lagi oleh para pejabat dan pamongnya.
"Semua transaksi mesti lewat bank, jadi PPATK bisa ngawasin dan semua online. Kalau sekarang beli mobil mewah saja masih kontan, beli apartemen juga masih kontan, dan masih banyak orang pakai nama sopir buat beli barang dan tidak bayar pajak, buat apa?" ujar Ahok.
"Makanya, saya setuju kalau mau dinaikin gajinya. Karena dengan aturan itu saya yakin negara malah akan lebih hemat, asal tidak korupsi dan nggak mark up lagi. Saya yakin, pasti lebih hemat. Karena pendapat saya seperti itu," pungkasnya.
No comments:
Post a Comment