Thursday, June 25, 2015

Kadis Pendidikan DKI Benarkan Adanya Dugaan "Mark Up"

Kepala Dinas Pendidikan DKI Arie Budhiman tak membantah pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama bahwa instansinya masih melakukan upaya penggelembungan (mark up) anggaran hingga 18 persen.  

"Iya, itu benar. Justru kami yang inistiatif untuk melakukan penyisiran. Pak Gubernur berpesan agar sejumlah program yang belum dilelang untuk disisir kembali," kata Arie, saat ditemui pada Safari Ramadhan Gubernur ke Kelurahan Wijaya Kusuma, Jakarta Barat, Kamis (26/6/2015). 

Anggaran berlebih itu sedianya dialokasikan untuk kegiatan rehabilitasi total 39 gedung sekolah. Pihaknya melakukan penyisiran dibantu dengan tim konsultan dari Badan Usaha Milik Daaerah.

Untuk program lainnya, Arie mengatakan telah menyesuaikan anggaran dan program sesuai dengan e-budgeting.

"Yang sekarang dapat dilakukan, adalah bagaimana kami mengawasi proses pelaksanaannya. Jangan sampai anggarannya sudah diefisiensi ternyata dikurangi kembali. Hal itu akan merubah kualitas tentunya," kata mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI itu. 

Sebelumnya, Basuki mengatakan bakal mengatur waktu untuk kembali menyisir APBD 2015. Ia akan memangkas program-program yang tidak perlu. Salah satu penyisiran yang sudah dilakukan pada Dinas Pendidikan.

Setelah dilakukan penyisiran, anggaran pendidikan hemat hingga 18 persen. Ke depannya untuk meminimalisir mark up anggaran, Basuki bakal menerapkan sistem elektronik musyawarah rencana pembangunan (e-musrenbang).

"Tidak apa-apa sekarang kami lolosin dulu anggarannya, tapi minimal penyusunan anggaran yang tahun depan, kami sudah punya pengalaman lagi. Kesalahan kan, anggaran 2014 kami enggak masukin e-budgeting, baru di ujung kami masukin dan kelemahan anggaran 2015 adalah kami tidak mulai dengan e-musrenbang. Jadi nanti penyusunan anggaran 2016 mudah-mudahan sudah dari e-musrenbang," kata Basuki.

No comments:

Post a Comment