Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mewacanakan pembangunan apartemen khusus prostitusi. Rencana tersebut menuai kritik dari berbagai pihak. DPRD pun menentang wacana Ahok tersebut.
Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Zainuddin menegaskan bahwa dirinya tidak sepakat dengan rencana tersebut. Karena ini sama saja dengan melegalkan apa yang ditentang dan dilarang oleh masyarakat dan agama.
"Melegalkan sesuatu yang bertentangan dengan moral, agama, apapun alasannya tidak dibenarkan. Jangan gampang mencari solusi atas penyakit sosial masyarakat. Kalau terlalu gampang jangan jadi pemimpin. Pelacuran kok dijadikan legal," jelasnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (29/4).
Dia menilai, seorang pemimpin seharusnya mencari solusi yang tepat bagi warganya, terutama mengenai praktik prostitusi. Bukan mengambil keputusan dengan mengambil jalan pintas dengan melegalkan prostitusi.
"Jangan jadikan Jakarta seperti Macau. Ini bukan Macau, bukan juga Filipina, ini Jakarta yang sangat religius. Ini akan berbenturan dengan agama yang tumbuh subur di Jakarta," kata Oding.
Menurut Zainuddin, salah satu penyebab adanya prostitusi karena banyak orang mengadu nasib ke Jakarta. Karena tidak memiliki kemampuan atau kesempatan menyebabkan seseorang memilih untuk menjadi pekerja seks komersial.
Untuk itu, Pemprov DKI harus mampu menekan angka urbanisasi. Selain itu, langkah pengawasan dan penertiban tetap harus dilakukan.
"Kota penyangga Jakarta juga harus dikembangkan. Sehingga penyebaran penduduk tidak silau dengan 'kue' yang ada di Jakarta. Satpol juga jangan cuma ngawasin PKL. Jangan lantas ide itu kemudian berbenturan dengan adat istiadat di masyarakat,"tutupnya.
Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Zainuddin menegaskan bahwa dirinya tidak sepakat dengan rencana tersebut. Karena ini sama saja dengan melegalkan apa yang ditentang dan dilarang oleh masyarakat dan agama.
"Melegalkan sesuatu yang bertentangan dengan moral, agama, apapun alasannya tidak dibenarkan. Jangan gampang mencari solusi atas penyakit sosial masyarakat. Kalau terlalu gampang jangan jadi pemimpin. Pelacuran kok dijadikan legal," jelasnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (29/4).
Dia menilai, seorang pemimpin seharusnya mencari solusi yang tepat bagi warganya, terutama mengenai praktik prostitusi. Bukan mengambil keputusan dengan mengambil jalan pintas dengan melegalkan prostitusi.
"Jangan jadikan Jakarta seperti Macau. Ini bukan Macau, bukan juga Filipina, ini Jakarta yang sangat religius. Ini akan berbenturan dengan agama yang tumbuh subur di Jakarta," kata Oding.
Menurut Zainuddin, salah satu penyebab adanya prostitusi karena banyak orang mengadu nasib ke Jakarta. Karena tidak memiliki kemampuan atau kesempatan menyebabkan seseorang memilih untuk menjadi pekerja seks komersial.
Untuk itu, Pemprov DKI harus mampu menekan angka urbanisasi. Selain itu, langkah pengawasan dan penertiban tetap harus dilakukan.
"Kota penyangga Jakarta juga harus dikembangkan. Sehingga penyebaran penduduk tidak silau dengan 'kue' yang ada di Jakarta. Satpol juga jangan cuma ngawasin PKL. Jangan lantas ide itu kemudian berbenturan dengan adat istiadat di masyarakat,"tutupnya.
No comments:
Post a Comment