JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menilai, sebagian masyarakat kurang memperhatikan hal-hal substansial dalam pengungkapan pelaku pencurian anggaran. Misalnya, kata Dahnil, reaksi masyarakat terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang berusaha membongkar pencuri anggaran di DKI.
"Kasus Ahok dan DPRD, sebagian masyarakat permisif, tidak melihat substansi apa yang dilakukan kepala daerah untuk memberantas bandit-bandit anggaran," ujar Dahnil saat menjadi pembicara dalam diskusi di Kantor Pusat PP Muhammadiyah, Jakarta, Minggu (12/4/2015).
Dahnil mengatakan, dalam kasus kekisruhan Pemprov DKI dan DPRD DKI, sebagian masyarakat justru menilai bahwa Ahok menunjukkan arogansi dengan menentukan anggaran APBD DKI secara sepihak. Bahkan, sebagian dari mereka melenceng jauh dari hal-hal yang substansial, dengan mengaitkan soal suku, agama, dan ras, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan politik anggaran.
Dahnil mengatakan, perlambatan pembangunan sebagai akibat dari pengungkapan kasus pencurian anggaran tersebut adalah sesuatu yang wajar. Menurut dia, saat seorang kepala daerah menunjukkan keberaniannya dalam membongkar kasus pencurian anggaran, dia dipastikan akan mendapat perlawanan yang luar biasa besar.
Meski demikian, menurut Dahnil, pembangunan yang terhambat tersebut tidak akan terjadi dalam waktu lama. Ia menyebut perlawanan tersebut sebagai suatu fenomena jangka pendek.
"Ketika sudah transparan dan akuntabel, hasil jangka panjangnya akan luar biasa. Ketika ada yang berani membongkar bandit anggaran, itu adalah masa depan yang cerah bagi kepentingan publik," kata Dahnil.
No comments:
Post a Comment