Kisruh APBD DKI, 63,5% Rakyat Lebih Percaya Ahok

Jakarta - Perseteruan antara Pemprov dan DPRD DKI Jakarta terkait APBD masih terus bergulir. Kedua pihak mengklaim APBD versi merekalah yang paling benar. Bagaimana dengan publik?

Lembaga riset Cyrus Network mengadakan penelitian terkait kisruh APBD ini. Dari 1.000 sampel responden, sebanyak 54,8% mengikuti perkembangan kisruh antara DPRD dan Pemprov DKI Jakarta tersebut.

Meski belum terbukti kebenarannya, publik lebih mempercayai APBD versi Pemprov DKI Jakarta. Mereka menilai APBD Pemprov lebih rasional.

"Dalam perseteruan mengenai APBD, 63,4% masyarakat ternyata lebih percaya kepada Gubernur DKI Jakarta," kata Direktur Opini Cyrus Network, Hafizul Mizan dalam pemaparan hasil penelitian mereka di D'Consulate Cafe, Jl Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2015).

Namun demikian, Hafizul mengatakan, sebanyak 27,15% responden menganjurkan Ahok mengedepankan dialog dengan DPRD DKI Jakarta. Sementara 25,75% responden menganjurkan agar Ahok melaporkan dugaan penyelewengan anggaran ke penegak hukum.

Pengamat politik J Kristiadi menambahkan, data empirik DPRD mencurigakan sehingga publik sulit mempercayai mereka. Selain itu, performance para anggota dewan juga kurang baik bahkan cenderung minus.

"Sistem demokrasi tidak menjamin wakil rakyat mewakili kepentingan rakyat. Oleh karena itu sampaikan kepada masyarakat agar berbuat sesuatu," ujar Kristiadi.

Kristiadi mengingatkan, meskipun menitipkan kepercayaan kepada anggota dewan, rakyat masih tetap berdaulat. Rakyat, menurutnya hanya menitipkan sebagian kepercayaan kepada para wakil rakyat.