Ironi Dana Siluman dan Warga yang Tak Terwakili DPRD DKI

Jakarta - DPRD DKI menggulirkan angket setelah Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mempersoalkan dana siluman Rp 12,1 triliun di RAPBD 2015. Polemik Ahok-DPRD berkepanjangan, namun Ahok tetap tak mau kompromi. Survei membuktikan Ahok masih dicintai, justru DPRD DKI jadi ironi.

Ahok memang benar-benar tak mau kompromi dengan DPRD DKI soal dana siluman itu. Setelah mediasi gagal, Ahok pun tak mau kembali berdiskusi dengan DPRD, dana siluman itu tak bisa ditolerir, sang Gubernur memilih bakal mengeluarkan Pergub untuk menggunakan kembali APBD 2014 dengan asistensi dari Kemendagri.

"Kalau sampai disahkan, berarti disahkan versi kami. Nanti diberikan ke Kemendagri untuk dipertanggungjawabkan sama rakyat. Kami pakai pergub, bukan perda," terang Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (5/3/2015), usai mediasi dengan DPRD DKI yang berakhir deadlock.

Sementara Ahok tak mau kompromi, dukungan dari masyarakat terus meluas. Seruan save Ahok pun menggema di penjuru Jakarta. Nyatanya survei memang menunjukkan ketegasan Ahok yang dikeluhkan DPRD DKI justru disukai masyarakat.

Survei yang dilakukan oleh Cyrus Network menunjukkan mayoritas warga DKI masih menghendaki Ahok kembali memimpin DKI. Survei ini menunjukkan sebanyak 62% responden menginginkan Ahok kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta pada pilkada tahun 2017. "Sebanyak 50,3% publik menilai sikap yang ditunjukkan Ahok selama ini adalah tegas dan berani," ujar Direktur Opini Cyrus Network, Hafizul Mizan, di D'Consulat Cafe, Jl Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2015).

Penelitian dilakukan selama 5 hari yaitu pada tanggal 2-7 Maret 2015. Metode penelitian menggunakan multistage random sampling dengan jumlah responden 1.000 orang. Tingkat kepercayaan 95% dengan margin of error 3,1%.

Penelitian ini dilakukan di seluruh kelurahan dan kecamatan di DKI Jakarta dengan responden berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mereka adalah mahasiswa yang rata-rata sudah memasuki semester 7.

Justru kepuasan masyarakat terhadap DPRD DKI sangat rendah. Penilaian publik terhadap DPRD tidak terlalu bagus. Dalam skala 1-100, sebanyak 54,8% publik merasa DPRD tidak mewakili aspirasi mereka selama ini. Sementara yang merasa terwakili hanya sebanyak 9,7%.

"Ini PR besar untuk DPRD," katanya.

Lalu apakah tidak sebaiknya DPRD fokus mewakili aspirasi rakyat ketimbang menggoyang gubernur yang masih dicintai rakyat?