Rapat hak angket antara jajaran DPRD DKI dan Pemerintah Provinsi DKI, di Gedung DPRD DKI, Kamis (12/3/2015).JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua tim hak angket Muhammad "Ongen" Sangaji melakukan skors terhadap rapat angket selama 40 menit. Hal ini disebabkan panjangnya perdebatan yang terjadi antara panitia angket dengan Sekretaris Daerah DKI Saefullah yang merupakan ketua tim anggaran pendapatan daerah.
"Ini bisa sampai Subuh, sekarang babak satu. Kita lanjutkan setelah skors 40 menit," ujar Ongen dalam rapat di DPRD DKI, Kamis (12/3/2015).
Rapat angket ini sudah dimulai sekitar pukul 10.15 WIB. Rapat diskors setelah berlangsung lebih dari 90 menit. Rapat angket ini akan kembali dilanjutkan sekitar pukul 14.00 WIB.
Dalam rapat itu, Saefullah yang hadir memang menerima pertanyaan bertubi-tubi dari anggota dewan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul silih berganti sebelum Saefullah mampu menjawab satu per satu.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul setelah Saefullah memberikan pernyataan berupa kronologi singkat penyusunan RAPBD. Saefullah mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI mengirimkan RAPBD kepada Kementerian Dalam Negeri sesuai yang ada di sistem e-budgeting.
Ongen mengatakan, rapat tidak dapat berlangsung cepat. Sehingga, dia memutuskan melakukan skors agar rapat kondusif kembali.
Tim Hak Angket "Serbu" Sekda DKI dengan Pertanyaan Bertubi-tubi
Sekretaris Daerah DKI Saefullah yang hadir dalam rapat angket hari ini menerima "serangan" berupa pertanyaan yang bertubi-tubi dari anggota dewan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul silih berganti sebelum Saefullah mampu menjawab satu-persatu.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul setelah Saefullah memberikan pernyataan berupa kronologi singkat penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).
Saefullah mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI mengirimkan RAPBD kepada Kementerin Dalam Negeri sesuai yang ada di sistem e-budgeting.
"Memang kami lakukan pengiriman RAPBD ke Kemendagri sesuai yang ada di sistem e-budgeting," ujar Saefullah di DPRD DKI, Kamis (12/3/2015).
Menurut dia, RAPBD yang dikirim juga disertai lampiran hasil pembahasan dengan DPRD. Setelah panjang lebar menjelaskan, wakil ketua tim hak angket, Inggard Joshua memberi pertanyaan soal jadwal pembahasan dengan DPRD yang dimajukan.
Inggard merasa aneh ketika jadwal pembahasaan RAPBD di komisi hanya berlangsung dua hari. Padahal, proses penyusunan RAPBD DKI memang sudah terlambat.
Untuk diketahui, tahap pembahasan memang berlangsung pada 21 dan 22 Januari. Padahal, berdasarkan jadwal, seharusnya terlaksana pada 17 Februari.
"Penyampaian RAPBD ke dewan setahu saya dijadwalkan melalui badan musyawarah. Penjadwalan pertama harusnya 17 Februari. Pertanyaannya adalah kenapa tiba-tiba dipercepat untuk pembahasan?" Padahal kan pembahasan itu butuh waktu cukup," tanya Inggard kepada Saefullah.
"Memang harusnya perubahan disepakati bersama. Perbaikan itu mungkin sudah dikirim. Mungkin Karena DPRD terlalu semangat dan eksekutif juga semangat akhirnya jadwal dimajukan. Tetapi saya sendiri tidak tahu," ujar Saefullah.
"RAPBD itu dibahas bukan sekadar semangat Pak. Semangat harus ikuti dengan kualitas," jawab Inggard.
Setelah rapat berlangsung selama beberapa saat, pertanyaan pun semakin banyak. Inggard bertanya soal anggaran belanja pegawai DKI yang dinilai terlalu banyak karena ada tunjangan kinerja daerah (TKD) statis dan dinamis.
Tanpa sempat dijawab Saefullah, anggota dewan lain pun bertanya kembali soal tahap pembahasan yang dipercepat dan berlangsung singkat. Mendengar pertanyaan bertubi-tubi ini, Saefullah menjawab dengan nada sindiran.
"Saya mau jawab gaji dulu atau yang apa dulu Pak? Kalau gaji yang naik kan bukan eksekutif saja tapi legislatif juga. Itu pun kita sudah efisiensi honorarium," ujar Saefullah.
Melihat jalannya rapat yang seperti itu, Ketua Tim Hak Angket Muhammad "Ongen" Sangaji sempat memberi peringatan kepada anggota dewan untuk fokus dalam bertanya.
"Mohon teman-teman dewan yang fokus. Setelah satu pertanyaan, Pak Sekda biar menjawab lalu baru bertanya lagi," ujar Ongen.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul setelah Saefullah memberikan pernyataan berupa kronologi singkat penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).
Saefullah mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI mengirimkan RAPBD kepada Kementerin Dalam Negeri sesuai yang ada di sistem e-budgeting.
"Memang kami lakukan pengiriman RAPBD ke Kemendagri sesuai yang ada di sistem e-budgeting," ujar Saefullah di DPRD DKI, Kamis (12/3/2015).
Menurut dia, RAPBD yang dikirim juga disertai lampiran hasil pembahasan dengan DPRD. Setelah panjang lebar menjelaskan, wakil ketua tim hak angket, Inggard Joshua memberi pertanyaan soal jadwal pembahasan dengan DPRD yang dimajukan.
Inggard merasa aneh ketika jadwal pembahasaan RAPBD di komisi hanya berlangsung dua hari. Padahal, proses penyusunan RAPBD DKI memang sudah terlambat.
Untuk diketahui, tahap pembahasan memang berlangsung pada 21 dan 22 Januari. Padahal, berdasarkan jadwal, seharusnya terlaksana pada 17 Februari.
"Penyampaian RAPBD ke dewan setahu saya dijadwalkan melalui badan musyawarah. Penjadwalan pertama harusnya 17 Februari. Pertanyaannya adalah kenapa tiba-tiba dipercepat untuk pembahasan?" Padahal kan pembahasan itu butuh waktu cukup," tanya Inggard kepada Saefullah.
"Memang harusnya perubahan disepakati bersama. Perbaikan itu mungkin sudah dikirim. Mungkin Karena DPRD terlalu semangat dan eksekutif juga semangat akhirnya jadwal dimajukan. Tetapi saya sendiri tidak tahu," ujar Saefullah.
"RAPBD itu dibahas bukan sekadar semangat Pak. Semangat harus ikuti dengan kualitas," jawab Inggard.
Setelah rapat berlangsung selama beberapa saat, pertanyaan pun semakin banyak. Inggard bertanya soal anggaran belanja pegawai DKI yang dinilai terlalu banyak karena ada tunjangan kinerja daerah (TKD) statis dan dinamis.
Tanpa sempat dijawab Saefullah, anggota dewan lain pun bertanya kembali soal tahap pembahasan yang dipercepat dan berlangsung singkat. Mendengar pertanyaan bertubi-tubi ini, Saefullah menjawab dengan nada sindiran.
"Saya mau jawab gaji dulu atau yang apa dulu Pak? Kalau gaji yang naik kan bukan eksekutif saja tapi legislatif juga. Itu pun kita sudah efisiensi honorarium," ujar Saefullah.
Melihat jalannya rapat yang seperti itu, Ketua Tim Hak Angket Muhammad "Ongen" Sangaji sempat memberi peringatan kepada anggota dewan untuk fokus dalam bertanya.
"Mohon teman-teman dewan yang fokus. Setelah satu pertanyaan, Pak Sekda biar menjawab lalu baru bertanya lagi," ujar Ongen.
No comments:
Post a Comment