JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengirimkan hasil evaluasi APBD 2015 kepada Pemprov DKI Jakarta untuk dibahas kembali dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan tetap menolak memasukkan usulan program sebesar Rp 12,1 triliun ke dalam APBD DKI 2015. Sebab, menurut Basuki, materi dalam anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun itu tak masuk akal.
"Ya, sudah jelas kok, sistem elektronik manajemen sekolah ngaco, tiap sekolah beli alat fitness center Rp 3 miliar ngaco, beli UPS di sekolah Rp 6 miliar ngaco, beli scanner untuk sekolah ngaco. (Anggaran) ngaco semua," kata Basuki di Balai Kota, Kamis (12/3/2015).
Kekacauan penganggaran di Jakarta, lanjut dia, sudah terjadi sejak lama. Saat dirinya baru menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta saja, APBD sudah disusupi banyak anggaran siluman.
Saat pembahasan, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan komisi di DPRD memang tidak menyinggung perihal usulan anggaran tambahan. Namun, dia melanjutkan, anggaran siluman itu masuk ketika akan diserahkan ke Kemendagri. Dengan demikian, tidak hanya oknum DPRD DKI Jakarta yang bermain anggaran, tetapi juga oknum SKPD DKI yang ditugaskan untuk memasukkan anggaran.
Akibatnya, PNS DKI-lah yang menjadi korban dan menjadi tersangka jika ada dugaan penyalahgunaan anggaran karena hanya pihak eksekutif yang memiliki kewenangan memasukkan anggaran.
"Yang dipanggil-panggil polisi kan (pejabat) eselon IV yang ngetik(anggaran). Makanya kami tunggu hasil pemeriksaan polisi. Kalau dari BPKP DKI kan sudah jelas dana siluman dari anggaran 2012, 2013, dan 2014. Makanya saya tunggu Pak Jokowi nyeberang ke Istana (jadi Presiden) dululah (untuk menerapkan e-budgeting). Saya orangnya sabar kok," ujar Basuki.
No comments:
Post a Comment